by

Rini Soemarno, Hutchison dan Mogok JICT

Foto/ist

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Menteri BUMN Kabinet Kerja, Rini Soemarno soal dukungannya terhadap perpanjangan kontrak JICT yang disampaikan pada pekan yang lalu, tepatnya pada hari sabtu (5/8), menuai komentar Direktur Indonesia Port Watch (IPW), Syaiful Hasan menyayangkan pernyataan Menteri BUMN tersebut, demikian pernyataan singkat tertulisnya pada jumat (11/8). Jakarta

Pasalnya, menurut Direktur IPW mengemukakan bahwa Rini mengakui perpanjangan kontrak tersebut dilakukan tanpa izinnya atau RUPS Menteri, dimana menurut alasannya kalau perpanjangan kontrak JICT sangat menguntungkan semua pihak. 
“Padahal, kerugian negara dari kurangnya uang muka perpanjangan kontrak mencapai sedikitnya 4,08 triliun rupiah sesuai hasil audit investigatif BPK RI yang dirilis 6 Juni 2017 yang lalu,” tukas 
Syaiful Hasan lebih lanjut.
Ditambah, selain itu ungkap Direktur IPW menjelaskan belum lagi soal penambahan uang muka perpanjangan kontrak JICT USD 15 juta dimana tanpa ada perubahan termin komersil yang sudah disepakati Pelindo II dan Hutchison. 
“Lantas penambahan itu untuk apa? Jawaban CEO Hutchison Indonesia Rianti Ang, “untuk memenuhi permintaan Ibu Menteri BUMN”,” celetuknya mempertanyakan.
Hal ini, sambungnya kembali menduga menjadi indikasi jelas keterlibatan yang bersangkutan dalam proses perpanjangan kontrak ilegal itu.
Selanjutnya, ungkapnya kembali terkait dengan pernyataan soal target pesangon 10 tahun pekerja JICT yang melakukan mogok,  menjadi pertanyaan tersendiri.”Kenapa selevel Menteri BUMN mengurusi sampai teknis anak perusahaan?,” lontarnya.
“Bukankah ada Deputi, Asisten Deputi, Komisaris, Direktur Induk Perusahaan dan Direktur Teknis Pembinaan Anak Usaha?,” paparnya.
Kemudian, bagi dirinya pun turut mempertanyakan mengapa Rini malah tidak tegas soal indikasi pelanggaran-pelanggaran GCG dan tindakan kontraproduktif Direksi Pelindo II yang membiarkan Direksi anak perusahaannya ?
“Direksi JICT baik perwakilan dari Hutchison maupun Pelindo II bersama para komisaris, seolah berkolaborasi melakukan tindakan kontraproduktif dan melanggar aturan serta GCG perusahaan,” paparnya.
Sebagi contoh permisalannya saja, ungkapnya lebih jauh seperti dengan membiarkan mogok kerja selama 5 hari dengan kerugian perusahaan dan pengguna jasa mencapai ratusan milyar rupiah.
Sehubungan dengan itu, belum lagi ancaman stagnasi perekonomian nasional dan kelambatan pelayanan akibat tidak handalnya produktivitas pelabuhan yang mendapat limpahan akibat mogok pekerja JICT. 
“Yang paling mengherankan, soal surat-surat peringatan 1 dan 2 yang ‘dikeluarkan’ Direksi walau mogok sudah dihentikan,” tukasnya.
Kesemuanya, menurut Direktur IPW itu merasa seolah menjadi pembiaran yang dilakukan secara sistematis, padahal mogok pekerja tidak terlepas dari episode panjang pekerja yang menolak perpanjangan kontrak JICT. 
“Ditambah pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN seolah berusaha cari jalan langgengkan Hutchison bercokol di JICT, daripada mengulang semua proses perpanjangan kontrak agar sesuai aturan,” paparnya.
“Mogok JICT menjadi pembelajaran, bahwa adanya pihak-pihak yang telah melakukan rencana sistematis dengan sasaran pekerja JICT dan terguncangnya perekonomian nasional, saatnya Presiden turun tangan,” tandasnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =

Rekomendasi Berita