RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA— Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Peneliti CSED INDEF, Dr. Handi Risza Idris, menilai fondasi kebijakan ekonomi syariah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah dibangun cukup kuat secara konseptual. Hal itu tercermin dari integrasi ekonomi syariah dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta pembentukan dua lembaga strategis, yakni Kementerian Haji dan Umrah serta BPJPH yang kini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Namun, Handi menekankan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran Rp 335 triliun dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), misalnya, belum secara eksplisit mengadopsi skema dan sertifikasi halal. Padahal, menurutnya, hal tersebut penting untuk menjamin keamanan produk sekaligus membangun rantai nilai halal yang terintegrasi.
Handi merekomendasikan agar pemerintah mendorong industrialisasi halal yang lebih agresif untuk mengoptimalkan potensi industri halal global yang diperkirakan mencapai US$ 3,36 triliun pada 2028. Beberapa langkah yang disarankan antara lain:
1. Menetapkan industri halal sebagai program strategis nasional dengan peta jalan terpadu;
2. Mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai bagian dari ekosistem terintegrasi;
3. Memastikan program nasional seperti MBG dan KDMP mengadopsi prinsip halal value chain secara menyeluruh; dan
4. Mempercepat penerbitan regulasi payung (omnibus law) ekonomi syariah untuk menjamin kepastian hukum dan menyinergikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
“Jika langkah-langkah itu dijalankan konsisten, Indonesia bisa benar-benar menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” ujar Handi.
Sementara itu, Prof. Nur Hidayah, Ph.D, Kepala CSED INDEF, menilai kinerja perbankan syariah dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan tren positif. Pertumbuhan pembiayaan syariah mencapai 8,13 persen (year on year), melampaui kinerja bank konvensional.
Pertumbuhan ini, katanya, ditopang kebijakan strategis seperti penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun di Himbara, pendirian Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai second anchor, dan peluncuran Bullion Bank.
Kebijakan likuiditas tersebut berhasil menurunkan cost of fund dan memperluas pembiayaan ke sektor produktif. Meski begitu, Nur mengingatkan adanya potensi risiko evergreening serta pentingnya pengawasan syariah yang lebih ketat.
Ia juga mencatat sejumlah kendala, antara lain stagnasi pangsa pasar di 7,7 persen, belum terwujudnya transformasi KNEKS menjadi Badan Ekonomi Syariah, dan lemahnya koordinasi antarlembaga.
Untuk tahun 2026, Nur mendorong percepatan pembentukan badan tunggal penggerak ekonomi syariah, transparansi dalam penyaluran dana Rp 200 triliun, optimalisasi peran BSN untuk UMKM halal, serta inovasi produk ZISWAF seperti SRIA dan CWLD agar pertumbuhan yang dicapai lebih inklusif dan berkualitas, bukan hanya kuantitatif.
Sementara itu, Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, peneliti CSED INDEF lainnya, menyoroti pentingnya memperkuat fondasi ekonomi syariah dari tingkat rumah tangga. Menurutnya, literasi keuangan syariah yang masih rendah (43,42 persen) serta kesenjangan digital menjadi hambatan utama dalam memperluas inklusi keuangan.
Ia juga menilai masih terjadi fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antara KNEKS, BPJPH, serta kementerian dan pemerintah daerah, yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan implementasi yang belum merata.
Untuk mengakselerasi kontribusi ekosistem halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang kini mencapai Rp 9.827 triliun, Murniati merekomendasikan tiga langkah strategis: membangun tata kelola terpadu lintas lembaga, mengintegrasikan data dalam National Halal Data Dashboard, dan memperkuat sinergi pembiayaan UMKM serta keluarga agar pertumbuhan ekonomi syariah semakin inklusif dan berkelanjutan.[]
Comment