Ancaman Jutaan PHK Buruh Sudah didepan Mata Pasca Pemotongan Anggaran

RADARINDONEIANEWS.COM, JAKARTA
– Beberapa langkah yang akan ditempuh oleh Menteri Keuangan terkait
efisiensi terhadap APBNP 2016 adalah memangkas sejumlah pos
pengeluaran pemerintah, seperti biaya perjalanan dan biaya
operasional sebesar 133,8 trilyun rupiah berupa anggaran
kementerian/lembaga dan transfer kedaerah-daerah.

Dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke redaksi, Jumat (12/8), Arief Poyuono Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyatakan bila dilihat
jumlah pemangkasan anggaran yang mencapai nominal 133,8 trilyun itu
sangat memungkinkan anggaran yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal
Negara di BUMN juga akan terpangkas.

“Begitu juga transfer dana ke
daerah yang telah dipastikan bakalan dipangkas, soalnya memiliki
korelasi pembangunan di daerah berupa perbaikan dan
pembangunan infrastruktur seperti jalan jalan, irigasi dan
lain-lainnya,” tukas Arief.

Menurut Arief yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra ini, akan berdampak serius terhadap
menurunnya pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu meningkatnya
inflasi di daerah akibat kurang atau jeleknya sarana dan prasarana
infrastruktur dalam proses ‘supply chain’ barang dan jasa.

Ekonomi di Indonesia lebih ditopang dengan belanja
negara. Artinya, bila dilakukan pemangkasan anggaran sebesar 133,8 trilyun, akan berimbas pada tingkat penciptaan lapangan kerja baru di
daerah daerah, serta sangat mungkin terjadi penurunan hubungan kerja
terhadap buruh akibat permintaan barang dan jasa yang menurun dari
belanja pemerintah. Arief pun memberikan percontohan paling konkrit,
seperti misalnya pemangkasan biaya perjalanan pegawai pemerintah
yang akan berdampak pada penurunan pendapatan pada usaha sektor
transportasi dan perhotelan serta Industri makanan dan minuman.

Lalu
kemudian,”Begitu juga pemangkasan biaya operasional kementerian dan
lembaga serta transfer dana ke daerah akan menurunkan pendapatan sektor
usaha konstruksi dan industri akibat turunnya permintaan dari belanja
negara,” tuturnya lagi.

“Apalagi akan sangat
berbahaya jika pemerintah sampai membatalkan atau menunda dana alokasi
untuk penyertaan modal negara di BUMN, akan berdampak pada RKAP dan
bisnis opportunity yang sudah direncanakan oleh BUMN yang mendapatkan
alokasi PMN dari APBN,” sampainya lagi lebih lanjut.

Sementara
itu juga dari semua itu maka ancaman PHK terhadap pekerja di sektor
jasa tranportasi, perhotelan, industri makanan dan minuman, konstruksi
dan manufakturing kemungkinan akan segera terjadi PHK besar besaran
dalam waktu dekat ini.

Ditambah lagi, disamping
itu juga Arief berpandangan kalau akibat dari pemangkasan alokasi dana
APBN sebesar 133,8 trilyun itu akan berdampak dengan makin bertambahnya
jumlah pengangguran baru pada angkatan kerja baru. Hal ini akibat tidak
adanya lapangan kerja baru yang dipengaruhi belanja negara, sebab setiap
50 Trilyun dibelanjakan negara akan menghasilkan 400.000 lapangan kerja
baru.”Nah, dengan begitu maka lapangan kerja baru sebesar 1,3 juta
tidak akan tercipta,” ujarnya khawatir.

Oleh
karena itu dalam melakukan pemotongan APBN-P yang sudah ditetapkan oleh
DPR RI, mestinya menurut Arief sebaiknya Menteri Keuangan tidak bisa
seenaknya saja memangkas anggaran sebesar 133,8 Trilyun. “Semua harus
dikomunikasikan lebih dulu, baik di legislatif daerah maupun kepala
daerah dan dewan  di daerah,” ungkapnya menjelaskan..[Nicholas]