by

Arief Poyuono: Joko Widodo Tidak Paham Hukum Dan Tata Negara Jadi Harap Maklum

Arief Poyuono .SE
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Arief Poyuono .SE, selaku wakil ketua umum Gerindra merasa perlu
memaklumi berhubung tidak paham hukum dan tata negara berdasarkan
keterangan pers singkatnya, terkait luapan penyesalan Presiden RI Joko
Widodo terhadap kinerja polisi dan jaksa beberapa hari yang lalu dalam
rapat evaluasi kepolisian dan kejaksaan daerah sewaktu di Istana
Kepresidenan terkait Polisi dan Jaksa yang tak mematuhi perintahnya
hingga menyebabkan kebijakan di daerah sulit terlaksana.
“Sungguh
jelas Joko Widodo tidak paham tentang Tata negara dan UUD 1945 terkait
penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia,” tuding Arief Poyuono.
“Terutama
dalam kebijakan  pengunaan APBD yang kurang optimal. Akibat kebijakan
kepala daerah yang diperkarakan seperti  kebijakan administrasi dan
tidak ada diskresi kebijakan pemda,” ungkapnya lagi.
Menurut
Arief, bahwa jelas ini ada indikasi tindakan melawan hukum dari
Presiden Joko Widodo terhadap konstitusi negara.”Kan negara Indonesia
secara jelas adalah menjunjung tinggi Hukum dan berdasarkan hukum ?,”
timpalnya lagi menerangkan.
Sebab, jelas kalau
menurutnya bukan alasan yang tepat itu bila aparat penegak hukum yang
bekerja berdasarkan konstitusi negara dan hukum yang berlaku tidak
perkarakan kebijakan administrasi.” Padahal dampak keputusan pengunaan
anggaran daerah bakal menyebabkan kerugian negara,” ujarnya menyesali.
Kalau
memang kepala daerah ataupun pemerintah pusat merasa membuat kebijakan
administrasi yang berhubungan dengan anggaran dan kebijakan di
masyarakat merasa tidak nyolong uang negara dan merugikan masyarakat,
lalu diperkarakan oleh aparat penegak hukum.”Sebab, mestinya bila memang
kebijakan kepala daerah ada yang berdampak dan berpotensi merugikan
negara maka layak diperkarakan oleh penegak hukum atas nama negara.
Ditambah lagi kalau sampai uang negara mengalir ke pihak yang menikmati
kebijakan kepala daerah,” imbuh mempertanyakan.
Dan
selanjutnya lagi, mestinya menurut pandangan Arief kalau hukum di
Indonesia memperbolehkan untuk melakukan perlawanan hukum terhadap
tindakan aparat penegak hukum yang melakukan kriminalisasi.”Seperti
misalnya bagaimana dengan melakukan upaya praperadilan dan jika merasa
tidak mencari uang negara jangan coba-coba menyuap aparat hukum agar
tidak diperkarakan,” jelasnya.
“Lalu kemudian
para Jaksa dan Polisi, terutama Polisi walaupun Kapolri dipilih dan
diangkat oleh Presiden sebaiknya jangan hiraukan pernyataan Presiden,
sebab Kapolri dipilih juga atas persetujuan DPR RI jadi Polisi harus
netral secara proposional,” harapnya sembari mempertegas pernyataanya
itu.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 4 =

Rekomendasi Berita