by

Zulaikha: UU Terorisme, Senjata Pamungkas Mengatasi Hoaks?

Siti Sulaiha
RADARDitengah-tengah panasnya pemilihan pilpres, hoaxs kembali menjadi perbincangan hangat. Dilansir dari katadata.co.id (21/03/2019), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mewacanakan penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menindak para penyebar hoaks. Menurutnya hoaxs merupakan ancaman bagi pemilu 2019, karena kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS (tempat pemungutan suara), itu sudah terorisme. Untuk itu maka kami gunakan UU Terorisme, kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (20/3).
Dari penyataan Wiranto tersebut, banyak dari sejumlah tokoh berkomentar, salah satunya berasal dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang mengatakan bahwa: tidak ditemukan dalil pelaku hoax bisa dijerat UU terorisme (merdeka.com, 24/03/2019).
Pernyataan Wiranto tersebut dinilai menakut-nakuti masyarakat, terlebih melihat keberpihakkannya kepada siapa. Kebenaran fakta yang menjadi bukti kegagalan rezim dan sistem, semakin masif tersebar di berbagai media, sehingga masyarakat saat ini mulai menyadari akan kerusaknya. 
Tidak hanya itu, wacana tersebut membuat pakar filsafat dan politik Rocky Gerung berkomentar dengan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang pertama yang harus dikenakan UU Terorisme. Karena Presiden lah pembuat hoaks terbanyak. Dari awal presiden sudah bikin hoaks soal Esemka. Maka, perlakukan Undang-undang Terorisme pertama pada presiden, kata Rocky Gerung. (aceh.tribunnews.com, 27/03/2019).
Antara hoaxs dan teroris
Hoaxs dan terorisme merupakan dua hal yang berbeda. Hoaks seperti yang kita ketahui adalah sebuah berita bohong, informasi yang disampaikan tanpa didukung kebenaran. Sedangkan teroris merupakan satu tindakan kekerasan yang membuat orang takut, korbannya masyarakat umum, membahaya jiwa dan sebagainya.
Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini banyak penyebaran hoaks, namun tidak semuanya diproses hukum ahirnya
semakin hari jumlahnya semakin banyak. Ahirnya langkah yang diwacanakan pemerintah untuk menghentikannya salah satunya dengan menjerat pelaku dengan UU Terorisme.
Sayang langkah tersebut tidaklah tepat tatkala definisi hoaks sendiri masih ditafsirkan sesuai kepentingan. Apa yang merugikan satu pihak dinilai hoaks, sedangkan yang menguntungkan
dibiarkan saja. Di sinilah peluang bahaya muncul, bahkan bisa saja definisi hoaxs dimanfaatkan untuk menghantam pihak-pihak tertentu yang dipandang tak sejalan, apalagi dikaitkan dengan agenda pilpres 2019, maka akibatnya justru berbahaya. 
Pada zaman digital saat ini, masyarakat sebenarnya sudah cukup cerdas untuk membedakan mana hoaks mana bukan. Masyarakat bisa melihat jejak digital untuk mengetahui apa yang dikatakan saat ini sesuai tidak dengan ucapan sebelumnya.
Dari sinilah maka menindak pelaku hoaks dengan menggunakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidaklah tepat, karena hoaks bermain di ranah dunia maya, media sosial, sedangkan kita sudah tahu itu sudah ada UU ITE yang dijadikan sebagai regulasi bermedia sosial. 
Jadi, UU Terorisme lebih pas bagi pelaku yang mengancam, menakutkan,
dan memakan korban secara fisik. Contoh Kasus terorisme di Papua yang telah memakan banyak korban, sehingga penggunaannya tepat dan lebih efektif.
Islam solusinya!
Islam mengharamkan hoaks, oleh siapapun kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun. Namun Islam membolehkan seseorang untuk berkuasa menjadi pemimpin.
Artinya Islam tidak membenarkan jika ingin berkuasa lalu ada yang menebar hoaks agar pihak lawan kalah. Dalam Islam kekuasaan juga bukan segalanya, tak perlu diraih dengan segala cara
tanpa peduli halal haramnya. Kekuasaan adalah sesuatu yang berat dalam hal tanggung jawab. Sebab Islam menjadikan penguasa sebagai periayah/pemelihara urusan umat.
Semua aktivitas selama menjadi periayah akan dihisab secara detail. Tidak bisa sembarangan. Sehingga tidak semua orang siap menjadi penguasa. Mereka yang taqwa nya kuat akan berpikir ulang, sebab Rasulullah pernah berdoa:
“Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia mempersulit  urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia.” (HR Ahmad dan Muslim dari Aisyah). WallahuA’lamBisshowab.[]

Penulis adalah mahasiswi IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI, semester 6

Comment

Rekomendasi Berita