Tak Mampu Beli Buku Siswa Gantung Diri, Dunia Pendidikan Kembali Berduka

Penulis: Puput Hariyani, S.Si | Pendidik Generasi

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Dunia pendidikan kembali diguncang kabar pilu. Seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya karena orang tuanya tidak mampu membelikan buku tulis dan pulpen.

Tragedi ini menyayat hati sekaligus menampar nurani bangsa.
Peristiwa tersebut menjadi alarm keras bagi masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diberitakan KompasTV.com, Dosen Sosiologi Universitas Brawijaya Malang, Wida Ayu Puspitosari, Kamis (5/2/2026), menyatakan bahwa bagi anak-anak di daerah tertinggal, buku dan pena bukan sekadar alat tulis, melainkan “paspor” untuk diterima dalam lingkungan sosialnya, yakni sekolah.

Ketika negara gagal menyediakan fasilitas dasar, menurutnya, terjadi apa yang disebut sebagai kekerasan simbolik.

“Anak tersebut merasa dihukum secara sosial karena tidak mampu memenuhi standar minimal seorang siswa. Bunuh diri di sini adalah bentuk protes paling ekstrem terhadap struktur sosial yang tidak memberikan ruang bagi mereka yang paling lemah,” ujar Wida.

Persoalan ini tidak berhenti pada ketidakmampuan membeli alat tulis. Sebelum tragedi terjadi, korban dan sejumlah siswa lainnya dikabarkan berulang kali ditagih uang oleh pihak sekolah sebesar Rp1,2 juta, sebagaimana dilansir detik.com. Fakta ini semakin memperjelas bahwa beban biaya pendidikan masih menjadi persoalan serius.

Kasus ini menunjukkan bahwa slogan “sekolah gratis” belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan, pungutan sekecil apa pun dapat menjadi beban berat. Dalam kondisi tertentu, tekanan ekonomi dan sosial bahkan dapat berujung pada tindakan tragis.

Negara pun dinilai belum optimal dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, baik dalam aspek pendidikan, pangan, kesehatan, maupun keamanan. Ketika akses terhadap kebutuhan mendasar tidak terjamin, kelompok rentanlah yang pertama kali merasakan dampaknya.

Potret ini kerap dikaitkan dengan sistem pendidikan dalam kerangka kapitalisme, yang dinilai menjadikan banyak layanan publik berbiaya tinggi dan berorientasi pada kemampuan finansial. Akibatnya, masyarakat kecil berada pada posisi yang semakin terdesak.

Berbeda dengan konsep pendidikan dalam Islam. Dalam paradigma Islam, rakyat adalah tanggung jawab negara. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar—termasuk pendidikan—menjadi kewajiban negara, bukan dibebankan kepada orang tua siswa.

Negara berkewajiban menjamin tersedianya fasilitas pendidikan yang layak dan mudah diakses oleh seluruh rakyat.

Islam juga mengatur perlindungan dan keamanan anak, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosialnya. Pendidikan tidak sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga penjagaan jiwa dan martabat manusia.

Adapun pembiayaan pendidikan dalam sistem Islam bersumber dari baitul mal, yaitu lembaga keuangan negara yang mengelola berbagai pemasukan sesuai syariat.

Dari pos inilah kebutuhan pendidikan rakyat dipenuhi. Tentu, mekanisme ini berjalan dalam satu kesatuan sistem kehidupan yang berlandaskan syariat Islam secara menyeluruh, yakni dalam naungan pemerintahan Islam global. Wallahu a’lam bi ash-shawab.[]