by

Sekjen HMS: Fasilitas TA Bagi Pengemplang Pajak, ‘Quo Vadis’ Nawacita

Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat
Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho.[istimewa]
RADARINDONESIANEWS.COM,
JAKARTA – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pengganti Bambang
Brojonegoro, pasca resufflle kabinet II usai rapat di istana negara pada
hari Rabu (10/8) yang lalu sempat mengungkapkan perihal beratnya
kondisi ekonomi yang tercermin dari tekanan pada penerimaan pajak
beberapa waktu yang lalu, pasca merancang nota keuangan 2017 demi APBN
yang kredibel. Terlebih selang dua tahun terakhir ini penerimaan
perpajakan mengalami tekanan berat setelah melihat realisasinya.
Menurut
mantan Direktur Bank Dunia tersebut, “Realisasi pajak 2014 yang berada
di atas 100 triliun berada di bawah target. Lalu kemudian di tahun 2015,
saat harga komoditas mulai menurun penerimaan pajaknya juga turut
meleset Rp 248,9 triliun rupiah dari target.’ Ujar mantan Direktur Bank
Dunia itu di istana Negara, Rabu pekan lalu.
Berdasarkan
wacana tersebut nampaknya Menkeu bakal menghentikan atau stop semua
proses pemeriksaan Pidana Pajak demi melanggengkan program “Tax Amnesty”
(TA), soalnya dalam program tax amnesty, penghapusan pemeriksaan pidana
pajak merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan. 
Terkait
hal itu, Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno
Wiwoho mengungkapkan kondisi saat ini ibaratnya ‘Quo Vadis’ Nawacita
dalam penegakan hukum yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo dan
akan tetap bersikeras berpandangan bahwa kebijakan Tax Amnesti (TA),
yang mana sesungguhnya jelas sarat memberi ‘perlindungan hukum’
menghapuskan, mengampuni skandal-skandal pajak, periode S-B-D di era
rezim Pemerintahan SBY.
 “Hingga
nyaman, aman dari ancaman sebagai trio BIG FISH mafia pajak yang
diteladani oleh Gayus Tambunan (GT) yang merupakan pengemplang pajak
golongan III A, yang telah dipenjara dengan kasus skandal pajak di era
SMI dalam kasus PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo yang oleh mantan ketua
Mahkamah Agung ketika itu Prof. Dr. Bagir Manan,” ungkap Hardjuno.
Menurutnya,
seharusnya mantan eks Gubernur Bank Indonesia (BI), inisial DN yang
telah menandatangani atau ‘teken’ ACC keberatan pajak PT SAT sarat
nampak jelas sebagai ‘Big Boss’ yang paling bertanggung jawab dalam
skandal pajak GT yang menerima gratifikasi lebih dari 100 milyar.
Gerakan
HMS pada posisinya saat ini akan berpegang teguh dan meneruskan jerih
payah perjuangannya menyuarakan agar adanya solusi bijak dalam
penuntasan kasus ‘Trio Big Fish’ Mafia Keuangan Negara agar dapat
diselesaikan oleh aparat penegak hukum, baik oleh lembaga KPK RI,
Kejaksaan, maupun Kepolisian RI. 
“Ingat,
ini Indonesia. Ini bukan hanya milik segelintir alumni salah satu
Kampus/Universitas ternama yang paham aturan tata kelola keuangan negara
dalam kondisi shortage saja. Apalagi kalau hanya ingin gadaikan negara
yang ujungnya, apalagi ke World Bank !,” ujarnya lagi.
Sementara
itu, sebagai Sekjen Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Keuangan Negara
yang selama ini bersinergi dengan Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia
(APPI), dan juga selama ini juga merupakan sebagai member dari
International Tax Payers Association (ITPA), Hardjuno Wiwoho
menyampaikan pula kalau perjuangan para petugas pajak, khususnya di LTO –
Large Tax Offiicer peranannya selama ini telah diketahui persis.
“Para
pengemplang pajak besar yang harusnya mereka sudah diterbitkan SKP
untuk bayar pajak ke Negara dengan aturan UU Perpajakan yang ada. Itu
jadi kacau semua dengan situasi Tax Amnesti ini,” imbuh Sekjen Gerakan
HMS, yang juga merupakan Sekjen Lembaga Penyelidikan Ekonomi &
Keuangan Negara (LPEKN).
Menurut
pemaparan Hardjuno, bila kondisi dengan segala kebijakan Menkeu SMI,
shortfall keuangan negara pada tahun ini patut diduga bisa mencapai
sebesar 400 triliunan lebih Jika seperti ini pola kerja pemerintah, maka
akan semakin sulit tercapai target penerimaan pajak tahun 2016.
“Soalnya,
dengan target Tax Amnesti sebesar 165 triliun rupiah, artinya
Pemerintah mesti harus memasukkan dana repatriasi sebesar 8250 Trilyun
dengan tarif tebusan yang 2%. Bahkan berdasarkan informasi sejauh ini,
apalagi bahkan sempat tersiar kabar kalau Presiden Jokowi sudah kantongi
beberapa nama-nama pengusaha yang selama ini menyembunyikan dananya di
luar negeri untuk jujur dan mengikuti program TA yang patut diduga
jumlahnya mencapai 11.000T,” ungkapnya.
“Yang
menjadi pertanyaannya kedepannya, nantinya uang tersebut mau ditaruh
dimana ? BEJ yang segitu besarnya saja hanya mampu menampung 400
triliun,sedangkan bank-bank hanya mau 75 triliun, seperti sediakalanya
bank seperti BNI 46 dan yang lainnya hanya menampung dana repatriasi 75
Trilyun hingga 100 Trilyunan saja,” ujarnya.
“Nah,
anggaplah bisa mencapai sebesar 1000 triliun. Lalu sisanya kan pasti
ditaruh di Surat Berharga Negara (SBN). Lah, ini negara atau rakyat
pasti bungain lagi 8,5% kalau sudah dibayar 2 %-nya dari TA berarti
harus kasih bunga 6,5%???,” celetuknya berpandangan.
“Lalu
kemudian yang membayar bunganya akan menggunakan uang siapa ? Apakah
hendak jual negara lagi ? atau berhutang lagi ?, soalnya dengan hadirnya
SMI paling ujungnya bakal berhutang lagi ke Bank Dunia. Luar
biasa…luar biasa… rakyat dibodohi… negara bertahun tahun dijual..
sekarang mereka patut diduga mau bagi-bagi deviden…,” cetusnya
khawatir.[Nicholas]

]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =

Rekomendasi Berita