by

Umar Sanusi: Secara Politik HTI Sudah Menang Sejak Hari Pertama Sidang PTUN Vs Pemerintah

Hizbut Tahrir Indonesia.[ist]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Nasib HTI diperkirakan akan segera diputuskan pada tanggal 7 Mei 2018. Setelah melalui proses panjang, menghadirkan saksi fakta maupun ahli dari kedua belah pihak. Ibarat pertandingan, ini adalah babak final yang sangat menentukan. Analisa dari mereka yang pro-HTI meyakini HTI akan memenangkan sidang. Ini didasarkan pada jalannya sidang, justru menguatkan kesan bahwa pemerintah dirasa gagal menghadirkan bukti pelanggaran HTI yang mengharuskan BHP HTI harus dicabut. Pemerintah juga dianggap gagal menghadirkan saksi ahli yang diharapkan bisa merobohkan argumentasi HTI. 
Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh KAPOLRI Tito Karnavian, BHP HTI bisa dicabut jika memenuhi dua alasan, pertama ; legal formal , kedua : desakan publik. Untuk alasan pertama, sudah dipegang pemerintah. Yaitu dengan dikeluarkannya UU Ormas. Akan tetapi melihat jalannya sidang PTUN justru menunjukkan lemahnya alasan pemerintah, bahkan dianggap tidak ada bukti kuat mengapa BHP HTI dicabut. Sedangkan untuk alasan kedua, pemerintah gagal menghadirkan bukti yang menunjukkan adanya desakan kuat dari masyarakat agar BHP HTI dicabut. 
Hadirnya saksi ahli pihak pemerintah, yang didominasi oleh para tokoh penggerak Islam Liberal sebenarnya menjadi blunder bagi pemerintah. Alasannya ada dua, pertama : Islam liberal adalah gerakan yang diharamkan oleh MUI, melalui keputusan fatwa MUI, No : 7 / MUNAS VII / MUI / 2005. Bagaimana mungkin kesaksian diambil dari seseorang yang divonis haram diambil pendapatnya? 
Kedua, Islam Liberal adalah kompetitor HTI sejak dulu. Bagaimanapun juga pendapat kompetitor tak akan bisa objektif. Maka alih alih dukungan publik yang didapatkan pemerintah. Justru muncul perlawanan publik terhadap argumentasi Islam Liberal tersebut. Terutama dari kalangan ulama. Seharusnya pemerintah menghadirkan ketua MUI, karena dianggap netral, untuk merobohkan argumentasi HTI. Sebab bagaimanapun juga pendapat MUI bisa dianggap mewakili ormas- ormas Islam. Sehingga faktor kedua, yakni HTI ditolak oleh publik, bisa dibuktikan oleh pemerintah.
Di sisi yang lain, publik justru semakin kuat berpihak kepada HTI. Munculnya ulama ulama daerah yang secara terbuka memberikan dukungan kepada HTI tentu menjadi pertimbangan serius bagi para hakim. Dukungan tersebut ada kemungkinan membawa pengaruh terhadap para hakim. Terbukti sidang diundur dari jadwal yang semestinya. Dan sudah menjadi rahasia umum. Pemerintah suka melakukan ‘test the water’. Jika dianggap aman, bisa saja pemerintah mengalahkan HTI, dengan mengesampingkan segala pertimbangan. Tetapi jika merasa beresiko tinggi, minimal melakukan penundaan sidang. 
Hal lain di luar perkiraan adalah mengalirnya dukungan ulama-ulama daerah yang semakin ke belakang terasa semakin gencar. Ini terjadi karena pemerintah salah perhitungan. Pada awalnya HTI yang dianggap ancaman politik bagi pemerintah, di-isolasi pemerintah melalui UU Ormas. Harapannya, HTI tidak akan ada yang membela. HTI dipisahlkan dari masyarakat, dan selanjutnya dilumpuhkan. Akan tetapi kenyataannya lain, konsep khilafah yang dibawa oleh HTI ternyata mampu disampaikan oleh kader-kader HTI secara apik. Sehingga muncul kesadaran secara massif bahwa konsep khilafah itu bukan dominasi HTI, tetapi menjadi milik dan tanggung jawab semua umat Islam. Kampanye HTI dengan tema ‘Khilafah Ajaran Islam’ terlihat efektif.
Jargon ‘khilafah ajaran Islam’ menciptakan kutub yang menguatkan dukungan terhadap HTI. Ulama-Ulama non HTI secara sukarela menyampaikan dukungannya kepada HTI, melalui forum ijtima’, mudzakaroh, silaturakhim, bahkan turut menghadiri sidang PTUN. Diduga, inilah yang menjadi faktor mengapa para hakim harus menunda sidang. Karena bagaimanapun juga, faktor politik harus dipertimbangkan. 
Kesalahan paling serius yang dibuat pemerintah adalah menjadikan jargon ‘Khilafah’ sebagai faktor utama mengapa BHP HTI harus dicabut. Karena, ketika konsep khilafah yang berhasil ditransformasi HTI terhadap umat Islam. Dan umat Islam merasa bahwa khilafah bukanlah milik HTI, tetapi milik umat Islam. Secara tidak langsung pemerintah telah membuka medan pertempuran terbuka kepada umat Islam secara keseluruhan. Karena menyerang ide khilafah sama saja dengan menyerang syariat Islam. Dan menyerang syariat Islam sama saja dengan menyerang umat Islam. Inilah yang dipahami oleh para ulama yang pro-khilafah, yang akhirnya menjadi pro-HTI.
Di sinilah tampaknya pemerintah terlihat kebingungan. Pemerintah telah memberikan ruang perdebatan tentang khilafah secara luas serta waktu yang panjang. Meski ada yang pro dan kontra terhadap ide khilafah, tetapi adanya perdebatan itu sendiri adalah kemenangan bagi HTI. Karena seolah pemerintah memberikan peluang diskusi berskala nasional, yang berfokus pada pembahasan tentang konsep khilafah. Dan semakin hari justru yang terlihat adalah dukungan terhadap ide khilafah.
Dari sudut pandang ini maka sebenarnya HTI sudah tak membutuhkan lagi BHP. Sebab dengan BHP ataupun tanpa BHP, diskusi tentang khilafah bisa berjalan. Pemerintah memberikan iklan gratis terhadap HTI dan ide khilafah. Hal yang belum pernah diraih HTI pada era sebelumnya justru diraih HTI pada saat ini.
Akan tetapi babak final tetap harus diselenggarakan. Membiarkan pertandingan tanpa akhir tidaklah mungkin. Justru di sinilah letak kesulitannya. Pemerintahlah yang mengawali, dan pemerintah pula yang harus mengakhiri. Memenangkan HTI justru semakin memperkuat HTI melebihi masa sebelum pengesahan UU ormas. Sedangkan mengalahkan, HTI akan beresiko besar, karena faktor kedua tak terpenuhi, yaitu adanya desakan publik. Dan memaksakan diri untuk mencabut BHP HTI tanpa terpenuhinya syarat yang kedua, seolah pemerintah sedang mengatakan, “Wahai rakyat Indonesia, lihatlah bahwa aku ini penguasa yang dzolim terhadap ormas Islam.” 
Di sisi lain, pemerintah masih harus banyak memikirkan urusannya untuk sukses pilpres 2019. Mengalahkan HTI akan memicu kemarahan publik, khususnya segmentasi ulama. Karena pemerintah dianggap dzolim. Dan kemarahan publik itu bisa bermuara pada penguatan jargon ‘2019 ganti presiden’. Pemerintah tentu masih ingat bahwa kemampuan HTI untuk memobilisasi opini ‘haram pemimpin kafir’ telah berhasil melengserkan Ahok di kala itu. Bahkan untuk alasan inilah pemerintah secara membabi buta mencabut BHP HTI meski tanpa proses persidangan.
Pemerintah juga menyadari bahwa saat ini rival politik pemerintah dari parpol parpol juga sedang menyusun kekuatan untuk mengalahkannya di Pilpres 2019. Berharap kepada parpol parpol itu untuk bersama sama melawan HTI tidaklah mungkin. Terlebih lagi tingkat elekbilitas Jokowi yang terus merosot semakin membuat parpol parpol itu menghindari persoalan melawan opini publik.
Wal hasil, pemerintah berada pada kondisi sulit. Maju kena mundur kena. Dibiarkan HTI semakin besar, dilarang HTI semakin dibela masyarakat. Secara politik, HTI menang melawan pemerintah sejak hari pertama sidang PTUN. Wallahu a’lam bi ash showab.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + 17 =

Rekomendasi Berita