by

Bagaimana Sembada Pangan, Anggaran Pupuk petani Saja Tidak Jelas

ilustrasi google
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman mengkritisi
lelang pupuk di kementerian Pertanian. Jajang merasakan kejanggalan yang berpotensi merugikan Negara. Hal ini, lanjutnya, banyak lelang
“lelang-lelangan” alias kurang serius. 
 
“Hingga dirasa penyataan
beberapa waktu yang lalu dari Pihak kementerian Pertanian hanya klaim
sepihak saja,” jelas Jajang di Jakarta, Senin (26/12).
 
Jajang mengkritisi, sebelumnya terkait
pernyataan pihak kementerian pertanian yang menyatakan dalamm dua (2)
tahun ini, dimana pelbagai kebijakan di kementerian itu telah
menunjukkan hasil seperti merevisi regulasi, membangun infrastruktur
dasar pertanian, mekanisasi, penyaluran benih unggul dan pemupukan,
pengendalian tata niaga pangan, mengendalikan impor dan mendorong
ekspor.
Lebih lanjut, Koordinator Investigasi
CBA ini menyampaikan perlunya mengamati proses
pengadaan pupuk tahun 2015 sebesar Rp.446 juta, dan berpotensi merugikan
negara sebesar Rp.19,7 juta. ” Sedangkan pada tahun 2016, pengadaan
pupuk sebesar Rp. 3,251,593,000 dan berpotensi merugikan Negara sebesar
Rp.331,722,000. Jadi potensi kerugian Negara tahun 2015 dan 2016 sebesar
Rp.351,448,400,” demikian ungkap Jajang Nurjaman.
” Bahkan selain potensi kerugian negara, ada juga kejanggalan realiasasi anggaran,” cetusnya lagi.
Jajang mengatakan bahwa apabila melihat alokasi anggaran proyek
pupuk dan pestisida di Dirjen Prasarana dan sarana Pertanian pada tahun
2016 sebesar Rp.371.2 miliar. “Kok yang dilelang oleh kementerian
pertanian untuk proyek pupuk hanya sebesar Rp. 3,251,593,000 seperti
dijelaskan. Jadi sisa alokasi anggaran ini kemungkinan tidak jelas dan sangat mencurigakan banget,” tukasnya.
Padahal,
menurut hasil investigasi CBA alokasi untuk proyek unit pengelola
pupuk organik mendukung desa organik mencapai Sebesar Rp.185.5 miliar
dan layanan penyaluran pupuk bersubsidi. sudah mencapai Rp.130 miliar.
 
“Untuk itu, ke depan, kami meminta aparat hukum untuk membuka penyelidikan
atas kasus pupuk ini. Soalnya ada dugaan penyimpangan dalam pengadaan
pupuk ini,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita