Penulis: Rizki Utami Handayani, Amd.Keb., S.ST | Pengajar Cinta Quran Center
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Indonesia tengah memasuki fase penting dalam perjalanan pembangunan nasional, yaitu era bonus demografi. Kondisi ini ditandai oleh dominannya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan usia nonproduktif.
Secara teoritis, bonus demografi merupakan peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Namun, peluang tersebut tidak serta-merta menjadi berkah apabila kualitas generasi produktif menghadapi berbagai ancaman serius, salah satunya adalah meningkatnya kasus HIV/AIDS.
Berbagai laporan dari sejumlah daerah menunjukkan bahwa mayoritas penderita HIV/AIDS berada pada kelompok usia produktif, yakni kelompok yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan nasional.
Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah data mengungkap bahwa salah satu faktor risiko penularan tertinggi berasal dari hubungan seksual sesama jenis atau lelaki seks dengan lelaki (LSL).
Apabila tren ini terus meningkat tanpa penanganan yang menyentuh akar persoalan, bonus demografi yang diharapkan menjadi kekuatan pembangunan justru berpotensi berubah menjadi bencana demografi.
Persoalan HIV/AIDS sesungguhnya tidak dapat dipandang semata sebagai isu kesehatan. Memang benar bahwa penyakit ini membutuhkan penanganan medis yang serius, tetapi tingginya angka penularan juga mencerminkan adanya persoalan sosial dan moral yang lebih mendasar.
Pergaulan bebas, perilaku seksual berisiko, serta semakin longgarnya batas-batas norma dalam kehidupan masyarakat menjadi faktor yang turut mempercepat penyebaran penyakit tersebut.
Di sisi lain, fenomena normalisasi perilaku homoseksual di ruang publik semakin mudah ditemukan. Bahkan, tidak sedikit pelaku yang secara terbuka mengakui status HIV positif dan konsumsi terapi antiretroviral (ARV), tanpa disertai kesadaran untuk meninggalkan perilaku yang berpotensi memperluas penularan.
Sayangnya, berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah masih cenderung berfokus pada aspek hilir. Program deteksi dini, penyediaan obat ARV, pendampingan pasien, serta edukasi kesehatan tentu merupakan langkah penting dan patut diapresiasi.
Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menyentuh faktor-faktor yang menjadi penyebab utama meningkatnya kasus HIV/AIDS. Selama budaya permisif terhadap perilaku seksual berisiko terus berkembang, tata pergaulan semakin bebas, dan media masih memberikan ruang bagi normalisasi penyimpangan seksual, maka rantai penularan akan sulit diputus secara tuntas. Pengobatan dapat mengurangi dampak, tetapi tidak otomatis menghilangkan sumber masalah.
Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dimulai dari pencegahan terhadap faktor-faktor yang membuka jalan menuju kerusakan. Islam menetapkan aturan pergaulan yang menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan, sekaligus mengatur interaksi sosial agar tetap berada dalam koridor syariat.
Hubungan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan dalam aktivitas yang dibenarkan, seperti pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, dan pengobatan.
Pada saat yang sama, Islam mengharamkan zina maupun hubungan seksual sesama jenis karena keduanya dipandang membawa dampak buruk, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas.
Para ulama sejak dahulu telah menjelaskan bahwa maraknya perbuatan fāḥisyah—seperti zina dan homoseksualitas—bukan sekadar persoalan dosa individu, melainkan juga faktor yang dapat merusak tatanan sosial.
Dalam kitab Al-Jawāb al-Kāfī liman Sa’ala ‘an ad-Dawā’ asy-Syāfī, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menjelaskan bahwa kemaksiatan merupakan sebab hilangnya berbagai nikmat, datangnya bencana, rusaknya hati, melemahnya agama, serta munculnya berbagai bentuk kerusakan di muka bumi.
Menurut beliau, perzinaan dan berbagai perbuatan keji dapat mengakibatkan rusaknya nasab, hilangnya rasa malu, dan melemahnya sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ketika perbuatan tersebut dinormalisasi, dampaknya tidak lagi terbatas pada pelaku, melainkan meluas menjadi persoalan sosial yang mengancam stabilitas peradaban.
Pandangan serupa juga disampaikan Imam Al-Qurthubi ketika menafsirkan firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 32, “Dan janganlah kalian mendekati zina.”
Menurut beliau, larangan tersebut bukan hanya karena zina merupakan dosa pribadi, tetapi juga karena ia menjadi pintu bagi berbagai kerusakan sosial, seperti rusaknya keturunan, munculnya permusuhan, tindak kekerasan, hingga hancurnya institusi keluarga. Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Tidaklah perbuatan zina tampak terang-terangan pada suatu kaum hingga mereka menghalalkannya, melainkan akan tersebar di tengah mereka wabah penyakit dan berbagai penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya.” (HR. Ibnu Majah).
Atas dasar itu, Islam tidak hanya memberikan panduan moral, tetapi juga menetapkan sistem perlindungan masyarakat melalui mekanisme pencegahan dan penegakan hukum. Syariat menetapkan sanksi terhadap berbagai pelanggaran sebagai bentuk penjagaan agar kemaksiatan tidak berkembang menjadi budaya.
Ketegasan hukum tersebut bukan dimaksudkan untuk menzalimi pelaku, melainkan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih luas.
Selain itu, media dalam sistem Islam diarahkan untuk membangun kepribadian yang bertakwa, memperkuat nilai-nilai moral, serta mendorong lahirnya budaya yang menjaga kehormatan manusia.
Dalam sejarah pemerintahan Islam, penerapan hudud dan uqubat merupakan bagian dari sistem peradilan yang bertujuan menjaga lima tujuan utama syariat (maqāṣid asy-syarī‘ah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Penerapan sanksi dilakukan melalui mekanisme pembuktian yang sangat ketat, baik melalui pengakuan pelaku maupun kesaksian yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Tujuan utamanya bukan sekadar menghukum, tetapi menciptakan efek pencegahan sehingga masyarakat terjaga dari kerusakan yang lebih besar.
Sejarah juga menunjukkan bahwa runtuhnya suatu peradaban tidak selalu diawali oleh krisis ekonomi atau kelemahan militer. Banyak peradaban mengalami kemunduran karena rusaknya moral masyarakat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menjelaskan bahwa merebaknya fāḥisyah menjadi sebab hilangnya keberkahan dan datangnya berbagai musibah.
Senada dengan itu, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai kisah kaum Nabi Luth menjelaskan bahwa suatu masyarakat berada di ambang kehancuran ketika penyimpangan seksual tidak lagi dianggap sebagai kesalahan, melainkan telah berubah menjadi budaya yang diterima dan dinormalisasi.
Oleh karena itu, menjaga kemuliaan akhlak bukan sekadar urusan pribadi, melainkan fondasi penting bagi keberlangsungan sebuah peradaban yang sehat dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, bonus demografi tidak cukup diwujudkan hanya melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, atau pertumbuhan ekonomi semata. Bonus demografi membutuhkan generasi yang sehat secara fisik, kuat secara mental, dan kokoh secara moral.
Karena itu, penyelesaian persoalan HIV/AIDS tidak boleh berhenti pada pengobatan dan pengendalian dampaknya, tetapi juga harus menyentuh faktor-faktor yang menjadi penyebab utama penularan.
Dalam pandangan Islam, solusi tersebut diwujudkan melalui pembinaan akidah, pengaturan tata pergaulan, penegakan hukum, serta peran negara dalam menjaga masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan.
Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas yang mampu menjadikan bonus demografi sebagai kekuatan peradaban, bukan sebaliknya berubah menjadi bencana demografi. Wallāhu a‘lam bi ash-shawāb.[]
Comment