by

Rismayanti Nurjannah: Korupsi Menggurita, Rakyat Menderita

Rismayanti Nurjannah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Enaknya jadi koruptor, rupiah terus menggelontor. Memenuhi kantong-kantong kotor, tak peduli kantong negara bocor. Negara rugi jadi hal biasa. Rezim berganti rezim, korupsi terus menggeliat. Bibit-bibit baru terus bermunculan. Tak heran hadir pameo “Indonesia darurat korupsi”.  
Berdasarkan catatan Indoneisa Corruption Watch (ICW), selama 2017 ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp211 miliar, serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Pada 2016 kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp6,5 triliun pada tahun 2017. Tercatat, tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi pada 2017. ICW menyebut, tren korupsi terus mengalami peningkatan dari tahun 2016. (tribunnews.com, 17/09/18)
Perilaku koruptif seakan sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ironisnya, perilaku ini terjadi dalam tataran elit politik. Bahkan trennya kian meningkat. kerugiannya pun tak tanggung-tanggung. Sebagaimana yang dilakukan kader PDIP yang menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi. Ia ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi yang diduga merugikan negara sekitar Rp5,8 triliun dan USD 711 ribu. 
Korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan Bupati Kotim ini diduga kerugiannya setara kasus korupsi e-KTP dan BLBI. “Indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti KTP Elektronik (Rp2,3 triliun) dan BLBI (Rp4,58 triliun),” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selat’[an, Jumat (1/2/2019). (detik.com, 01/02/19)
Mahalnya Mahar Politik
DPR dan DPRD yang dianggap sebagai manifestasi demokrasi, justru menjadi sarang koruptor. Jual beli kebijakan, utak-atik anggaran, proyek pembangunan, pemekaran wilayah, serta embel-embel lainnya ditengarai menjadi lahan basah untuk meraup pundi-pundi rupiah. Langkah demikian dinilai cepat, guna mengembalikan biaya politik yang amat mahal dalam proses pemilu. Mahar politik yang tinggi kemudian menjadi beban saat sudah meraih tampuk kekuasaan. Akibatnya korupsi tak terelakkan.
Harga satu kursi kekuasaan memang amatlah mahal. Merogoh kantong pribadi jadi hal yang musykil. Alhasil, sumbangan sana sini mulai membumbui. Baik itu dari pengusaha maupun kantong partai. Dimungkiri atau tidak, money politic tetaplah ada. Keniscayaan dalam proses perpolitikan demokrasi. No free lunch, ketika sudah menjabat politik balas budi mulai bermain.
Segudang janji memperjuangkan rakyat, luntur. Tergerus kompromi dengan para pengusaha. Hukum ditabrak demi politik balas budi. Tak pelak, politik balas budi pun kian menambah daftar suburnya korupsi di Indonesia. Kongkalikong antara penguasa dengan pengusaha jadi tradisi. Semuanya berjalan berdasar kepentingan. 
Kegagalan Sistem, Biang Keladi Korupsi
Korupsi di Indonesia telah menampilkan sifat kolosal dan sistemik. Memperlihatkan buruknya wajah sistem perpolitikan di Indonesia, politik demokrasi. Kekacauan sistem politik ini kian diperparah dengan tumpulnya hukum yang ditegakkan atas mereka. Segudang fasilitas mewah di dalam bui tak memberika efek jera bagi para koruptor. Nyatanya, tak ada bedanya. Lebih tepat digambarkan sekadar perpindahan tempat saja.
Kasus korupsi bak lingkaran setan. Pembenahan sikap mental dan tingkah laku aparatur negara tak mampu menjadi solusi yang solutif membenahi permasalahan ini. Kegagalan sistem kiranya lebih tepat untuk dibenahi, karena ia yang menjadi akar permasalahan suburnya kasus korupsi. Sistem kehidupan yang berbasis pada pemisahan agama dari kehidupan (sekulerisme) menjadi asal muasal rusaknya sub sistem kehidupan yang lain.
Saat agama dinafikan dari sendi-sendi kehidupan, wajar lahir perilaku amoral seperti korupsi. Karena halal haram bukan lagi jadi standar. Dosa dan pahala bukan lagi jadi timbangan. Hukum positif pun ditarik ulur sesuai kepentingan. Tak ada ekses yang signifikan bagi para pelanggar hukum. 
Sistem Paripurna Atasi Kemelut Korupsi
Sistem politik demokrasi bertentangan secara diametral dengan sistem politik Islam. Dimana sistem politik Islam justru menihilkan ekses dari money politic. Sehingga perilaku koruptif dapat diminimalisasi. Bahkan ditiadakan. Dalam sistem demokrasi, parlemen berfungsi membuat UU. Kerap kali pasal atau UU diperjualbelikan untuk kepentingan kelompok tertentu. Inilah yang kemudian jadi lahan basah untuk korupsi.
Dalam sistem Islam, parlemen dikenal dengan istilah Majelis Umat. Majelis Umat tidak mempunyai otoritas membuat UU. Karena hakikatnya, UU merupakan hak musyari’, Allah Swt. Adapun khalifah, sebatas mengadopsi UU atau mengijtihadi dari sumber yang telah ada, yakni Alquran dan As-Sunah. Selain itu, anggota Majelis Umat yang merupakan perwakilan rakyat tentu dipilih oleh rakyat. Karena ia sebagai leader dalam komunitasnya dan juga representasi dari rakyat yang memilihnya. Dengan demikian, tidak perlu anggaran untuk kampanye, baliho, dan seabrek tetek bengek lainnya yang menjadi cela lahirnya korupsi.
Dari sisi penegakan hukum pun, koruptor ditindak tegas. Bukan hanya dimasukkan ke dalam sel pesakitan, melainkan dihukum dengan hukuman yang memberikan efek jera. Hukuman yang berfunsgi sebagai jawabir (penebus) dan jawazir (pencegah). Korupsi dalam pandangan syariah dikenai sanksi ta’zir. Yakni sanksi yang hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim. Sanksi tersebut bisa berupa stigmatisasi, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati. Tergantung kepada seberapa besar kriminalitasnya. 
Beragam cara selain cara Islam telah dilakukan. Namun, nyatanya terbukti gagal. Justru kian marak dan merajalela. Hal ini disebabkan karena pondasinya rapuh. Akidah Islam dan ketakwaan kepada Allah sebagai benteng utama dalam segala perbuatan dinihilkan dalam sistem saat ini. Padahal, keimanan dan ketakwaan yang membentuk self control individu dan juga negara. Masyarakat pun tak luput akan senantiasa melakukan control sosial. Karena control sosial (amar makruf nahi mungkar) merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Sayangnya, hal tersebut akan sulit terealisasi jika atmosfer keimanan tak mulai diciptakan. Perlu ada pembenahan sistem. Meninggalkan sistem sekularisme dan beralih kepada sistem yang mendukung lahirnya para pemimpin berintegritas, yakni sistem Islam. Sistem yang mampu mewujudkan atmosfer keimanan dalam tataran negara. Yang mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. 
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
*Penulis adalah Anggota Komunitas Revowriter Tangsel

Comment

Rekomendasi Berita