RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Arief Poyuono SE, MKom, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang membidangi Buruh dan Ketenagakerjaan, mengkritisi dan mencermati pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal kebijakan pajak, terkait dengan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Sri Mulyani menerapkan PTKP yang tinggi, ditambah lagi kebijakan itu berkaitan dengan rasio pajak saat pemerintah menaikkan PTKP sebanyak dua kali dalam waktu berdekatan, basis pajak di Indonesia terus menurun, akhirnya mengganggu realisasi penerimaan, ungkap Menteri Keuangan Kabinet Kerja ini di Gedung DPR, Rabu (19/7).
Arief Poyuono menilai kecenderungannya jikalau PTKP diturunkan lagi, yang ada timpalnya malah makin membuat penurunan pendapatan riel masyarakat.”Kemiskinan bakal semakin meningkat, dikhawatirkan imbasnya bahkan makin sering Pak Joko Widodo bagi bagi sembako saat blusukan nantinya lagi,” imbuhnya cemas.
“Ini jelas jelas kalau Menteri Keuangan sekelas kasir akan berpandangan seperti ini,” sindirnya.
Soalnya, PTK (Pendapatan Tidak kena Pajak) sebesar 4, 5 juta saja, kemuka Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyebutkan sudah membuat daya beli buruh dan masyarakat turun dan tidak ada lagi yang bisa di saving.
“Semua habis untuk memenuhi kebutuhan hidup primer buruh dan masyarakat berpenghasilan di bawah 4,5 juta, ditambah apalagi bila batas pendapatan pajak diturunkan lagi yang ada rakyat,” timpalnya.
Dirinya bahkan berargumen terkait pernyataan Menteri Keuangan diatas, laksana ‘angin segar’ yang arah pastinya Pemerintah Joko Widodo berkehendak memungut pajak ke masyarakat berpenghasilan di bawah 4,5 juta kebawah lagi nantinya.
“Mikir dong Mba Sri sebagai ekonom, jangan mikirnya kayak tukang sayur atau kasir yang kekurangan uang langsung serabutan cari uang untuk nutupi kekurangan mencari dari sumber sumber yang sekalipun sudah sangat kekurangan dengan pendapatan rendah,” tukasnya.
Kemudian perihal pernyataan dibandingkan negara ASEAN, sambung Arief mempertanyakan negara mana yang dimaksudkan oleh pemerintah.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Oposisi Pemerintah itupun memberikan paparan bahwa pendapatan buruh Indonesia di bawah 4,5 juta rupiah secara nominal tinggi dibanding dengan Vietnam, Kamboja, Myanmar.”Namun masyarakat di negara yang berpenghasilan dibawah PTK memiliki daya beli yang kuat,” ungkapnya kembali.
“Karena harga harga kebutuhan bahan pokok murah dan tersedia, lalu harga energi murah, transportasi murah dan mendapatkan banyak fasilitas jaring pengaman ekonomi dari Pemerintahnya. Sedangkan di Indonesia kebutuhan bahan pokok saja harganya selangit untuk masyarakat berpenghasilan di bawah 4,5 juta rupiah. Belum lagi biaya transportasi dan harga energi yang menjeret leher masyarakat,” tandasnya.[Nicholas]
Comment