by

Anna Ummu Maryam*: Urgensi Negara Berpindah Kota

 Anna Ummu Maryam
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Joko Wododo menyebut Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah jadi wilayah paling siap untuk menjadi ibu kota baru dari sisi luas wilayah.
Namun menurutnya banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menjadikan sebuah kawasan jadi ibu kota menggantikan DKI Jakarta.
Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Jokowi menyebut Gunung Mas masih bisa menyediakan lahan lagi jika memang diniali kurang. 
“Mau minta 300.000 hektare siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Jokowi.(CNN Indonesia.com, 09/05/2019)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak main-main terkait wacana pemindahan ibu kota RI ke luar Pulau Jawa. Dia pun langsung meninjau dua calon ibu kota yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 7-8 Mei 2019.
Di Kaltim, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengunjungi Bukit Soeharto Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara di Kalteng, Jokowi meninjau Bukit Nyuling Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.
(Liputan6.Com, 09/05/2019)
Benarkah pentingnya ibu kota harus pindah ?
Walaupun berita ini bukan hal baru untuk dibicarakan  namun hal ini telah menyedot perhatian publik. Karena pusat ibu kota akan berpindah tentulah akan berpindah pula pusat dari kegiatan pemerintah nantinya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, alasan rasional pemindahan ibu kota ini adalah demi pemerataan ekonomi.
“Pertama, pulau Jawa menanggung hampir 50 persen ekonomi Indonesia. Kedua, mendorong pemerataan ekonomi ke Indonesia bagian timur,” ujar Bambang di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).
Beberapa pandangan terkait kekhawatiran akan kesiapan pusat negara berpindah kota ternyata disampaikan oleh beberapa pihak.
Hal ini seperti yang dikatakan Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan
” Berbagai negara juga melakukan hal itu dengan sukses seperti Malaysia. Dan menurut saya hal itu dimungkinkan. Yang terpenting adalah bahwa pemindahan itu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mengeskalasi daripada perekonomian kita sehingga tidak terpusat,” tutupnya
(Liputan6.com,09/05/2019)
Sejumlah dosen Fakultas Teknik UGM mengkaji rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Kajian itu dilakukan bersama-sama dengan Bappenas.
Setidaknya ada tiga hal yang harus digarisbawahi dari rencana pemindahan ibu kota.
Pertama, rencana pemindahan ibu kota sebaiknya berdasarkan pertimbangan agenda besar geopolitik strategis, bukan hanya nasional.
Kedua, pemindahan ibu kota berarti pemindahan pusat pemerintahan, meliputi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia menyarankan sebaiknya pusat pemerintahan tidak menyatu dengan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.
Ketiga, pemindahan ibu kota tidak serta-merta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. Ia berpendapat untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan rancangan tersendiri.(Liputan6.Com, 07/05/2019)
Dalam sistem kapitalis demokrasi kepentingan para kapital dalam memperoleh keuntungan materi dan manfaat  adalah hal sangat penting dan pusat perhatian. Sedangkan kepentingan rakyat seringkali terabaikan.
Perpindahan ibu kota tentu tentunya akan menyedot anggaran yang besar dari APBN yang kita tau bahwa sebagian besar anggaran yang diperoleh adalah dari pajak pada rakyat. 
Padahal harusnya pemerintah memusatkan perhatian pada infrastuktur yang rusak,kemiskinan,pengangguran,kejahatan kriminal dan korupsi,pendidikan yang bermutu rendah, kelautan dikuasai asing dan hal hal lainnya yang harus difikirkan secara serius.
Apakah kebijakan ini tidak berefek pada kenaikan tarif pajak berikutnya, benarkah kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru?. Apakah tindakan ini sudah tepat?.
Fungsi Ibu Kota Dalam Islam.
Ibn Taimiah memberikan kontribusi pemikiran menarik dalam manajemen pemerintahan islam. Beliau menjelaskan tentang fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam kehidupan bernegara. 
Pemerintah berkewajiban menjalankan segala program yang bisa mendatangkan kemaslahatan dan manfaat serta menolak segala bentuk kerusakan dan kemadharatan. Menegakkan keadilan dalam memenuhi hak-hak Allah (ibadah) dan hak-hak kemasyarakatan. 
Tugas dan peran ini hanya bisa dilakukan oleh penguasa 
 yang akan menjalankan sistem peradilan, pertahanan, dan kesejahteraan hidup rakyat.
Negara dituntut untuk mampu menciptakan kondisi tentram dalam beribadah dan menjalankan hukum-hukum Allah. Untuk itu, negara berkewajiban menjalankan program untuk menerapkan Syariat dan hukum-hukum Allah dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat. 
Hal ini senada dengan firman Allah:”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”(Al-Dzariyat (51):56).
Maka berpindah atau tidaknya negara dalam Islam adalah sebuah kewajaran jika dinggab sangat mendesak, namun semua itu dilakukan demi memberi kenyamanan rakyat dalam beribadah, bermuamalah sesuai dengan syariah bukan yang lain.[]
*Pengamat Media Dan Komunitas Peduli Umat 

Comment

Rekomendasi Berita