by

Sri Eni Purnama Dewi, S.Pd.Si: Menyoal Netralitas Media Dalam Kontestasi

Sri Eni Purnama Dewi, S.Pd.Si
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Perhelatan pemilihan presiden (Pilpres) sebentar lagi. Media ramai memberitakan capres dan cawapres dalam kontestasi. Gaya bahasa dan ulasan terkadang dipaksakan demi meraup suara tertinggi. Bahkan hingga menjelekkan calon lainnya guna meraih simpati. 
Pemberitaan semakin mengerucut ke arah politik yang dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon. Wakil Sekretaris Departemen Dalam Negeri Partai Demokrat, Abdullah Rasyid menilai sebagai pilar demokrasi, pers sudah mulai doyong dan hampir roboh. Menurutnya, di tahun politik ini berita-berita anti penguasa hampir tidak mendapat tempat. Jikapun dimuat sudah berubah lunak bahkan jauh dari realita di lapangan. Pers atau media mainstream lebih menjadi corong penguasa yang mengobral janji-janji dan kebohongan (RMol.co, 11/02/2029).
Berdasarkan pengamatan beberapa stasiun televisi yang bisa kita saksikan, ada saja stasiun tv yang terkesan dimonopoli. Pemberitaannya sesuai pesanan. Sengaja diciptakan untuk memancing argumen beragam dari masyarakat. 
Alih-alih bisa berperan mensukseskan Pemilu dan Pilpres dengan pemberitaan mendidik, media mainstream malah semakin condong ke petahana tanpa mau dikritik. 
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi pemberian penghargaan medali kemerdekaan pers pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Dewan Pers. Penghargaan itu diberikan pada puncak Hari Pers Nasional di Surabaya. Fadli mengatakan sebagian pers hari ini lebih banyak hadir sebagai brosurnya penguasa, dan bukannya sebagai watch dog yang mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik kepada media-media mainstream cenderung melemah (merdeka.com, 10/02/2019).
Netralitas media mainstream dan sosial dalam menyampaikan informasi yang aktual harus dilakukan dari sekarang. Media harus memiliki independensi walaupun pemiliknya dekat dengan penguasa. Media harus mampu berkata jujur demi memberitakan kebenaran kepada masyarakat, tidak peduli siapa pun pemiliknya.
Ironi memang nasib media di dalam demokrasi. Karena hanya di jadikan alat mencari keuntungan dalam kontestasi. Melanggengkan kekuasaan memimpin negeri. Tanpa peduli akan esensinya sebagai alat mengedukasi dan meraih ridho Ilahi. 
Berbeda dengan media dalam Islam. Misi media dalam Islam bukan semata-mata komersial. Bukan Cuma mengejar profit sebanyak-banyaknya, apalagi sebagai corong penguasa. Misinya adalah dakwah. Yakni mengagungkan agama Allah, menyebarkan nilai ajaran Islam, memajukan dan mencerdaskan ummat.
Media dalam Islam harus menerapkan aturan, etika dan nilai ajaran Islam. Tidak mengenal prinsip “menghalalkan segala cara.” Jadi cara mencapai tujuan harus benar dan sesuai syariat. 
Etika dan nilai-nilai Islam yang harus diterapkan mencakup dua aspek. Yakni aspek bisnis dalam menjalankan usaha media. Dan aspek yang berkaitan dengan sisi keredaksian (editorial).
Dalam aspek bisnis, misalnya, media Islam tidak membabi buta mencari keuntungan. Contohnya, tidak semua iklan akan diterima. Harus ada kriteria, iklan mana yang boleh atau tidak boleh dimuat di media Islam. Media Islam akan menolak mengiklankan semua hal yang diharamkan oleh Islam.
Dalam aspek keredaksian pada prinsipnya etika jurnalistik yang berlandaskan Islam tidak berbeda dengan yang dianut AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Yakni melarang pemberian suap. Praktik amplop buat jurnalis. Penyiaran kabar bohong. Pemberitaan yang tidak akurat, dan sebagainya. Namun tetap ada perbedaannya.
Media dalam Islam dikendalikan oleh Khalifah (Pemimpin). Sehingga kebebasan pers bukanlah kebebasan yang liar semaunya. Bukan kebebasan demi alat melanggengkan kekuasaan. Melainkan, kebebasan berkreasi sebagai sarana dakwah dan wujud pengabdian kepada Allah SWT. 
Sudah jelas sistem demokrasi tak bisa memberikan jaminan netralitas bagi media dalam kontestasi politik. Hanya media dalam Islam lah yang mampu memberikan jaminan netralitas. Karena misi dan cara mencapai tujuan media dalam Islam hanya mencari ridho Allah semata.[]
Penulis adalah anggota komunitas revowriter & pemerhati politik

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − three =

Rekomendasi Berita