by

SMCE Selenggarakan Diskusi Seputar Peran Sosmed Meredam Isu Sara

SMCE saat gelar diskusi media di Hall Dewan pers.[Nicholas/radarindonesianews.com]

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Social Media for Civic Education (SMCE) sebagai lembaga
yang kajiannya berupa sosial, politik, dan ekonomi melangsungkan acara
diskusi Media bertema, “Peran Media Alternatif dalam Meredam Isu SARA di
Pemilukada Serentak,” Kamis (22/12), Hall Dewan
Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 

Adapun
narasumber diskusi itu dihadiri tokoh wartawan senior, aktivis dan
akademisi seperti; Hariqo Wibawa Satria Direktur Komunikonten, Rouf
Qusyairi Ketum SMCE, Agus Sudibyo Pengamat Sosial Media, Fery Kurnia
anggota Komisioner KPU Pusat, Bambang Soelistiyo Redaktur Politik
Majalah Gatra, serta para mahasiswa bahkan perwakilan anggota OKP dan
Ormas.
Sekjen SMCE, Wasil menjelaskan media
alternatif sangat booming dampaknya dan banyak sekali, bahkan dapat
diakses dan dimiliki tiap personal. ” Bila berdampak positif,
berbahagialah seluruh bangsa Indonesia. Namun disayangkan media
alternatif saat ini rentan dan digunakan penyebaran issue-issue
negatif,” paparnya menekankan.
Pada
diskusi itu diharapkan memperoleh cara dan upaya bagaimana mengelola
media sosial, apalagi di tahun 2017 menghadapi Pemilukada nanti. “Tentu
demi kepentingan NKRI,” tukas Sekjen SMCE.
Seperti
diketahui, media alternatif semisal medsos (media sosial) terkini mampu
menjadi alat antisipasi ancaman perpecahan yang mungkin terjadi
dikemudian hari, terkadang kurang akurat dari anggapan khalayak berita
atau informasi dari media itu, yaitu WhatsAp, Facebook, Twitter, BBM,
dsb yang terkait dengan media digital terkini.
Sementara
Ketum SMCE, Rouf Qusyairi menandaskan bahwa jelang kisaran dua (2)
bulan lagi di tahun 2017 Indonesia akan gelar Pemilukada secara
serentak. ” Tentunya berbagai harapan dan cita-cita, dimana aspirasi itu dapat diwujudkan dari masyarakat dalam momen Pilkada,” jelasnya.
Rouf
menuturkan bahwa nantinya berbagai elemen, baik KPU, unsur Pemerintah,
kelompok masyarakat maupun aparat keamanan memiliki kontribusi dan
mendukung berjalannya Pemilukada serentak nanti, hingga semua berjalan
lancar, dan sesuai cita-cita Demokrasi.
Lebih
lanjut Fery Kurnia, selaku anggota Komisioner KPU Pusat menyampaikan, “Gonjang ganjing di media mainstream dan antimainstream (alternatif)
hubungannya cukup erat sekali, salah satunya berada di Jakarta.
“Padahal, situasi di wilayah Banten juga menarik sekali. ‘Head to Head’,
bahkan di Aceh ada 6 (enam) paslon. Wilayah Papua, Papua Barat, itu
juga menarik dimana di daerah pegunungan. Lalu Gorontalo, Sulbar, patut
pula diperhatikan,” tukasnya lebih jauh.

Namun ‘triger’nya ada disini, Jakarta. Baik itu bahasannya banyak
pelanggaran yang melanggar kode etik, ketidakberimbang dimana bias opini tergiring pemilik media. Hal itu merujuk pembelajaran dari Pilpres tahun 2014 silam,” jelasnya.
Fery
Kurnia melanjutkan bahwa upaya kedepan lebih ke hal-hal yang
konstruktif, bukan destruktif. ” Momen politik baik itu Pilpres, maupun
Pilkada harus dijadikan momen pencerahan. Dimana penyiaran tidak hanya
salah satu Paslon, dan meredam isue-issue terkait dengan issue SARA,”
imbuhnya.
Di lain pihak, Bambang Soelistiyo,
selaku Redaktur Politik Majalah Gatra memberikan sumbang saran dimana
ketika nantinya meretas dan mengoperasinya informasi di dunia digital, menyebar informasi dengan disesuaikan dengan klaidah-kaidah jurnalistik. ” Bila hanya satu sisi,  ada baiknya mulai diperhatikan baik-baik dan hindari pemberitaan opini. Bila ada gagasan kritis bahkan otorisasi, dan kadar hoaxnya berkurang,” jelasnya.
Bambang
Soelistiyo juga mengutarakan sebenarnya dalam konteks positioning,
media sosial bisa dalam posisi mitra media konvensional, dimana saling
melengkapi. ” amun disarankan dan patut dicatat bila produksi sebuah
berita, kaidah jurnalistik terpenuhi hingga bisa memasuki
kesingergisitasan,” jelas wartawan yang berprofesi semenjak tahun 2005
itu mengatakan.
Selanjutnya, Agus Sudibyo,
selaku pengamat sosial media berpandangan situasinya saat ini setiap
individu (secara sadar dan tidak) sebenarnya yang gunakan media sosial
terekam, baik dari Facebook, Gmail, dsb bahkan bisa dinilai dan
dimonitor behaviournya (perilaku).
Yang jadi
pertanyaan kembali, sambung Agus Sudibyo berkata Mengapa selama ini
masih anggap FB, adalah ibarat lapangan sepak bola ? Lalu Pengamat News
Media Watch, yang mengamati media alternatif itupun menyampaikan bahwa
kondisinya yang dihadapi bukan raksasa nasional itu, namun para
korporasi. ” Di dunia dikalkulasikan sekitar pada tahun 2014, seperti
layaknya Facebook (FB), sempat digunakan sebanyak 1,23 miliar individu,
namun sekarang mencapai 1,6 miliar,” demikian ungkapnya lagi.
“Kalau ada penyebaran ujaran kebencian di media sosial, Facebook harus
dua (2) pihak. Dimana orang membuat konten digital itu dan pihak yang
menyebarluaskan (pihak perusahaan yang menyediakan aplikasi sosial media
itu),” tukasnya.
“Jadi Google, Facebook, Youtube, itu yang bertanggungjawab. Jadi tanggung jawab
itu dipisah, di ‘split’ ,”paparnya kembali, sembari mengulas seperti
kasus yang menimpa dimana Buni Yani bertanggungjawab.
“Ada baiknya FB juga bertanggungjawab, karena yang
menyebarluaskan adalah mesin yang dimiliki oleh Facebook,” urainya.
“Kan FB itu perusahaan. Nah, selama dia beroperasi disini hukum nasional
bisa menjangkau. Kebijakan itu belum ada, maka itulah yang harusnya
dirumuskan oleh Pemerintah sekarang,” harapnya sembari mencermati.
“Ada UU ITE, tapi tidak memisahkan hal itu. Individu pemilik akun media
sosial dengan pengusaha penyedia layanan dua (2) pihak berbeda, itu
belum dipisah,” cetusnya.
“Jadi harus ada pemisahan tanggungjawab dari pemilik akun dan perusahaan penyedia layanan media sosial.” pungkasnya.[nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita