RADARINDONESIANEWS.COM, NEW YORK — Upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu. Setelah melalui perundingan panjang selama 21 jam, termasuk lima jam pertemuan langsung, kedua pihak menyatakan “no deal reached” atau tidak tercapai kesepakatan. Situasi ini dinilai memperbesar potensi berlanjutnya konflik di kawasan.
Di saat bersamaan, eskalasi militer juga terus berlangsung di Timur Tengah. Serangan Israel ke Lebanon dilaporkan masih berlanjut, sementara dukungan Amerika Serikat terhadap sekutunya itu tetap konsisten.
Berbagai tawaran gencatan senjata dinilai belum menunjukkan keseriusan untuk menghentikan konflik secara menyeluruh.
Dr. Imam Shamsi Ali, Lc, Direktur Jamaica Muslim Center dan President Nusantara Foundation New York, menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi dunia Islam untuk mengambil peran lebih besar melalui pembentukan koalisi global.
“Situasi ini menuntut lahirnya aliansi yang kuat berbasis keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Ahad (12/4/2026).
Ia mengusulkan pembentukan “Aliansi untuk Keadilan dan Kemanusiaan” (Alliance for Justice and Humanity), yang tidak hanya melibatkan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), tetapi juga negara-negara dari Gerakan Non-Blok, Eropa, serta Amerika Latin.
Menurutnya, kekuatan koalisi tersebut terletak pada legitimasi moral dan luasnya cakupan. OKI yang merepresentasikan lebih dari 1,9 miliar penduduk dunia, jika bersatu, dinilai dapat menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan.
Dukungan dari negara-negara Global South dan sebagian Eropa yang kritis terhadap perang berkepanjangan juga dinilai dapat memperkuat posisi koalisi.
Dalam pandangannya, kepemimpinan dunia Islam saat ini berpotensi digerakkan oleh lima negara kunci, yakni Iran, Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Malaysia.
Kelima negara tersebut dinilai memiliki kapasitas strategis, baik dari sisi militer, ekonomi, maupun diplomasi, untuk mempengaruhi arah percaturan global.
“Jika mereka mampu berbicara dalam satu suara, maka arah pembicaraan dunia akan berubah,” katanya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya pola konflik yang berulang di sejumlah negara di kawasan, seperti Irak, Suriah, dan Libya, yang berujung pada melemahnya stabilitas regional. Ia menilai kondisi serupa berpotensi terjadi kembali jika tidak ada langkah kolektif yang tegas.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong digelarnya konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat yang melibatkan lima negara tersebut dalam waktu dekat.
Selain itu, ia juga mengusulkan penguatan jalur diplomasi antara OKI, Gerakan Non-Blok, dan Uni Eropa, serta optimalisasi instrumen hukum internasional melalui Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Di bidang kemanusiaan, ia menekankan pentingnya pembentukan koridor bantuan yang aman bagi wilayah terdampak konflik, seperti Gaza dan Lebanon Selatan, dengan dukungan komunitas internasional.
Mengutip nilai-nilai keagamaan, ia juga menilai kondisi saat ini sebagai momentum untuk memperjelas sikap dalam menghadapi ketidakadilan global.
“Ini adalah masa ketika dunia dituntut menentukan posisi, apakah berpihak pada keadilan atau sebaliknya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegagalan perundingan tidak boleh dimaknai sebagai ketiadaan solusi. Sebaliknya, hal itu menjadi sinyal perlunya pendekatan baru yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Perang berlanjut karena impunitas berlanjut. Perang akan berakhir ketika impunitas diakhiri,” imbuhnya.[]
Comment