by

Terapkan New Normal, Deta : Pemerintah Harus Tanggungjawab Penuh Terhadap Nasib Buruh

 

RADARINDONESIANEWS.COM, MEDAN – Dampak penerapan masa tanggap darurat Covid-19 hingga new normal di Indonesia tuai kritik pedas dari Pengamat Hukum, Deta Desrat Gea, Sabtu (13/6).

Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab penuh terhadap nasib para buruh yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini serta akibat dari diterbitkannya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan virus corona.

Di mana Surat Edaran tersebut memberi kesempatan penuh kepada perusahaan menentukan kebijakan dan keuntungan perusahaan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan nasib para buruh.

Padahal, dalam UU Nomor 14 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, telah diatur dengan baik bagaimana proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para tenaga kerja, dengan menjamin hak-hak mereka sebagai buruh.

“Coba kita analisis di Bab IV pada Undang-Undang tersebut. Di situ dipaparkan bahwa perusahaan dapat melakukan pembatasan pekerja dengan tidak mempekerjakan sebagian atau seluruh karyawan, dengan menimbang kelangsungan usaha, dan membayar upah buruh sesuai kesepakatan antara perusahaan dan buruh. Nah, melihat kelangsungan usaha mereka saat ini, banyak perusahaan yang tidak mau mengambil resiko, mereka langsung berhentikan buruh,” ungkap Deta.

Kini, pemerintah telah mengumumkan era new normal. Namun, penetapan tersebut harusnya dibarengi dengan penerbitan Surat Edaran pengganti sebelumnya, untuk memberi kesempatan kerja nyata dengan gaji yang layak bagi para buruh yang telah kehilangan pekerjaannya.

Kebijakan pemberian pekerjaan nyata bagi buruh tersebut juga sebagai evaluasi besar bagi pemerintah yang mengklaim telah memberikan stimulus melalui penerbitan kartu pra kerja dan pemberian sembako, tapi pada kenyataannya distribusi bantuan terebut tidak dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk buruh.

“Program kartu prakerja, pemberian sembako, itu bagus. Tapi siapa yang dapat?.Kalaupun dapat, mau sampai kapan?. Para buruh ini kan punya keluarga, punya kebutuhan juga. Tidak mungkin negara terus menanggung,” imbuhnya.

Reporter : Albert

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × four =

Rekomendasi Berita