by

Siti Aisah S. Pd: Antara Terorisme, Hoaks dan Pemilu

Siti Aisah S. Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemilu yang sudah didepan mata membuat para paslon presiden dan wakil presiden,  mesti bersiap bertarung ide/argumentasi di arena ring demokrasi. Dilansir dari laman berita Katadata.co.id untuk menjaga kestabilan masyarakat dalam proses demokrasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mewacanakan penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menindak para penyebar hoaks. Sebab, dia menilai hoaks yang kerap beredar telah menganggu keamanan dan menakuti-nakuti masyarakat. Bahkan pendiri Partai Hati Nurani Rakyat  ini mengatakan, hoaks merupakan ancaman baru dalam Pemilu 2019 dan ia pun berpendapat bahwa  para penyebar hoaks itu  ingin mengacaukan proses demokrasi di Indonesia.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosidae menyatakan kepada wartawan Detik.com (23/3/19) bahwa pernyataan Wiranto itu lebay. Karena pemerintah sebagai pihak petahana dan pendukung Pak Jokowi ini seperti panik sehingga seakan-akan menakut-nakutin rakyat dengan UU Terorisme.  Karena menurut beliau hal ini tidak bisa mensamaratakan pelaku teroris dengan pelaku  hoax.
Pernyataan yang menjadi kontroversi adalah ketika Undang-Undang ITE, yang mengatur didalam hukum pidana terhadap pelaku hoax, ditarik seperti Karet disandingkan dengan UU Terorisme. Pak menteri menerangkan bahwa hoax itu meneror masyarakat. Lanjutnya ia menjelaskan bahwa terorisme itu sendiri bisa fisik dan nonfisik. Karena tindakan Terorisme dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat.  Jadi jikalau masyarakat diancam dengan hoax untuk tidak datang ke TPS karena takut, maka itu menurutnya termasuk suatu bentuk ancaman, sehingga sudah termasuk kategori terorisme. Maka tentulah menurut penilaiannya pelaku tindakan tersebut harus ditindak dalam Undang-Undang Terorisme.  Hal ini disampaikan Pak Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (20/3). 
Pendapat berbeda disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung Mahfudz MD ia menyampaikan bahwa selama ini ia belum menemukan dalil mengenai pelaku hoaks bisa dijerat dengan UU tindak pidana Terorisme.  Teroris itu kan satu tindakan kekerasan yang membuat orang takut. korbannya, masyarakat umum lalu bisa membahayakan jiwa dan sebagainya, Dalam pandangannya tindak pidana terorisme dan tindak pidana penyebar kebohongan memiliki definisinya masing-masing. Sehingga jika Wiranto sampai menyebut keduanya dapat saling jerat, hal itu harus dikaji lebih mendalam lagi. (Merdeka.com, 24/3/19) 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hoaks artinya berita bohong atau berita tidak bersumber. Beberapa penulis pun berpendapat bahwa hoax  merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran ini menurut Silverman, lain halnya dengan Werme mendefiniskan hoaks sebagai Fake news atau berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Dengan demikian Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan,  tapi dalam hoaks pun terdapat informasi yang tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.
Bumbu hoaks dalam  pemilu ini begitu pedasnya, seolah-olah menjadi hal yang wajar, apabila antar kubu saling menggulingkan. Perlu diketahui arti kata teror menurut KBBI adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan arti kata meneror adalah  berbuat kejam (sewenang-wenang dan sebagainya) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut. 
Rezim saat ini seperti panik, dengan kekuatan yang dimiliki ia menarik-narik pasal/undang-undang yang ada untuk membungkam lawan politiknya. Pasalnya pun seperti senjata yang tajam ke lawan dan tumpul kekawan. Karena sejatinya dalam politik demokrasi, kekuasaan adalah segalanya, sehingga untuk mempertahankan bisa dilakukan dengan  berbagai cara. 
Lebih lanjut lagi Presiden RI ke 7 ini  menjelaskan bahwa musim hoaks di Indonesia biasanya terjadi jelang pemilihan umum atau pemilihan pemimpin di tingkat daerah hingga nasional. Sehingga ia pun mengajak para ulama untuk menyampaikan pada lapisan umat agar tidak terlibat dalam penyebaran fitnah. Bahkan Capres nomor urut Satu ini dalam acara kampaye terbukanya di Yogyakarta secara jelas menyatakan bahwa Ia akan melawan segala fitnah-fitnah yang selama 4,5 tahun tertuju padanya. 
Ibarat bumbu masakan yang menyedapkan makanan.  Hoax dalam pemilu sepertinya mubah saja. Agar bisa menarik simpati dan dukungan dari rakyat. Sejatinya bumbu dalam memasak akan membuat sedap dimakan, tapi apalah artinya jika makanan yang akan dihidangkan menjadi tak bisa dimakan. Dan mungkin saja makanan tersebut harus dibuang karena kondisinya sudah basi bahkan bau menyengat. Kondisi ini pun sama halnya dengan saat ini. Ditengah panasnya hawa pemilihan umum (pemilu) banyak yang orang yang berharap pada pemilihan pemimpin kali ini,  menjadi lebih baik.
Pemilihan April 2019 mendatang akan memilih para wakil rakyat, Mulai dari tataran DPD, DPRD Kabupaten, DPR pusat dan hingga pemilihan orang pertama di negeri ini.
Tak perlu heran akan adanya hoax yang bergentayangan apalagi di alam demokrasi saat ini dimana  kebebasan menjadi dasar dari sistem ini. Dalam pandangan demokrasi kebebasan berpendapat artinya manusia berhak (bebas)  mengatakan pemikiran dan pendapat apa saja,  dan berhak (bebas) menyerukan pemikiran dan pendapat apa saja dengan penuh kebebasan tanpa batas,  apapun eksistensi pendapat dan pemikirannya,  selain itu mereka pun bebas mengekspresikan semua itu dengan cara apapun,  dengan media apa saja yang mereka miliki. Negara dan orang lain tidak berhak melarangnya dalam melakukan semua itu. (Muhsin Rodhi, dalam bukunya Hizb at-Tahrir,  Tsaqafatuhu wa Manhaj uhuk fi iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah: 2012)
Begitulah alam demokrasi yang mengusung konsep kebebasan di atas segalanya, bahkan tidak melihat lagi halal dan haramnya. Kekuasaan yang didapatinya menjadi alat represif untuk menekan siapa saja yang menghalanginya mendapatkan kembali kekuasaan. Bisa dilihat berbagai contoh undang-undang yang telah dibuat rezim ini.  Pasal karet yang bisa ditarik ulur oleh penguasa,  semakin mencitrakan semakin represifnya rezim ini.  
Pasal karet tersebut di antaranya adalah UU ITE yang sepertinya menekan pihak oposisi saja dan membungkam para habaib dan ulama dinegeri ini untuk menyampaikan pesan islam yang sebenarnya.  Sedangkan ketika pihak yang melanggar pasal adalah sekutunya,  pasal tersebut tidak berpengaruh pada pihak yang berada dibelakang penguasa. 
Sangat disayangkan juga ketika ada sekelompok ormas yaitu Hizbut Tahrir di Indonesia yang ingin mengembalikan kehidupan islam yang sebenarnya dalam bingkai negara,  serta memperkenalkan lambang bendera islam liwa rayah ini disebut sebagai organisasi terlarang.  
Padahal rezim saat ini hanya mencabut badan hukumnya saja dan menyatakan organisasi tersebut bubar.  Artinya sebenarnya tidak ada satu putusan pengadilan pun yang memutuskan organisasi hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terlarang.  
Ini merupakan hoax fitnah yang sangat keji,  karena disamping itu pemerintah pun seakan menutup jalan bagi organisasi ini untuk membela diri.  Maka tidak heran ada alami politik Australia Grey Fealy dalam wawancara nya dengan situs tirto.id mengatakan satu hal yang jokowi lakukan dan buruk bagi Demokrasi di Indonesia adalah ia menggunakan negara untuk melarang dan menindas oposisi islam,  seperti pembubaran HTI.  Maka tidak ada alasan lagi untuk tetap mempertahankan rezim yang sudah berbohong kepada rakyatnya.
Lantas apakah masih tetap percaya kepada sistem buatan manusia ini yang hanya berpandangan ganti rezim saja tidak sampai ganti sistem.  Masihkah tetap mempertahankan sistem ini yang sudah nyata bukan berasal dari islam dan tidak akan pernah menerapkan islam dalam kehidupan. Islam bukan saja sebagai agama tapi sebagai sistem yang mempunyai solusi atas semua permasalahan bangsa ini. Karena Dalam Islam, kekuasaan sejatinya untuk menegakkan hukum syara, sehingga hubungan antara penguasa dan umat adalah hubungan saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah SWT.  Dengan menghidupkan budaya amar ma’ruf nahi munkar, bukan seperti hubungan pemenang dan oposan. Wallahu ‘alam bi-ashawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita