by

Warastiawati: Antara OBOR, Pemindahan Ibukota Dan New Jakarta Project 2025

Warastiawati
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA  – Beberapa pekan terakhir ini, kita dihebohkan dengan berita yang beruntun, mulai dari proyek raksasa OBOR (One Belt One Road), pemindahan ibukota ke wilayah Kalimantan dan The New Jakarta Project 2025 yang termasuk MEIKARTA didalamnya. OBOR merupakan proyek pemerintah China untuk membangun kejayaannya melalui upaya penyambungan urat nadi perdagangan dunia. 
Pemerintah secara diam-diam ternyata telah membuat perjanjian agung dengan para rezim komunis China, sebuah perjanjian politik yang menandatangani sekitar 28 proyek raksasa ke China senilai Rp1.296 triliun sekaligus, yang jelas akan merugikan negara yang tanpa meminta persetujuan dan kesepakatan rakyat negeri ini, para elit istana menerima tawaran utang riba dengan berupa puluhan aset negara sebagai jaminannya. Padahal ekonomi Indonesia kini sangat lemah dengan hutang negeri yang kian menggunung mencapai US$ 376,8 miliar atau sekitar Rp 5.275,2 triliun pada akhir kuartal IV-2018 (kurs Rp 14000/dolar AS).
Menyoal proyek OBOR, rencana proyek jalur sutra gaya baru ini merupakan obsesi besar presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membangkitkan kembali jalur kejayaan sutra Tiongkok. Hal ini disampaiakn Xi pada saat melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dan Kazakhstan pada tahun 2013. Inisiatif proyek OBOR ini kemudian beranjak ke Konferensi tingkat Tinggi (KTT) Pada 14-15 Mei 2017 di Beijing, Tiongkok. Pertemuan KTT tersebut membahas kerjasama ekonomi dan pengembangan proyek infrastruktur dan berhasil merangkul 65 negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Indonesia merupakan salah satu negara yang di target di Asia dan diperkirakan menerima total investasi sebesar USD$ 69.256 juta. (Media Al-Wa’ie 13/05/19).
Usai menggelar rapat terbatas (Ratas) Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota pada Senin (29/4), Presiden Jokowi tetiba ingin memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi bicara soal kondisi di pulau Jawa yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan ibu kota negara. Dengan berbagai pertimbangan yang dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro sudah hampir dipastikan jika Ibukota baru yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi ada di Pulau Kalimantan. Ditambah lagi, dengan menggunakan data jumlah penduduk nasional, saat ini Pulau Jawa populasinya mencapai 57% dari total populasi di Indonesia. 
Sedangkan jumlah penduduk di Pulau Sumatera tembus 21%. Sementara itu, jumlah penduduk di Pulau Kalimantan cuma sekitar 6%, Sulawesi 7%  dan Maluku serta Papua hanya 3%. “Di Kalimantan 6%, nah ini masih 6%, baru 6%. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%. Ada yang 6%, 7%, dan 3%,” papar Jokowi usai Ratas di Kompleks Istana Kepresidenan. (Nusantara.news, 14/05/19).
Apabila kita menelaah kejadian beruntun ini dapat disimpulkan bahwa rencana kepindahan ibukota erat kaitannya dengan 28 proyek yang ditawarkan kepada investor China ini, lebih dari 50%-nya berada di Kalimantan. Sebanyak 13 proyek di antaranya ada di provinsi Kalimantan Utara. Kebetulan ini tampak terlalu klop dengan rencana Presiden yang tetiba memastikan Ibu kota Indonesia akan dipindah. 
Selain itu, proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, yang masuk jalur maritim dalam rencana OBOR, juga telah resmi menjadi bagian dari proyek jalur sutra China. Dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF–BRI), China sudah menyiapkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai proyek tahap pertama. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua. (Nusantara.news, 14/05/19).
Tak sebatas OBOR dan pemindahan ibukota, wacana The New Jakarta Project 2025, menurut pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono, SH, MH., mendengar Project New Jakarta, ibarat menempatkan pemindahan Ibukota Negara ke luar Jawa hanya menjadi sekedar wacana pengalihan isu belaka, karena New Jakarta Project 2025, sebuah project yang sudah disiapkan oleh para Taipan properti berdasarkan pesanan dari Negeri China- Tiongkok dengan meniru seperti Singapura. Dari fakta yang terjadi kini justru Singapura hanya pengalihan dari mendominasi warga Melayu menjadi dominasi warga China-Keturunan. Dari peristiwa tersebut tentu New Jakarta Project akan bernasib sama dengan Singapura, yakni akan didominasi oleh warga China-Keturunan yang merupakan project masa depan untuk membangun perekonomi negeri China di Indonesia bukan membangun Indonesia  dengan menjadikan Jakarta seperti Singapura. 
Sedangkan Rencana penggabungan Jabotabek menjadi bagian terintegrasi untuk terwujudnya peta baru Jakarta menjadi New Jakarta 2025, melingkupi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi. Faktanya, Penguasaan properti oleh para Taipan WNI China memanfaatkan peta New Jakarta 2025 yang sudah disepakati pemerintah Tiongkok, mulai terbaca ketika para Taipan serta China conection mati matian menjadikan Ahok sebagai gubernur DKI, demi 2025 dan dengan segala upaya dan segala cara agar Jokowi terpilih kembali dua periode, karena Jabodetabek akan berubah menjadi New Jakarta Project 2025. (Majalahceo.com. 14/05/19).
Dari ketiga wacana-wacana ini dapat kita cermati bahwasannya semua rencana itu tidak akan berjalan mulus tanpa adanya sokongan dana dan program OBOR China. Disini sangat gamblang bahwa rencana pemindahan ibukota, tidak menggunakan dana APBN, BUMN dan swasta, melainkan langsung melompat memanfaatkan proyek OBOR, apabila kita menilik dari realitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita yang ruang geraknya sangat terbatas, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang dikepung utang, serta megap-megapnya swasta karena 4,5 tahun belakangan sulit mengembangkan bisnis, maka logika sederhananya dalam lima tahun ke depan adalah pengetatan ikat pinggang. Jadi jelaslah tanah negeri ini menjadi jaminannya.
Pemilihan OBOR sebagai back bond pembiayaan infrastruktur dan tentu saja pemindahan ibu kota patut dikaji plus minusnya. Mengingat telah banyak negara yang bekerja dalam kerangka OBOR dengan China bukannya menjadi maju, malah terpuruk dan terjerembab dalam kubangan utang yang tak berkesudahan. Ujung-ujungnya bermuara pada pengambilalihan wilayah dimana proyek itu dikerjakan. Pemerintah seharusnya melihat risiko gagal bayar proyek-proyek yang diinisiasi OBOR ini. Tengok saja Sri Lanka, setelah tidak mampu membayar utang, akhirnya Pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US$1,1 triliun.
Belum lagi jerat utang yang melanda Montenegro, Angola, Srilanka, Pakistan, dan Malaysia. Negara-negara yang tunduk di bawah debt trap diplomacy utang China itu kini seperti kerbau dicucuk hidung dan kehilangan kedaulatannya. Jika Ibu Kota baru negeri tercinta ini dibangun dengan menggunakan dana dari OBOR, ketika gagal bayar maka Ibu Kota Indonesia akan menjadi milik China.
Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam mengemukakan, sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Investasi asing bisa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya, juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara. Pinjaman (investasi asing) yang diberikan Cina, diikat dengan berbagai syarat seperti adanya jaminan dalam bentuk aset, adanya imbal hasil seperti ekspor komoditas tertentu ke Cina hingga kewajiban negara pengutang agar pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari Cina. 
Pembengkakan Utang Luar Negeri dan Dalam Negeri akan membebani pembayaran cicilan pokok dan bunga yang juga makin tinggi. Makin besar jumlah hutang, jumlah kas negara yang tersedot untuk bayar utang makin besar. Akibatnya, kapasitas APBN untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat makin terbatas. Resiko terbesarnya ialah gagal bayar utang. Zimbabwe, Sri Lanka, dan negeri lainnya bisa menjadi contoh. Selain bisa membangkrutkan negeri ini, tentu utang itu disertai bunga alias riba yang diharamkan dalam Islam. Rasulullah Saw bersabda:
“Jika zina dan riba telah tersebar luas di satu negeri, sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan adzab Allah bagi diri mereka sendiri” (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan ath-Thabari).
Selain itu, perekonomian yang dibangun atas pondasi riba tidak akan pernah stabil. Akan terus goyah bahkan terjatuh dalam krisis secara berulang. Akibatnya, kesejahteraan dan kemakmuran yang merata untuk rakyat serta kehidupan yang tentram akan terus jauh dari capaian.
Oleh karena itu, umat muslim harus memiliki kesadaran politik dan mewaspadai manuver musuh-musuh Islam. Ketiadaan hidup yang jauh dari syariat Allah, menjadikan mereka kian berani dan rakus untuk menjajah dan menjarah kekayaan negeri-negeri kaum muslim yang berpecah belah. Keadaan ini sejatinya tidak akan lama, jika umat Islam mau bergotong royong dan berusaha keras mewujudkan kembali kehidupan yang berlandaskan Al-quran dan As-sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah saw sebagai Uswatun Hasanah yang harus diikuti segenap kaum muslim di seluruh penjuru dunia.
Wallahu’alam Bishowab.[]
*Mahasiswa Program study peternakan  Universitas Khairun Ternate

Comment

Rekomendasi Berita