by

Kemiskinan Ekstrem Di Negeri Kaya, Ulah Siapa?

-Opini-30 views

 

 

 

Oleh: Arini Faaiza, Pegiat Literasi AMK

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Indonesia dianugerahi dengan keindahan alam, keragaman dan sumber daya alam  melimpah. Karunia berupa daratan pertanian yang subur, pegunungan dan lautan yang sarat akan sumber daya alam melimpah.

Tidak hanya itu, keindahan alam yang menghampar dari Sabang hingga Merauke menjadi destinasi wisata yang menggiurkan. Maka wajar saja jika negeri ini mendapat julukan gemah ripah loh jinawi. Namun sungguh miris di tengah anugerah yang melimpah tersebut masih banyak masyarakat yang hidup dalam kesulitan dan kemiskinan.

Di sela pertemuannya dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDesPDTT), Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung menjadi salah satu dari 5 kabupaten yang terkategori sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.

Dengan angka kemiskinan mencapai 263.600 jiwa, dan angka kemiskinan ekstrim sebanyak 93.480 jiwa. Menyikapi hal tersebut, Dadang Supriatna akan segera melakukan langkah-langkah strategis dalam program pengentasan kemiskinan sesuai arahan pemerintah pusat, agar kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung dapat segera diatasi.

Dalam pertemuan tersebut MenDes PDTT, Abdul Halim Iskandar menuturkan bahwa penanganan kemiskinan memerlukan penanganan yang sangat detail dan terperinci, salah satunya pendataan yang akurat. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemkab dan kota, pihak swasta, akademisi, media hingga masyarakat yang harus saling bergotong royong.

Ia memberikan apresiasi kepada Pemkab Bandung yang terus mendukung program-program nasional, baik bantuan tunai, subsidi listrik, dan program padat karya lainnya. Sehingga apa yang telah ditarget pemerintah pada tahun 2024, yakni Indonesia bebas kemiskinan ekstrem dapat tercapai. (notif.id, 30/09/2021)

Target pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 sungguh merupakan cita-cita yang mulia. Kendati demikian hal tersebut tentu tidak mudah untuk diwujudkan, mengingat permasalahan kemiskinan di negeri ini bagaikan benang kusut yang sulit untuk diuraikan.

Sejauh ini pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan yang dialokasikan untuk warga miskin, seperti KIS, KIP, PKH dan Dana Desa. Pelatihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga kerap dilakukan oleh pemerintah dan LSM, akan tetapi program tersebut hanya bersifat normatif, sekedar menghasilkan produk saja tanpa ada tindak lanjut terkait bagaimana produk-produk tersebut dapat diserap oleh pasar.

Alhasil beragam program pemerintah tersebut belum memberikan perubahan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat, apalagi mengangkat kehidupan mereka dari kemiskinan. Alih-alih membantu rakyat, dana triliunan yang digelontorkan pemerintah bagi warga miskin justru tidak tepat sasaran, bahkan menjadi ajang bancakan dan korupsi para pejabat terkait.

Potret kemiskinan di Indonesia telah demikian mengakar, hingga diwariskan secara turun-temurun. Seorang kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah, ia hanya berkesempatan memiliki pekerjaan sebagai buruh kasar maupun pekerja serabutan dengan penghasilan minim, sehingga tidak mampu memberikan pendidikan yang baik dan kehidupan yang layak pada anak-anaknya.

Beberapa tahun kemudian, dengan segala keterbatasan, anak tersebut pun tumbuh besar dan memiliki kehidupan yang tak jauh berbeda dari orang tuanya, begitu seterusnya tanpa ada cara yang tepat untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Terlebih ketika pandemi seperti saat ini, kesulitan pun semakin terasa sehingga pekerjaan apapun dilakukan demi untuk bertahan hidup.

Seharusnya dengan kekayaan alam berlimpah yang dimiliki Indonesia membuat rakyat sejahtera dan menikmati kehidupan dengan tenang. Namun sungguh disayangkan, pengelolaan berbagai macam aset publik semisal tambang di seantero negeri telah dikuasai korporat asing maupun domestik, sehingga keuntungan terbesar menjadi milik perusahaan tersebut.

Sedangkan negara hanya puas dengan mendapatkan bagian beberapa persen saja, yang bahkan tidak cukup untuk membayar bunga utang luar negeri.

Begitulah ironi kehidupan di alam kapitalis, dimana segala sesuatu diukur dengan pencapaian materi. Yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin kian sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Sementara penguasa tidak mampu memenuhi tugasnya sebagai pengayom rakyat, sebagaimana amanat pasal 34 ayat 1 UUD 1945: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Harapan agar Indonesia bebas dari kemiskinan dalam waktu dekat hanya akan terwujud apabila Islam dijadikan dasar untuk mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, baik bidang ekonomi, sosial maupun pemerintahan. Sebab, aturan Islam berasal dari sang Maha Pencipta yaitu Allah Swt. melalui Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.

Pada masa aturan Islam diterapkan dalam sebuah institusi negara (Khilafah) sangat sedikit warga yang terkategori miskin. Sebab, seorang penguasa dalam sistem Islam akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengayom rakyat, semata-mata karena keimanan kepada Allah Swt. Rasulullah saw.bersabda:
“…Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perihal rakyat yang dipimpinnya….” (HR. Muslim)

Salah satu contohnya yakni pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu bahkan tidak ditemukan satu orang pun yang bersedia menerima zakat, kerena seluruh rakyatnya hidup berkecukupan.

Islam melalui khilafah memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu Khilafah juga memberikan jaminan ketersediaan pekerjaan bagi kaum laki-laki, bahkan dalam kondisi tertentu negara memberikan nafkah kepada individu per individu rakyatnya. Melarang aktivitas riba dalam setiap kegiatan perekonomian dan mengelola sumber daya alam secara mandiri dan adil sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Maka, mengentaskan kemiskinan ekstrem hanya akan menjadi angan-angan, selama sistem kapitalis masih dipergunakan untuk mengatur kehidupan. Sebab, hanya sistem Islam yang memiliki solusi tuntas dalam memutus mata rantai kemiskinan di negeri-negeri kaum muslimin, yaitu dengan penerapan hukum-hukum Islam secara total dan menyeluruh dalam sebuah institusi negara.Wallahu a’lam bi ash shawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita