by

Di Negeri Kapitalis, Kemiskinan Tak Akan Pernah Berujung

-Opini-59 views

 

 

 

Oleh: Fitri Rahmani, STP, Pengisi Kajian Muslimah Cirebon

_________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Angka kemiskinan di tengah pandemi semakin meningkat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengaku terkejut dengan lonjakan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang dirilis Kementerian Sosial (Kemensos) RI belum lama ini.

Rilis dari Kemensos yang diterima Dinsos Kabupaten Cirebon per tanggal 18 September 2021 kemarin, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tembus di angka 1.653.192 jiwa.

Dari angka tersebut, jika penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2,2 juta jiwa, berarti prosentase angka kemiskinan mencapai 71 persen (Suara Cirebon, 4/10/2021).

Meskipun data ini diragukan banyak pihak, seperti apa yang dikatakan Bupati Cirebon, H. Imron, M.Ag, sepengetahuan dirinya, data angka kemiskinan Kabupaten Cirebon berdasarkan data BPS tahun kemarin, jumlahnya hanya 12 persen. Bahkan, saat rapat paripurna di DPRD Kabupaten Cirebon angkanya hanya 11,5 persen.

Kata dia, pandemi Covid-19 menjadi salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan adanya warga miskin baru (misbar). “Saya minta kroscek data tersebut dari mana, karena datanya kok beda dengan dari Jabar dan kabupaten,” tegasnya. (Suara Cirebon, 4/10/2021)

Meski demikian realita di tengah masyarakat, mereka merasakan betapa kesulitan hidup kian mencekik. Di tengah pemberlakuan PPKM, sebagian besar masyarakat tidak bisa berjualan, jutaan penduduk korban phk tak lagi punya penghasilan sementara kebutuhan harian semakin tinggi dengan bahan pangan yang serba mahal dan tak terjangkau.

Angka tinggallah angka, yang jelas peningkatan angka kemiskinan nyatanya tidak hanya terjadi di Kabupaten Cirebon tapi juga di berbagai wilayah di negeri ini.

Peningkatan angka kemiskinan di tengah pandemi tampak pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia. BPS juga mencatat jumlah orang miskin bertambah menjadi 10,14% atau 27,54 juta pada Maret 2021.

Sudah puluhan tahun angka kemiskinan di negeri ini tak pernah surut. Pemerintah tak ingin berpangku tangan. Berbagai bansos dikucurkan. Mulai dari bansos Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesi Pintar, bantuan UMKM, dana prakerja, dana bos, dana untuk guru honorer, guru ngaji, karyawan berpenghasilan di bawah 5 juta dan sebagainya. Lantas apakah negeri ini keluar dari kemiskinan?

Tak cukup disitu, kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan pun meluncurkan strategi pengentasan kemiskinan melalui sinergi program pemberdayaan masyarakat demi menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga pembangunan rumah tinggal layak huni.

Di Cirebon sendiri sistem penanggulangan kemiskinan diterapkan melalui aplikasi Si Miskin Rangga yaitu sistem aplikasi kemiskinan yang terintegrasi dengan penganggaran.

Melalui aplikasi Si Miskin Rangga ini, diharapkan proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa terdokumentasi dengan baik dan hasil akhirnya angka kemiskinan bisa cepat menurun. Sehingga masyarakat di Kabupaten Cirebon bisa lebih sejahtera (integraindonesia.co.id)

Lagi lagi apakah si miskin Rangga ini mampu secara efektif mengentaskan kemiskinan? Sementara sistem kehidupan kapitalistik telah menjadikan orang kaya makin kaya orang miskin makin miskin.

Bagaimana tidak? Negeri kaya akan sumber daya alam dengan zamrud khatulistiwa yang menaunginya bahkan akar kayu jadi tanaman, orang bilang subur makmur gemah ripah loh jinawi hanya slogan yang tak pernah dirasakan realitanya oleh masyarakat terpinggirkan.

Sumber daya alam yang melimpah ruah ini hanya dinikmati oleh segelintir para oligarki. Penguasa dan pengusaha yg saling menguntungkan. Sementara rakyat hanya mendapatkan limbah dan kerusakan lingkungan bahkan bencana baik banjir, erosi, kekeringan, dan sebagainya akibat tata kelola alam yang dirusak oleh para kapitalis.

Belum lagi pungutan pajak dari berbagai bidang mulai dari pajak rumah, tanah, kendaraan, sembako, penghasilan bahkan NIK pun akan dipungut pajaknya sebagai NPWP? Sementara para kapitalis melenggang menuju surga pajak bernama tax amnesti, skandal panama paper, skandal pandora paper dan entah apalagi pembebasan pajak bagi para konglomerat trilyuner ini.

Sungguh miris nasib si miskin di negeri kapitalis. Kemiskinan yang tak berujung pangkal, tak pernah tuntas untuk diselesaikan. Sistem demokrasi kapitalis telah nyata gagal mengentaskan kemiskinan.

Ide kebebasan kepemilikan yang digaungkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin demokrasi telah melahirkan manusia-manusia serakah. Mereka telah merampas hak rakyat. Sumber daya alam yang sejatinya milik umat seharusnya dikelola negara untuk kepentingan umat bukan untuk kepentingan segelintir penguasa dan pengusaha.

Andai dari satu tambang emas di papua saja yang kini dikuasai PT. Freeport dikelola negara untuk kepentigan rakyat, tentu berton-ton emas itu akan bisa menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan rakyat. Belum lagi blok Wabu yang disinyalir lebih besar jumlahnya dibanding yang dikuasai Freeport sekarang.

Apatah lagi jika seluruh sumber daya minyak bumi, nikel, uranium, batu bara, emas, perak bahkan hutan, laut dan seluruh hasilnya dikelola negara untuk pemenuhan kebutuhan rakyat, tentu rintihan si miskin karena lapar dan tak punya tempat tinggal tak akan terdengar. Sebagaimana yang terjadi di masa Islam silam.

Islam memiliki konsep mengatasi kemiskinan secara komprehensif dan terbukti betapa sejahteranya umat di masa kepemimpinan Islam. Sebut saja di masa Umar bin Abdul Aziz tak ada satu pun rakyatnya yang menjadi mustahik zakat, saking makmurnya kehidupan saat itu. Hingga dana yang ada disalurkan untuk rakyatnya yang hendak menikah.

Islam memandang bahwa penyebab utama terjadinya ketimpangan adalah pada buruknya distribusi kekayaan. Sedangkan distribusi kekayaan tak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Oleh karena itu, peran sentral pemerintah menjadi faktor kunci terselesaikannya permasalahan ini. Pemerintahlah yang memiliki kewajiban menjamin kebutuhan umat.

Kriteria miskin dalam Islam bukan dihitung rata-rata, melainkan dihitung satu per satu kepala, apakah sudah tercukupi kebutuhan primernya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kepala keluarga yang menjadi pihak pencari nafkah pun akan dipermudah dan difasilitasi dalam bekerja, baik itu akses pada modal tanpa riba, pelatihan, hingga penyediaan lapangan kerja.

Jika kepala keluarga tidak mampu memenuhinya, yang wajib membantu adalah kerabatnya. Pendataan yang baik disertai perangkat pemerintah yang amanah akan meniscayakan pelaksanaan sensus tersebut.

Jika seluruh kerabatnya tak mampu memenuhi kebutuhan seseorang, kewajiban memberi nafkah jatuh kepada kas negara (baitul mal).

Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambil dari pos zakat. Apabila zakat tidak mencukupi, negara wajib mencarinya dari pos fa’i dan kharaj atau pos kepemilikan umum di baitul mal.

Apabila pos lainnya pun kosong, kewajiban menafkahi orang miskin beralih pada kaum muslim secara kolektif. Secara teknis bisa dilakukan dengan dua cara:

Pertama, cara langsung yaitu kaum muslim secara individu membantu orang-orang yang miskin.

“Tidaklah beriman kepada-Ku, siapa saja yang tidur kekenyangan, sedangkan tetangganya kelaparan, sementara dia mengetahuinya.” (HR Ath-Thabrani)

Kedua, dengan skema dharibah (pungutan insidental) kepada orang laki-laki muslim yang kaya, hingga kebutuhan umat terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, pungutan tersebut tidak diperlukan lagi dan negara akan menghentikan skema ini.

“Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (TQS Az-Zariyat: 19)

Oleh karena itu, kemiskinan akan bisa teratasi dan ketimpangan pun tak akan terjadi. Dalam masyarakat Islam, orang kaya akan bahu-membahu membantu masyarakat miskin untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga, dalam kondisi pandemi, kelebihan harta si kaya akan mengalir pada masyarakat miskin, bukan pada bursa saham atau lainnya.

Negara pun sebagai pihak sentral, disertai dengan bank data yang akurat dan pejabat yang amanah, akan mampu menghimpun dana dari para orang kaya jika Baitul mal defisit. Sehingga, tidak harus berutang apalagi pada negara asing yang telah jelas menyebabkan mudaratnya.

Dalam sistem ekonomi Khilafah yang kuat, mekanisme kepemilikannya akan mengharamkan SDA dikuasai swasta atau asing. Sehingga, akan menghantarkan pada kas negara yang kuat dan stabil dan defisit anggaran akan jarang terjadi.

Begitu pula pada masa pandemi, Negara Khilafah akan fokus pada upaya penyelamatan nyawa manusia tanpa dipusingkan dengan dana yang terbatas. Walhasil, pandemi akan cepat berakhir dan kehidupan umat manusia kembali normal. Itulah sebab mengapa upaya penegakan Khilafah adalah perkara penting dan mendesak dalam upaya menyelamatkan umat manusia.[]

Comment

Rekomendasi Berita