by

Target 165 T dari Tax Amnesty Gagal Joko Widodo Bisa Lengser .

Jokowi.[hatree]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Hasil pencapaian angka nominal hingga akhir bulan Agustus tahun
2016,penerimaan dari program Tax Amnesty (TA), angka tersebut baru
menyentuh 1,3% dari target pemerintah sebesar Rp165 triliun yang
diperkirakan bisa terkumpul sampai akhir tahun nanti. Menurut
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), dana amnesti pajak yang baru terkumpul sebesar 2,14 triliun rupiah.
Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum DPP
Gerindra berpandangan bahwa sepertinya akan sulit tercapai pada tutup tahun
2016. “Mencapai 10% saja dari target 165 trilyun,  Joko widodo sudah kamsia banyak sama Wajib Pajak (WP) yang mau declare pajak pakai
fasilitas Tax Amnesty.” Ujarnya.
Ukuran penerimaan pajak
lewat program TA tidak akan capai target sehubungan dengan target
penerimaan negara dalam APBNP 2016, pemerintah menargetkan penerimaan
perpajakan sebesar Rp1.539,17 triliun.”Itu sekitar Rp165 triliun
di antaranya, ditargetkan berasal dari uang tebusan amnesti pajak,”
ungkap Arief lebih lanjut.
Sementara itu,
realisasi penerimaan perpajakan sepanjang paruh pertama tahun ini baru
terealisasi 34% atau sebesar Rp522 triliun. “Nah, capaian tersebut saja
sudah menurun dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp535
triliun,” ulasnya lagi mengurai.
“Jadi sangat
tidak mungkin target Tax Amnesty akan tercapai. Tahun lalu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan adalah mengoptimalkan penerimaan dari
WP yang punya usaha beromzet di bawah 5 Milyar,” paparnya.
Ini
artinya pemerintahan, secara tidak langsung menurut pandangan Wakil
Ketua Umum DPP Gerindra ini akan melakukan ‘pemalakan’ pada jenis usaha
kecil menengah seperti pemilik restoran padang, warteg, pedagang pasar
traditional, petani kebun sawit, pemilik cafe non franchise, usaha
kerajinan  rakyat dll. “Ini tentu akan meningkatkan harga jual dari
produk yang dihasilkan sektor usaha beromset kurang dari 5 milyar,” tambahnya lagi.
Selain itu, ditinjau dari langkah kedua dengan memangkas Dana Alokasi Umum
(DAU) ke daerah yang tidak prioritas, “Bisa jadi penundaan DAU untuk
tahun 2016 bukannya ditunda, tapi kemungkinan dibatalkan Pemerintah
Pusat,” imbuhnya sembari menganalisa.
Bila nantinya program Tax Amnesty yang schedulenya tersisa waktu 4 bulan lagi di term pertama hanya akan menghasilkan 10 sd 16,5
trilyun saja. Maka menurut Arief Poyuono dapat dipastikan defisit
anggaran akan semakin melebar hingga melebihi pagu yang ditetapkan oleh
UU APBN, “Artinya Pemerintah Joko Widodo alami kegagalan pengelolaan
Keuangan negara dan tentu ada konsekuensinya,” tukasnya lebih lanjut.
“Dari
pengurangan DAU akan berpengaruh pada perekonomian nasional, dengan
menurunnya belanja negara. Maka imbasnya sektor usaha terkait dengan
belanja negara bakal mengalami penurunan omset dan berakibat target
penerimaan pajak dari WP beromzet kurang dari 5 milyar juga tidak akan
tercapai,” cetusnya.
“Dampak paling ngeri
adalah ledakan pengangguran. Apalagi tahun depan akan ada angkatan kerja
baru hingga 2 juta orang dan yang paling membahayakan adalah  PHK
besar-besaran di sektor UKM,” urainya khawatir.
Bila penerimaan yang terus defisit diakhir tahun 2016 dan
kemungkinan di tahun 2017 akan menciptakan proyek pemerintah
mangkrak dan pemerintah gagal bayar terhadap supplier dan kontraktor
yang menjadi rekanan pemerintah.”Ini akan berdampak pada kredit macet
perbankan yang meningkat, karena supplier dan kontraktor rekanan
pemerintah peroleh proyek pemerintah menggunakan kredit perbankan,”
jelasnya lagi.
Sementara itu bila dilihat dari
sisi dampak akibat pemerintah mengurangi anggaran nya untuk tahun 2017,
Arief Poyuono juga menggarisbawahi akan banyak industri yang
produknya dibeli supplier dan kontraktor rekanan pemerintah, seperti
alat kesehatan, ATK, alat transportasi ,alat peraga pendidikan, alat
berat, bahan bangunan semua terpaksa tidak terbayar.”Hal ini
dikarenakan supplier dan kontraktor rekanan pemerintah tidak sanggup
membayar barang yang sudah dibeli dan dipakai untuk proyek pemerintah,
“ulasnya.
Arief Poyuono SE
menambahkan, bila ditelaah dengan makin membaiknya ekonomi Amerika
Serikat (AS), maka otomatis the FED akan menaikan suku bunganya.
“Artinya akan terjadi Capital Flight cukup besar dari Indonesia. Diakhir
bulan Agustus saja begitu FED baru menaikan suku bunganya, 18 Trilyun
rupiah uang dari Indonesia terbang keluar,” jelasnya.
Soalnya,
dampak membaiknya ekonomi USA juga berdampak pada pembatalan rencana
Investasi dari para investor yang sudah buat MOU dengan pemerintah
Indonesia, “Nah untuk sektor penerimaan pajak dari produk komoditi akan
semakin berkurang karena India, China, TimurTengah, Eropa sebagai tujuan
ekspor komoditi Indonesia mengalami pelemahan ekonomi domestiknya,”
cetusnya.
Kesimpulannya, Waketum DPP Gerindra
menyampaikan kalau dari persoalan semua ini ada di tangan Presiden Ir.
Joko Widodo yang sebenarnya punya ambisi dan cita-cita setinggi langit
membangun ekonomi dengan gaya manajemen marketing.”Justru akan
menciptakan krisis ekonomi nasional yang makin dalam dan di era Menkeu
Sri Mulyani juga pemerintah Indonesia mengalami kebangkrutan,” jelasnya
mencermati..
“Maka itu, kalau sudah
begini, baiknya Sri Mulyani yang sebenar sudah tahu kondisi ekonomi
nasional yang sudah setahun setengah di bawah pimpinan Joko Widodo yang
amburadul dan terlalu optimis tanpa perhitungan yang tepat. Segera saja
mengundurkan diri dari jabatan Menkeu daripada reputasinya hancur
sebagainya ekonom yang piawai,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + seventeen =

Rekomendasi Berita