by

Erna Marlina, Amd.Keb: Penjajah Itu Bernama Investasi

Erna Marlina Amd.
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Dalam debat capres ke 4 jelang pilpres 2019 Jokowi mengutip keberhasilan pemerintah dalam mendapatkan kontrol mayoritas dari pertambangan tembaga dan emas Grasberg dari Freeport-McMoran Inc. “Anggaran kita terbatas kita tentu mengundang investment untuk investasi di Indonesia, dalam hal menyangkut kedaulatan tidak akan kita memberikan satu centimeter kedaulatan kita kepada yang lain,” ujar Jokowi.
“Ini sesuatu yang berbeda. Ini invest yang dilakukan oleh perusahaan bukan sebagai negara.” (matamatapolitik.com). Lagi, Jokowi membangga-banggakan keberhasilannya menarik investor asing, seolah investasi dari luar negeri ini adalah pencapaian dan prestasi terbesar dalam pemerintahannya.
Padahal Islam mengharamkan penanaman modal asing karena akan menjadi jalan bagi para kapitalis, baik perusahaan maupun negara untuk mendominasi perekonomian Indonesia yang berujung pada penjajahan ekonomi yang jelas mengancam kedaulatan negara.
Meskipun anggaran negara terbatas, pemerintah harusnya mengoptimalkan pendapatan negara, bukan mengemis modal kepada kapitalis asing. Contohnya, mengoptimalkan sumber daya alam yang meliputi tanah, tambang, listrik, hutan, laut, minyak dan gas. 
Sumber daya alam ini harus kita kelola sendiri dengan modal sendiri. Jika modal negara tidak mencukupi, negara bisa tawarkan kepada rakyat untuk memodalinya.
Ketika membuka lebar pintu untuk para investor asing, mau tidak mau pemerintah harus memahami bahaya dibalik manisnya kucuran dana para investor itu. Selain membuka jalan bagi penjajahan perekonomian, investasi asing ini akan menjadi utang luar negeri yang ribawi. Jelas haramnya. Dan utang ini akan menjadi tanggungan siapa? 
Tentu saja rakyat. 
Rakyat akan semakin dijerat dengan pajak yang akan digunakan untuk membayar utang-utang tersebut. Negara pun tidak akan bisa mandiri karena akan terus merasa ketergantungan kepada para investor. Belum lagi hilangnya lapangan pekerjaan karena akan diisi oleh tenaga-tenaga asing yang mereka (para investor) bawa dari negaranya masing-masing. Inilah model baru penjajahan kepada negara kita.
Islam sebagai agama sempurna yang mengatur segalanya telah mengatur alokasi anggaran yang akan menghindarkan dari investasi asing.
Dalam Islam terdapat suatu konsep yang mewujud dalam bentuk lembaga yang tak terpisahkan dalam struktur Khilafah untuk mengatur penerimaan dan pegeluaran negara yang dikenal dengan Baitul Maal. Baitul Maal dalam pengertian ini, telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya, hingga kehancuran Khilafah di Turki tahun 1924. 
Adapun sumber pendapatan Baitul Mal yaitu dari Ghanimah (merupakan pendatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan), kharaj ( merupakan pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat), jizyah (Jizyah merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-Muslim yang mampu, disebut pula dengan istilah pajak perlindungan) Fa’I (Fa’i adalah sama dengan ghanimah. Namun bedanya, ghanimah diperoleh setelah menang dalam peperangan. Sedangkan fa’i tidak dengan pertumpahan darah) lalu tanah dan pajak.
Hal ini jelas berbeda dengan Baitul Mal, APBN dalam Sistem Sekular yang sangat mengandalkan pajak dari rakyat dan utang, terutama dari luar negeri.
Padahal dalam Islam, sangat dianjurkan untuk tidak berutang, baik individu maupun kolektif (negara). Apalagi sebagai negara yang berdaulat, negara yang besar dengan kekayaan alam yang melimpah harusnya Indonesia bisa menunjukan integritasnya kepada negara lain dengan kemandirian ekonominya, supaya negara ini lebih dihargai dan dihormati. Dan  bukan dikenal sebagai bangsa besar yang dililit utang. Wallahualam bishawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita