by

Soal Dugaan Keterlibatan Prabowo Dalam Kerusuhan Mei 98, Ini Kata Mr Kan Hiung

Mr. Kan Hiung.[Dok/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Soal isu dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus kerusuhan Mei 1998, Mr. Kan Hiung memberikan komentar dan penjelasan simpel. Penjelasan ini dimaksudkan agar tidak menjadi bola liar dan menjadi terbuka dan jelas.

“Agar isu berita satu itu tidak jadi seperti bola liar yang panas, dan agar terbuka menjadi terang benderang.” Ujar Kan.

Begini saja, maaf, bagi pihak-pihak yang percaya atas isu berita satu itu dan terutama bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

“Mudah saja, minta rejim pemerintahan dan seluruh aparatur penegak hukum saat ini, agar demi menegakkan hukum yang berkeadilan, atas terjadinya kasus kerusuhan bulan Mei 1998 yang sampai sekarang sudah genap 20 tahun, dapat segera ditindak lanjuti secara hukum.” Ujar Kan yang juga sebagai pemerhati hukum dan politik ini kepada radarindonesianews.com, Sabtu (19/5/2018).

Ka menambahkan, ada baiknya kumpulkan saja bukti-bukti hukum kemudian langsung buat laporan ke pihak berwajib, agar kasus kerusuhan Mei 98 itu segera ditindak lanjuti secara hukum untuk dituntaskan.

“Sepengetahuan saya, kerusuhan Mei 98 itu, berdasarkan beberapa berita yang beredar, sudah terjadi berbagai kasus dugaan tindakan kriminal atau kejahatan yang dapat melanggar hukum pidana.” Tambah Kan.

Seperti pembunuhan, pengrusakan, pembakaran, penjarahan atau perampasan, penganiayaan, pemerkosaan, pengancaman dan lain sebagainya, tentu semua itu sangat merugikan bangsa dan negara.

Walaupun hal itu terjadi dengan alasan karena adanya gerakkan massa besar atau disebut MASS RAPE, atas kejadian itu, tentu pada saat itu harus ada pihak yang bertanggung jawab, terutama dari pihak pemimpin pertahanan dan keamanan negara.

Nah hal itu dugaan tindakkan-tindakkan kejahatan semuanya telah terjadi, selain dugaan melanggar hukum dan UU yang ada di dalam negara Republik Indonesia yang berdaulat, dan juga diduga melanggar undang-undang internasional hak asasi manusia atau UU HAM.

“Yang menjadi pertanyaan besar sampai hari ini bagi masyarakat Indonesia yang faham dan taat hukum, mengapa tidak ada proses hukum yang berjalan hingga hari ini? Baik dari pihak aparatur penegak hukum  dalam negeri maupun peradilan internasional ?” Sergah Kan.

Ada apa sebenarnya? dan mengapa terkesan tidak ada permasalahan hukum dalam kasus kerusuhan Mei 98 itu ?

“Kebetulan juga kalau gak salah, pak Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan kasus satu itu, dan seharusnya siapa pun yang jadi Presiden Republik Indonesia sudah sepatutnya menuntaskan kasus kerusuhan Mei 98 itu secara hukum.” Ujar Kan.

Siapapun palakunya harus di ungkap sejelas-jelasnya, sekali lagi agar isu berita tidak menjadi bola liar yang panas.

Jika menduga Prabowo Subianto terlibat melakukan hal-hal yang melanggar hukum pada saat terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998 itu, maka sangatlah simple memnjawab persoalan ini.

“Sebagai lawan politik saat ini, rejim pemerintahan Presiden Joko Widodo tinggal perintahkan Kapolri dan seluruh aparatur penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan atau terkait pada saat itu untuk diperiksa dan diselidiki.” Tegas Kan.

Dari situ lanjutnya, nanti akan ketahuan dan terbuka secara jelas, apakah Prabowo terlibat atau tidak? Siapa saja pelaku yang terlibat dan akan terbuka terang benderang.

Jika terbukti, siapa pun pelakunya tinggal diproses hukum, tidak perlu susah-susah. Hanya saja pertanyaannya, apakah benar isu kasus kerusuhan Mei 98 itu diduga melibatkan Prabowo Subianto?

Jika tidak terbukti adanya keterlibatan Prabowo, berarti isu berita yang disebarkan selama ini tidak ada kebenarannya dan atau hanya kebohongan saja alias hoax.

“Maka saya menduga kemungkinan besar ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja menyebarkan berita kebohongan atau hoax, menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik yang bertujuan menyerang nilai kehormatan seseorang.” Ujar Kan.

Penyebaran berita semacam itu jelas berpotensi tinggi menyesatkan. Untuk itu pun jika terjadi kriminal seperti itu, maka pihak aparatur penegak hukum harus segera mencari para pelaku untuk diproses hukum.

Dikarenakan pelaku-pelaku penyebar berita semacam itu dapat dijerat pasal berlapis, yakni pasal 27 dan pasal 28 UU ITE. Ancaman hukuman pidana penjara 4 sampai dengan 6 tahun lamanya.

“Kita ketahui saat ini fakta permasalahan bangsa dan negara sudah cukup rumit dan memprihatinkan, jadi tidak pantas lagi ada hal-hal negatif yang ditutupi, semuanya harus dibuka.” Tegas Kan.

Dan saya kira, tambah Kan,  mulai sekarang, jangan adalagi isu-isu berita bohong yang dapat beredar di dalam negara Republik Indonesia, terutama semua isu berita yang dapat berpotensi menyesatkan masyarakat Indonesia harus di proses hukum.

“Saya menyarankan secara tegas, jangan ada lagi praktek hukum pilih kasih atau tebang pilah pillih. Hukum harus benar-benar ditegakkan seadil-adilnya agar ke depan, bangsa dan negara Indonesia lebih maju dan makmur.” Imbuh Kan.[GF]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =

Rekomendasi Berita