by

FSI: Kami Menolak Tirani Minoritas Di Negeri Ini

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Forum Syuhada Indonesia  (FSI) yang berbasis laskar Islam gelar konferensi pers di Menteng Raya 58,  Jumat (16/12)

Panglima FSI, Diko Nugraha mengatakan, siap bela negara untuk
keselamatan umat dan kedaulatan NKRI. “Pemerintah telah gagal
mensejahterahkan rakyatnya, membuka ekonomi sebesar-besarnya
oleh asing,” ungkapnya.
 
Hadir dalam kesempatan tersebut para tokoh seperti Hardjuno Wiwoho,
Sekjen Hidupkan Masyarakat Sejahtera, Sunarti, Ketua SBSI
92 yang dikenal sebagai aktivis buruh dan Ustad Harien.
Panglima
FSI itu menyatakan, bobroknya supremasi hukum di negeri ini
ibarat tajam menghujam hati rakyatnya sendiri. 
 
“Kami menolak adanya tirani
minoritas di Negeri ini (non muslim menjadi raja) dan menolak hadirnya
WNA serta pemberian izin hak kepemilikan lahan oleh WNA di negeri ini,”
ujarnya.
Diko mengatakan pasca
amandemen UUD45, telah mencabik-cabik negeri
ini, dan memberi keuntungan pada kaum pemodal. Masuknya warga negara
asing ilegal ke Indonesia, menurutnya tidak hanya mengancam keamanan
negara, juga mendominasi kepemilikan lahan di Indonesia. 
“Kedaulatan rakyat Indonesia terhadap kepemilikan lahan pun sangat
rentan penyerobotan oleh warga negara asing. Konstitusi negara
memberikan kemudahan bagi para WNA untuk membeli tanah di Indonesia,”
imbuhnya.
Aksi lempar jumroh, sambung Diko
lebih lanjut menyampaikan sampailah pada gerbang Revolusi, karena ini
akan mengancam Sumber Daya Alam (SDA), “Kami menyerukan untuk melakukan
sweeping bagi warga negara asing, terutama warga negara China ilegal.
Karena ini akan mengancam sumber daya manusia kita. Ini mengancam adanya
pertumbuhan pengangguran di Indonesia,” tukasnya di Markas Besar FSI,
Menteng, Jakarta, Jumat (16/12).
“Umat Islam harus menolak pemberian hak kepemilikan lahan
bagi warga negara asing. Banyak benteng konstitusi telah
tercabik-cabik oleh kepentingan asing. Konstitusi berpihak bagi
kepentingan profit kaum asing,” tandasnya.
Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera
(HMS), Hardjuno Wiwoho mengatakan dukungan dan pengakuan pemerintahan yang sah Jokowi/JK dan menuntut agar semua kasus yang terbengkalai baik di
institusi KPK RI dan Kejaksaan agar diselesaikan dengan bijak, baik itu
skandal BLBI, maupun Century.
“Akibat
amandemen UUD di tahun 2002, baik di bidang hukum dan ekonomi mengakibatkan dampak negatif terhadap rakyat Indonesia. 260 juta bangsa Indonesia dikuasai hanya
oleh segelintir orag dalam lingkaran Kapitalis dan Liberalis,”
imbuhnya.
“Terlalu mahal. Revolusi
tidak perlu berdarah-darah. Umat Islam harus bersatu, jangan mau dipecah
belah di bumi Indonesia ini. Pada rangkaian aksi 411 dan 212 lalu umat bisa bersatu itu atas dasar Allah swt,” urainya
menjelaskan.
Sunarti perwakilan SBSI 92, menyampaikan, banyak kepentingan politik
yang dicampur aduk, baik itu persoalan pilkada, penistaan agama.
Sebagai bagian anak bangsa harus cermat dalam menyikapi persoalan yang
ada kali ini.
“Ada
khususnya persoalan di kaum buruh, dimana adanya tenaga kerja asing,
dimana telah  disepakati. Memang sudah banyak ditandatangani dan
memudahkan investor asing masuk ke Indonesia,” ungkapnya.
Bagi Kaum buruh, apabila masuk
ke negara lain pasti diberikan syarat di mana dia bekerja, tapi di
Indonesia berbeda, tanpa memahami dan mengenal bahasa Indonesia. ”
Dimana harga diri bangsa, jika bahasa tidak dipakai,” jelasnya penuh
pertanyaan.[Nicholas]

Comment