 |
| Jokowi dan JK. |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Rencana pembentukan Pansus Freeport oleh
DPR RI penting dilakukan, mengingat banyak sekali informasi yang tidak
jelas terkait perusahaan tambang yang berkantor pusat di Amerika Serikat
itu. Sebab hanya dengan pansus lah, maka informasi yang tertutup selama
ini akan menjadi terang benderang.
DPR RI penting dilakukan, mengingat banyak sekali informasi yang tidak
jelas terkait perusahaan tambang yang berkantor pusat di Amerika Serikat
itu. Sebab hanya dengan pansus lah, maka informasi yang tertutup selama
ini akan menjadi terang benderang.
Demikian dikatakan pengamat politik dari Unversitas Indonesia (UI),
Muhammad Budyatna kepada wartawan, Rabu (30/12/2015) saat diminta
komentarnya tentang rencana pembentukan Pansus Freeport oleh DPR RI.
Muhammad Budyatna kepada wartawan, Rabu (30/12/2015) saat diminta
komentarnya tentang rencana pembentukan Pansus Freeport oleh DPR RI.
Dia menegaskan, kalau Jokowi-JK komit seperti janjinya dalam debat
capres yang akan membongkar dan menginvestigasi masalah Freeport, maka
sudah seharusnya mereka mendukung pansus tersebut.
capres yang akan membongkar dan menginvestigasi masalah Freeport, maka
sudah seharusnya mereka mendukung pansus tersebut.
“Saat ini tinggal menunggu janji yang pernah disampaikan Jokowi-JK
ketika kampanye dulu. Saya berharap ke duanya tetap komit seperti
janjinya itu,” tegas Budyatna.
Seperti diketahui, dalam debat
calon presiden terakhir menjelang Pilpres 2014 lalu, baik Jokowi maupun
Jusuf Kalla berjanji akan melakukan investigasi terkait berbagai
perpanjangan kontrak perusahaan-perusahaan tambang.
ketika kampanye dulu. Saya berharap ke duanya tetap komit seperti
janjinya itu,” tegas Budyatna.
Seperti diketahui, dalam debat
calon presiden terakhir menjelang Pilpres 2014 lalu, baik Jokowi maupun
Jusuf Kalla berjanji akan melakukan investigasi terkait berbagai
perpanjangan kontrak perusahaan-perusahaan tambang.
Menjawab pertanyaan Calon Wakil Presiden Hatta Radjasa, Jusuf Kalla
yang masih menjadi cawapres berpasangan dengan capres Jokowi menegaskan
bahwa dirinya sangat setuju agar dilakukan investigasi masalah
perusahaan tambang terutama Freeport dan Newmont.
yang masih menjadi cawapres berpasangan dengan capres Jokowi menegaskan
bahwa dirinya sangat setuju agar dilakukan investigasi masalah
perusahaan tambang terutama Freeport dan Newmont.
“Saya bahkan sangat setuju untuk dibikin investigasi, coba lihat saja
siapa yang pernah punya saham freeport. Kemana saham Newmont itu siapa
yang dapat, saya setuju untuk investigasi seperti itu. Saham Newmont
saja yang seharusnya diberikan kepada BUMD, ternyata yang mendapatkanya
sebuah perusahaan swasta yang kita tahu siapa,” ujar JK saat itu sambil
menyindir.
siapa yang pernah punya saham freeport. Kemana saham Newmont itu siapa
yang dapat, saya setuju untuk investigasi seperti itu. Saham Newmont
saja yang seharusnya diberikan kepada BUMD, ternyata yang mendapatkanya
sebuah perusahaan swasta yang kita tahu siapa,” ujar JK saat itu sambil
menyindir.
Hal ini karena semua masyarakat tahu bahwa baik saham Freeport ketika
divestasi di era Orba dan saham Newmont di era SBY, yang mendapatkannya
adalah Aburizal Bakrie, yang tidak lain adalah ketua umum Partai Golkar
yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta Radjasa.
divestasi di era Orba dan saham Newmont di era SBY, yang mendapatkannya
adalah Aburizal Bakrie, yang tidak lain adalah ketua umum Partai Golkar
yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta Radjasa.
Sementara Jokowi dalam debat itu menegaskan perlunya investigasi
tempat-tempat yang berkaitan dengan tambang, karena menurutnya banyak
kelompok kepentingan disitu. Bahkan tambahnya, semua orang sudah
mengerti siapa yang dapat.
tempat-tempat yang berkaitan dengan tambang, karena menurutnya banyak
kelompok kepentingan disitu. Bahkan tambahnya, semua orang sudah
mengerti siapa yang dapat.
“Jadi kita punya niat dan kemauan untuk melakukan itu. Kalau hanya
renegosiasi bisa melakukan itu, tapi kalau kelompok kepentingan itu
masih ada dan itu mengatur, sampai kapanpun gerakan seperti ini masih
ada. Oleh sebab itu bahwa kerja sama kami koalisi kami tanpa syarat,
kami tidak ingin tersandera dan tidak ingin terbebani dengan
kontrak-kontrak bermasalah yang tadi disebutkan,” tandas Jokowi saat
itu. (Denny/bb)
renegosiasi bisa melakukan itu, tapi kalau kelompok kepentingan itu
masih ada dan itu mengatur, sampai kapanpun gerakan seperti ini masih
ada. Oleh sebab itu bahwa kerja sama kami koalisi kami tanpa syarat,
kami tidak ingin tersandera dan tidak ingin terbebani dengan
kontrak-kontrak bermasalah yang tadi disebutkan,” tandas Jokowi saat
itu. (Denny/bb)
Comment