by

Siti Aisah, S.Pd: Ada Musang Di Balik PilPres

Siti Aisah,  S. Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA  – 17 April 2019 sudah terlewati. Serangkaian kegiatan pesta demokrasi telah usai.  Dari situs laman berita, Pikiran rakyat.com 24/4/2019 menyebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 disebut-sebut sebagai yang terumit di dunia,  karena jumlah pemilih yang begitu banyak, yakni 193 juta orang. Dan Jumlah tersebut bertambah lagi 2,4 juta dari Pemilu sebelumnya yaitu tahun 2014. Pe
mungutan suara berlangsung di 809.500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan setiap TPS mendapat kuota rata-rata 200 sampai 300 pemilih. Sedangkan dari segi Jumlah calon legislatif yang bertarung ada 245.000 orang. Mereka akan berkompetisi memperebutkan sekisar 20.500 kursi di 34 provinsi, yang dibagi menjadi empat wilayah pemilihan yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD RI. Pemilihannya digabung dengan Pilpres, maka pemilih harus memegang lima surat suara yang mesti dicoblos dalam waktu bersamaan. 
Kompetisi ini sebelumnya diawali dengan berbagai macam cara para elite politik mengkampanyekan visi-misinya agar khalayak bisa mengetahui apa sebenarnya tujuan ia mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. 
Sehingga mereka bisa mendapat mandat selama 5 tahun kedepan. Tapi dibalik hiruk-pikuk pemilu ini, ada yang malah seperti yang disengaja mengeruhkan suasana. Seperti pernyataan Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono yang menyatakan bahwa promosi ide khilafah seperti spanduk, teriakan dan sebagainya sekarang sudah hilang. Namun, dia menilai bahwa kalangan pendukung khilafah banyak yang seolah-olah berganti menjadi mendukung ideologi Pancasila. Ia pun secara meyakinkan menganggap bahwa dari yang tadinya pendukung khilafah sekarang berubah haluan menjadi pendukung Pancasila. Bukan hanya itu ia pun mengibaratkannya dengan “Musang berbulu Domba”.(viva.co.od/12 April 2019)
Perlu diketahui, Musang adalah sejenis binatang mamalia pemangsa daging/karnivora. Binatang ini termasuk kedalam katagori nokturnal atau binatang yang aktif di malam hari dan salah satu pemanjat yang baik. Pada umumnya, musang melindungi diri dari musuhnya dengan cara berpura-pura mati agar bisa mengelabui musuhnya. Dan ketika musuhnya sudah pergi, musang akan pergi ke tempat lain. Itulah mungkin gambaran yang dibayangkan oleh pak Hendro tentang para pejuang khilafah. Setelah organisasi yang mewadahi para pejuang khilafah ini dinyatakan terlarang secara sepihak oleh pemerintah. 
Dilansir dari berita yang sama, menurut penuturannya, ia pun tak segan lagi memberikan kode bahwasanya  pemilu kali ini adalah pertarungan antara ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Tapi ia pun berkilah bahwa pernyataannya itu sama sekali tidak ada maksud mengatakan bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah seperti pertarungan yang satu Pancasilais dan yang lainnya tidak Pancasila. Dalam laman beritasatu.com (20/4/2019).
Hendropriyono pun mengingatkan masyarakat harus hati-hati dengan para pendukung khilafah yang sudah berubah menjadi musang berbulu domba. Ia selanjutnya menegaskan Para pendukung khilafah itu sekarang seolah-olah mendukung Pancasila jelang Pemilu 2019. 
Memang begitulah arus perpolitikan dinegeri Demokrasi. Demi kepentingan politik, fitnah bisa leluasa ditebarkan dimana-mana, bahkan pada ajaran agama sendiri. Itulah yang sekarang nampak jelas menjelang hari pencoblosan. Jajaran yang berpihak pada petahana, yang selama ini memberikan pula keberpihakannya kepada penista agama, mulai berkoar-koar, bahwa pilpres kali ini bukanlah semata-mata urusan antar pasangan calon saja, tapi lebih seperti dibenturkan antara ide pancasila versus ide khilafah. Sehingga perpolitikan semakin mencekam, lalu ada aura ketakutan, dan mereka dengan sengaja menjual ide-ide itu kepada masyarakat, dan memberikan pilihan kepada ummat supaya tetap setia duduk dibarisan mereka ataukah mendapatkan hal yang lebih buruk lagi. Hal semacam itu sudah biasa, bahkan dilakukan sejak masa Fir’aun dulu. 
Lebih parah lagi, fitnahan ini ditujukan kepada ide khilafah dan para pejuangnya. Padahal sedari dulu ide ini termaktub dalam kitab sejarah dan fiqih. Dan khilafah yang difitnah itu tiada lain adalah ajaran Islam, yang pernah ada dan eksis. Tapi wajar saja karena dulu ketika masih berjaya, PKI pun melakukan hal yang sama.  Menciptakan suasana ketakutan ditengah masyarakat dan menyebarkan ide Islam dan konsep penerapan syariat, sebagai pemikiran yang wajib dijauhi. Kini skenario itu terulang lagi, bahkan semakin jahat dan sangat licik. 
Perbedaan mendasar antara konsep khilafah dengan yang lain adalah adanya ketentuan syariah. Khilafah adalah ajaran islam, lantas kenapa tidak boleh dan seolah-olah seperti ancaman di negeri yang notabene mayoritas Islam ini. Dan tentu dagangan ini semakin menarik ketika dikait-kaitkan dengan isu pancasila. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini Pancasila selalu dikaitkan kembali dengan isu anti kebhinekaan, anti NKRI, radikalisme, termasuk isu Negara Islam atau Khilafah Islam.Tidak lain, karena isu-isu tersebut dianggap sebagai antitesis terhadap Pancasila yang telah lama diklaim sebagai ideologi negara.
Khilafah diartikan sebagai ad dawlah al islamiyah (baca: negara Islam) atau nizham al hukm fi al islam (Sistem pemerintahan islam. Red). Tapi meskipun Khilafah adalah ajaran Islam yang asli (genuine), namun di kalangan umat Islam banyak yang kurang memahaminya. Keaslian ajaran Khilafah itu bisa dibuktikan dari pandangan Islam mengenai relasi (hubungan) antara agama dan negara (kekuasaan). Pandangan ini dirumuskan dalam kalimat “Al Islam diin wa minhu ad daulah.” Artinya islam adalah agama,  yang didalamnya ada ajaran tentang bernegara. Ini berbeda dengan konsep sekularisme dari Barat yang memisahkan agama dan negara (fashlud diin ‘an ad daulah). Agama dan negara dalam ajaran Islam tidak terpisah, karena ada dua sebab yaitu:
1. Karakter Rasulullah SAW yang menyatukan fungsi kenabian (nubuwwah) dan kepemimpinan (ri`asah). Setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah (622 M), Rasulullah SAW bukan hanya berkedudukan sebagai nabi (penyampai risalah) saja, tapi sekaligus berkedudukan sebagai kepala negara (ra`is ad dawlah). Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW telah menjalankan fungsi-fungsi kepala negara, seperti mengadakan perjanjian, mengumumkan perang, mengirim atau menerima duta besar, dan seterusnya. Sepeninggal Rasulullah SAW maka fungsi kenabian (nubuwwah) berakhir, artinya tak ada nabi lagi, tapi fungsi kepemimpinan (ri`asah) tetap diteruskan oleh para khalifah (kepala negara) selanjutnya.
2. Karakter agama Islam yang komprehensif (syumuliah), artinya islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual saja, tapi mengatur segala aspek kehidupan. (Lihat QS Al Ma`idah [5] : 3 ; QS An Nahl [16] : 89). Oleh karena itu Islam membutuhkan eksistensi negara atau kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum Islam secara menyeluruh.
Maka dari itu, agama dan negara (kekuasaan) tak bisa terpisah, Rasulullah SAW bersabda :
أَلاَ إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ، فَلاَ تُفَارِقُواْ الْكِتَابَ
 Artinya: “Ingatlah, sesungguhnya Al Kitab (Al Quran) dan kekuasaan (as sulthan) akan terpisah, maka (jika hal itu terjadi) janganlah kamu berpisah dari Al Kitab (Al Qur`an).” (HR Thabrani).
Jelaslah bahwa agama dan negara dalam Islam tidak terpisah, berbeda dengan pandangan sekularisme Barat yang memisahkan agama dari negara. Bagaimanapun makar yang dibuat oleh para pembenci khilafah, tidak akan pernah berhasil mencegah munculnya kedatangannya. Sebab yang mewajibkan khilafah adalah Allah SWT. Dan Dia pula yang menjanjikan akan tegaknya khilafah.  Dengan demikian sikap umat islam terhadap masalah ini adalah bahwa khilafah merupakan kewajiban dari Allah dan tidak akan mengganggap sebagai sebuah ancaman atau hal yang harus dijauhi. Namun sebaliknya menerima dengan ridha serta berusaha untuk mewujudkannya.Wallahu ‘alam bi-ashawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita