by

Anggota DPR dan Senator Sepakat Pansus Freeport Harus Dibentuk

Gedung DPR dan DPD RI. [suroto/radarindonesianews.com]

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Dua anggota parlemen menginginkan agar
Pansus Freeport tetap dibentuk, meski orang-orang yang terkait sudah
mundur dari jabatannya. Sebab, pansus guna menuntaskan berbagai
persoalan terkait karut marut pertambangan milik Amerika Serikat itu.


Pendapat
ini disampaikan anggota DPR RI Elnino M Husein Mohi dan anggota DPD RI
Baiq Dyah Ratu Ganefi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta,
Rabu (20/1/2016).

 

Pansus Freeport, diharapkan bisa menuntaskan karut marut masalah
pertambangan di Tanah Air. “Karena itu setelah terbentuk, pansus harus
segera memanggil orang-orang yang terkait langsung dengan masalah ini,”
tegas Elnino.


Dengan adanya pansus, tambah politisi dari Partai Gerindra ini,
masyarakat Indonesia bisa mengetahui duduk persoalan dan solusi yang
harus diambil.

Elnino menegaskan fraksinya, sejak awal mendukung pembentukan Pansus Freeport ini.


“Selama ini, persoalan di Freeport begitu menyita perhatian
masyarakat, setelah kasus pertemuan Presdir Freeport Maroef Syamsudin
dengan Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Riza Chalid mencuat
dan dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan,” ujarnynya.

Menurut
dia persoalan pertemuan itu (yang diungkapkan oleh Menteri ESDM Sudirman
Said di sidang MKD), sangat kecil. Justru persoalan besar adalah
menyangkut eksistensi Freeport di Indonesia dan kaitannya manfaat bagi
negara dan rakyat Indonesia.


“Juga soal pejabat negara yang bermain dengan perizinan, seperti
Menteri ESDM yang jauh-jauh hari sudah mengeluarkan SK perpanjangan
kontrak, padahal waktu pembahasan pun belum tiba,” ujar Elnino.


Karena itu tegasnya, orang seperti Sudirman Said harus dipanggil
Pansus, apa dan mengapa yang bersangkutan mengeluarkan SK lebih awal,
pasti ada hal hal yang perlu digali dari sana.


“Juga pihak pihak lain yang sangat mengetahui soal Freeport,” tambahnya lagi.


Ditanya soal perlukah Jusuf Kalla dipanggil juga karena keluarganya
sempat bertemu dengan pimpinan Freeport di AS beberapa waktu lalu,
Elnino menyerahkan masalah ke Pansus.


“Biar saja Pansus nanti yang mengurus soal ini. Perlu atau tidak JK
dipanggil, itu kewenangan Pansus,” kata anggota Komisi I DPR ini seraya
mengingatkan bahwa kekayaan tambangIndonesia harus membawa manfaat bagi
sebesar besarnya kepentungan rakyat.


Begitu juga yang disampaikan senator asal daerah NTB, Baiq Dyah Ratu
Ganefi. Dia menyatakan bahwa pansus sangat perlu dibentuk, mengingat
banyaknya persoalan dilingkup pertambangan besar di Indonesia.


“Di daerah kami, tambang Newmont, juga sempat menyita perhatian publik saat divestasi saham beberapa waktu lalu,” katanya.


Dirinya pun setuju orang-orang yang terkait dan mengetahui soal
Freeport seperti Menteri ESDM Sudirman Said dipanggil dan dimintai
keterangan soal SK perpanjangan kontrak yang dikeluarkannya.


“Harus. Semua yang terkait dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ perlu
dimintai kesaksiannya oleh Pansus Freeport,” pungkas Dyah. (Aldo/bb)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 8 =

Rekomendasi Berita