by

Arief Poyuono: Kasus Freeport, Ada Agenda Terselubung Di Balik Kedok Nasionalisme

Arief Poyuono, Waketum Gerindra.[Dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai
Gerindra, Arief Poyuono mengemukakan pandangannya,”Ada agenda
terselubung dari Menteri ESDM, berkedok nasionalisme dengan mengorbankan
ribuan pekerja di Freeport yang akan di PHK,” demikian ungkapnya, Rabu (22/2).
Menurut Arief, Wakil
Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Ketua Umum
FSP BUMN Bersatu menilai kebijakan Menteri melampaui
UU Minerba.”Sangat jelas kontrak karya yang sebelumnya  sudah ada
sebelum UU Minerba 2009 diterbitkan masihlah tetap berlaku. Azas berlaku
di semua negara, kecuali memang ada agenda Menteri ESDM yang ingin
kacaukan hubungan investasi dengan Amerika Serikat,” tukasnya mencermati
lebih lanjut.
Kemudian,sambungnya mengatakan
bahwa,”Semenjak Jonan menjadi Menteri ESDM banyak kebijakannya yang
membuat kacau bidang migas dan tambang. Sepertinya kebijakannya
diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu yang dekat dengan Jonan
yang ingin mendapatkan usaha di sektor Migas dan Tambang tanpa sulit
sulit merintisnya sejak awal, tinggal ambil alih saja dengan murah
meriah yang akhirnya terjadi dispute yang berdampak pada kerugian
ekonomi masyarakat di sekitar usaha tambang dan migas,” Ujar Arief.
Soalnya, jelas Wakil
Ketua Umum Partai Gerindra itu, akibat Freeport tutup bukan
hanya buruh yang di PHK, tapi ekonomi domestik Papua akan menurun
drastis, juga pendapatan daerah akan semakin menurun. “Medco belum
kelasnya kelola tambang milik Freeport dan ini sangat tidak mungkin,”
cetusnya lirih.
“Wong bekas tambang Medco yang
dikelola Lapindo, yang sebabkan bencana bagi masyarakat sidoarjo saja
lepas tanggung jawab dan negara yang mesti terbebani kerugiannya,”
paparnya.
“Mimpi
kali ya…Joko Widodo, jangan mau dikerjain sama Menteri ESDM yang
membuat citra Indonesia di mata investor luar negeri akan rusak. Akan
semakin enggan investor luar negeri masuk ke Indonesia, karena tidak
adanya kepastian hukum dalam usaha di Indonesia,” tukasnya mengingatkan.
Disamping
itu pula, sambung Arief Poyuono, ada beberapa hal lain,  Joko
Widodo juga jangan mau, apabila  ada  iming-iming dari mafia tambang
yang punya kepentingan sesaat.”Nantinya menjual bekas pertambangan
freeport, dapat fee lalu untuk dana pilpres 2019. Itu semua bohong,”
tukasnya.
“Atau bisa jadi Freeport ditekan agar nanti bisa membagi fee under table untuk kepentingan pilpres 2019,” bebernya.
Menurut Ketua Umum FSP BUMN ini, masih ada ke arah sana
mirip yang dilakukan pemerintahan SBY tahun 2009 buat kacau
Freeport.”Untuk itu saya himbau agar masyarakat Papua dan Pekerja
Freeport bersatu melawan pemerintahan Joko Widodo untuk menolak segala
macam gangguan melalui peraturan pemerintah terkait Freeport yang
berdampak kerugian pada masyarakat papua,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 7 =

Rekomendasi Berita