 |
| Kivlan Zen.[jpnn] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Aktivis Gerakan Bela Negara bersama perwakilan ormas Islam, memberi warning
kepada DPR RI agar mampu menangkal politik adu domba yang tengah
dilakukan oleh tiga A (asing, aseng dan antek) dalam hal ini PT Freeport
yang selama ini mendominasi di negeri Indonesia.
kepada DPR RI agar mampu menangkal politik adu domba yang tengah
dilakukan oleh tiga A (asing, aseng dan antek) dalam hal ini PT Freeport
yang selama ini mendominasi di negeri Indonesia.
“Kami telah bertemu dengan Pak Fahri Hamzah dan kita sepakat untuk
menghentikan perpanjangan kontrak Freeport dan mendukung dibentuknya
Pansus Freeport agar kisruh ini tuntas, serta jangan sampai bangsa ini
mau diadu-domba Freeport untuk memecah-belah Indonesia,” tegas Kivlan
Zen, aktivis Gerakan Bela Negara kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin
(14/12/2015).
menghentikan perpanjangan kontrak Freeport dan mendukung dibentuknya
Pansus Freeport agar kisruh ini tuntas, serta jangan sampai bangsa ini
mau diadu-domba Freeport untuk memecah-belah Indonesia,” tegas Kivlan
Zen, aktivis Gerakan Bela Negara kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin
(14/12/2015).
Kivlan Zen dari Bela Negara dan perwakilan ormas Islam seperti Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI), Dewan Dakwah Indonesia (DDI), Serikat Islam
(SI) dan lain-lain diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri
Hamzah di ruang kerjanya lantai III Gedung Nusantara DPR RI.
Tahrir Indonesia (HTI), Dewan Dakwah Indonesia (DDI), Serikat Islam
(SI) dan lain-lain diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri
Hamzah di ruang kerjanya lantai III Gedung Nusantara DPR RI.
Dalam kasus Freeport akhir-akhir ini kata Kivlan, jelas Freeport mau
mengadu-domba dan menghancurkan Indonesia melalui konflik antara DPR RI
dan pemerintah. Di mana pemerintah telah mencurigai DPR RI dan
sebaliknya dalam permainan asing, aseng dan antek Freeport sendiri.
“Jadi, Indonesia sadarlah untuk tidak mau diadu-domba asing,” ujarnya.
mengadu-domba dan menghancurkan Indonesia melalui konflik antara DPR RI
dan pemerintah. Di mana pemerintah telah mencurigai DPR RI dan
sebaliknya dalam permainan asing, aseng dan antek Freeport sendiri.
“Jadi, Indonesia sadarlah untuk tidak mau diadu-domba asing,” ujarnya.
Ketika ditanya siapa yang menjadi anktek asing, dia menyatakan hal
itu sudah diakui oleh Teten Masduki bahwa Presiden Jokowi tidak pernah
akan memperpanjang kontrak Freeport sebelum tahun 2019.
itu sudah diakui oleh Teten Masduki bahwa Presiden Jokowi tidak pernah
akan memperpanjang kontrak Freeport sebelum tahun 2019.
Tapi, kenyataannya oleh Menteri ESDM Sudirman Said sudah ada
perpanjangan, berarti ini ada pelanggaran UU. “Dan, hanya melalui Pansus
Freeport semuanya bisa diungkap,” pungkasnya. (Denny/bb)
perpanjangan, berarti ini ada pelanggaran UU. “Dan, hanya melalui Pansus
Freeport semuanya bisa diungkap,” pungkasnya. (Denny/bb)
Comment