by

Sumiati: Bawang Putih Tak Luput Menjadi Bidikan Kapitalis

Sumiati
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Bagi para Ibu melonjaknya harga bawang putih di bulan ramadhan ini, cukup memberatkan. Apa lagi menjelang hari lebaran yang mana para Ibu sibuk membuat penganan yang salah satu bahannya adalah bawang putih. Tentu saja ketika bawang putih ini harganya naik membuat para Ibu pun mengurangi bahkan terhenti untuk membuat penganan yang ada bahannya dari bawang putih. 
Kementerian Pertanian menyatakan sedikitnya 60.000 ton bawang putih asal Tiongkok sudah masuk ke Indonesia pekan ini, melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Moh Ismail Wahab menyebutkan jumlah tersebut merupakan tahap awal dari persetujuan impor yang telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan bagi perusahaan swasta mencapai 115.675 ton.
“Bawang putih tersebut diprioritaskan untuk mengamankan pasokan di bulan puasa dan Lebaran,” kata Ismail seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Ismail memastikan pasokan bawang putih akan segera normal seiring dengan masuknya impor asal Tiongkok sebanyak 60.000 ton pada 2-6 Mei ini. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkrit untuk menstabilkan pasokan bawang putih.
Menurut dia, secara nasional konsumsi dan kebutuhan bawang putih sebulan mencapai 42.000 ton. Dengan digelontorkannya bawang putih impor ini, sangat cukup untuk mengamankan pasokan nasional sekaligus mengerek harga turun ke posisi normal.
Hingga kini Kementan telah menerbitkan rekomendasi impor bagi perusahaan yang menjalankan wajib tanam bawang putih sesuai ketentuan. Totalnya sementara ada 19 importir yang sudah mendapat rekomendasi impor dan akan terus menyusul importir lain.
“Jadi, sembari mekanisme impor ini jalan, kita terus pacu penanaman bawang putih di dalam negeri. Harapannya tahun 2021 nanti ketergantungan terhadap bawang putih impor seperti saat ini tidak lagi terjadi,” katanya.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik menuturkan pihaknya sejauh ini telah mengatur tata niaga bawang putih secara efisien. Hal itu karena 97 persen dari kebutuhan bawang putih masih harus diimpor.
Pada akhir Maret, Kementan sudah mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), yang disusul penerbitan surat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan 115 ribu ton.
“Jadi sampai saat ini total 240.000 ton lebih yang sudah dikeluarkan rekomendasi impornya. Secara berkesinambungan, bawang putih akan terus masuk, yang dimulai awal Mei ini. Enam bulan ke depan stok bawang putih nasional dijamin aman,” kata Yasid.
Berdasar pemantauan di beberapa pasar di Jakarta, harga bawang putih terpantau di kisaran Rp55.000-65.000 per kilogram. Sementara di Pasar Induk Kramat Jati di harga Rp45.000 per kg untuk jenis sinco atau bawang banci.
Untuk menekan laju kenaikan harga, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan gencar melakukan operasi pasar di berbagai daerah. Setelah Kamis (2/5), pada Jumat ini Kementerian Pertanian kembali menggelar operasi pasar di 10 titik pasar di Jakarta dengan harga jual Rp 15.000-23.000 per kg.
Harga bawang putih naik memang tidak lepas dari permainan para pengusaha yang menginginkan keuntungan lebih mereka raih. Sistem Kapitalis inilah yang menjadi sebabnya. Sistem ekonomi Kapitalis yang tidak berpihak pada para petani Negeri sendiri.
Timbul sebuah pertanyaan, mengapa di era reformasi ini banyak pengusaha yang terjun dalam politik praktis, apakah mereka memang memiliki kualifikasi untuk menjadi pejabat publik, apa motif sebenarnya di balik itu semua. 
Untuk masalah motif, pastinya menjadi sebuah jawaban yang relatif, mulai dari tulus berbakti kepada rakyat atau mempertahankan bisnis. Keberadaan pengusaha tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik saat ini. 
Keunggulan yang dimiliki oleh para pengusaha adalah modal mereka yang besar, koneksi dengan investor sebagai sesama pengusaha, serta pengetahuan soal perdagangan, industri, dan ekonomi yang digeluti. 
Dari luar pemerintahan, para pengusaha dapat memberi masukan soal kebijakan perdagangan juga ekonomi, dan dari dalam pemerintahan dapat dengan langsung mendorong kebijakan dan memberi kebermanfaatan secara langsung. Jadi tidak heran dengan apa yang diungkapkan oleh Mentri ESDM di atas.
Mereka para pengusaha mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya di balik kebutuhan umat. Karena mereka dengan rezim saling di untungkan. Tanpa mempertimbangkan rakyat sendiri terdzalimi , yang terpenting eksistensinya terjaga, walaupun harus membohongi rakyat sendiri dengan memutar balikan fakta.
Bagaimana dengan sistem Islam?  Praktik kecurangan yang merugikan umat akan dicegah oleh Negara dengan sangsi berat, bukan cuma ancaman basa basi. Negara dengan wibawanya dan paradigma kepemimpinan yang shahih akan menerapkan sistem yang memudahkan umat mendapatkan kebutuhannya dengan harga murah. Intensifikasi, ekstensifikasi, efisiensi tataniaga,  pembangunan infrastruktur, sistem informasi pasar yang memadai, menerapkan sangsi tegas dan lain-lain.Wallaahu a’lam bishawab.[]
*Praktisi pendidikan, anggota AMK Bandung

Comment

Rekomendasi Berita