by

Era Jokowi Kebebasan Pers Semakin Memburuk

Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin, S.H, saat diskusi.[Gofur/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – LBH Pers gelar diskusi bertajuk “Era Jokowi Kebebasan Pers Semakin Memburuk” di Kantor LBH Pers, Jalan Kalibata Timur IV G No. 10, Pancoran, Rabu ( 28/12).
Dalam diskusi tersebut berkembang bahasan seputar kebebasan pers yang semakin terpuruk dan hubungan kerja antara pemilik perusahaan media dengan wartawan. Trkait bahasan pertama, Nawawi Bahrudin, S.H, Direktur Eksekutif LBH Pers menyatakan keprihatinannya terhadap dinamika yang berkembang. Salah satunya adalah persoalan UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) yang menurutnya menjadi bagian yang menghambat tugas wartawan, penulis dan media.
Masagus Seciade Surya Hardadi, S.H, M.H

“Dengan UU ITE penulis di sebuah media dapat dikriminalisasi dan ini menjadi penghalang bagi kebebasan berkespresi.” Ujarnya.

Nawawi menambahkan, revisi UU ITE yang seharusnya menjadi meomentum perubahan untuk menciptakan regulasi pemanfaatan teknologi berperspektif hak asasi manusia, justru membatasi aktivitas masyarakat di dunia maya.

Menanggapi persoalan kebebasan pers dan UU ITE, di tempat terpisah, Masagus Seciade Surya Hardadi, S.H, M.H yang juga seorang pengacara mengatakan bahwa UU ITE sangat bertentangan dengan UUD’45 khususnya pasal 28E yang menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat.
“Menurut saya, UU ITE sangat bertentangan dengan UUD’45 terutama pasal 28E butir 3.” Ujar Surya saat ditemui di bilangan Kemang, Rabu (28/12). 
LBH Pers juga menyoroti persoalan profesi jurnalis. Sebagai pekerja,
jurnalis memiliki hak minimal yang sesuai dengan standard undang-undang
ketenagakerjaan di Indonesia.  [GF]

Comment