by

Gemi Wulandari, S.Pd: KDRT Merebak Karena Syariat?

Gemi Wulandari, S.Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Media kini dipenuhi oleh berita-berita tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berbagai kasus kekerasan suami
terhadap istri ataupun sebaliknya semakin membuat miris dan memprihatinkan.
Suami membunuh istri, istri membunuh suami seakan sudah menjadi hal yang biasa
terdengar di telinga kita saat  ini.
Perlakuan kasar bahkan bukan saja terjadi diantara pasangan akan tetapi juga
terjadi pada anak-anak. Bukan hanya pada fisik, kekerasan seksual kerap
terjadi. Ada ayah tega memperkosa putrinya hingga hamil dan melahirkan.
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk
Keadilan (LBH APIK) mencatat, dari total 648 pengaduan, ada 308 kasus KDRT. LBH
APIK mencatat, kasus KDRT lebih tinggi 47,53 persen dari kasus lainnya
selama tahun 2017. Sedangkan dalam Catatan Lembaran Tahunan (CATAHU)
Komnas Perempuan 2018 menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan kekerasan
di ranah privat/personal yang diterima mitra pengadalayanan, terdapat angka
kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak
2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat
pertama yakni 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka
ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus.
Padahal
pemerintah sudah membuat undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tetapi mengapa tiap tahun angka perlakuan KDRT
justru mengalami peningkatan?
Tuduhan
Berbuah Ancaman
Di dalam
undang-undang no. 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan
dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.
Sedangkan PBB
mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “semua tindak kekerasan
berbasis jender yang berakibat atau dapat berakibat pada kesakitan dan
penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk di dalamnya
ancaman untuk melakukan kekerasan, pengekangan atau penghilangankebebasan, yang
terjadi di dalam ruang pribadi atau rumah dan atau di ruang publik.”
(Kompas.com, 18/10/2018)
Melihat dari
kedua definisi tersebut,  fokus
pembahasan mengarah pada perempuan/berbasis gender. Sehingga tak heran, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komnas Perempuan,
Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan Perhimpunan Advokat Indonesia
(Peradi) menandatangani nota kesepahaman tentang akses keadilan bagi perempuan
korban kekerasan pada 23 November 2011. Salah satu poinnya adalah
mengintegrasikan HAM dan gender dalam kurikulum pendidikan aparat penegak
hukum. 
Mereka membuat
kampanye-kampanye untuk menghentikan 
kekerasan tidak hanya dilakukan atas nama kejahatan seksual,
diskriminatif, namun juga terhadap kekerasan agama. Sebab menurut mereka setiap
orang  memiliki kebebasan.  Kalangan feminis pun menuduh bahwa ayat-ayat
tentang izin istri kepada suami,nusyuz, poligami, kepala keluarga, nafkah, hak
menjatuhkan talak, dan sebagainya itu telah mensub-ordinatkan perempuan.
Arus deras
sekular
isme sangat mudah tertanam dan menjadi
standar pemahaman karena keimanan tidak lagi dijaga oleh individu, masyarakat
dan negara. Paham gender telah berhasil merekonstruksi peran perempuan. Dengan
dalih kebebasan dan penghargaan atas HAM, ketaatan pada syariat jadi
tergantikan.  Istri tidak harus mematuhi
perintah suami, seorang gadis tidak perlu tunduk pada orangtua/walinya. Bebas
mengumbar aurat, bebas mengumbar syahwat. Sehingga guncangan sekecil apapun akan
dengan mudah mengancam kesakinahan dalam rumah tangga.
Adanya
perselisihan antara suami dan istri sering menjadi alasan terjadinya kekerasan
secara psikis. Padahal suatu perselisihan antara suami istri tersebut adalah
sesuatu hal yang wajar terjadi. Keinginan suami untuk dipenuhi kebutuhan
seksualnya saat istri tidak mau, bisa dijadikan delik kekerasan seksual di
ranah privat. Keinginan orangtua/wali menutup aurat kepada anak gadisnya
dianggap pemaksaan dan tindakan kekerasan. Bukankah ini ancaman bagi
kesakinahan dan keutuhan keluarga?
Maka tidaklah
mengherankan data kekerasan di ranah privat/personal semakin meningkat seperti
yang dicantumkan di dalam CATAHU 2018, persentase tertinggi adalah kekerasan
fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan
psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus).
Hal lain yang
mengejutkan pada CATAHU 2018, untuk kekerasan seksual di ranah privat/personal
tahun ini, incest (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga)
merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus, kedua
adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persetubuhan/eksploitasi
seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus incest, sejumlah 266 kasus
(22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160
kasus (13,2%).
Di tahun 2018
ini, CATAHU juga menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah
privat/personal adalah pacar sebanyak 1.528 orang, diikuti ayah kandung
sebanyak 425 orang, kemudian diperingkat ketiga adalah paman sebanyak 322
orang. Banyaknya pelaku ayah kandung dan paman selaras dengan meningkatnya
kasus incest.
Keluarga
Bahagia, Keluarga Surga
Islam memiliki
aturan menyeluruh dalam menyelesaikan berbagai persoalan manusia, termasuk
permasalahan KDRT. Islam telah mengajarkan bagaimana seorang muslim membangun
keluarga yang ideal. Keselarasan menjalani kehidupan berkeluarga dengan aturan
yang ditetapkan Alah SWT menjadi kunci diraihnya kebahagiaan dunia dan akhirat
dalam berkeluarga. Tuduhan-tuduhan miring terhadap aturan Islam hanyalah akan
membawa pada kehancuran.
Apa yang tengah
dirintis oleh keluarga menuju kebahagiaan dunia akhirat haruslah senantiasa
dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu diperlukan upaya dari
seluruh anggota keluarga untuk menjadikan diri mereka sebagai sosok ideal yang
berkepribadian Islam. Kekuatan kepribadiannya tidak hanya tampak dalam
semangat, idealisme dan himmah (cita-cita) untuk membawa keluarga menuju
kebaikan. Tapi, setiap anggota keluarga juga harus memiliki bekal pemahaman
Islam agar berani menantang segala ancaman dan mampu menaklukan tantangan masa
depannya.
Islam memberikan
langkah-langkah yang harus dilakukan: Pertama, jadikan takwa sebagai
landasan. Hal ini dibangun dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT dan menjadi
sarana dalam meniti tangga mewujudkan masyarakat Islam. Dengan ketakwaan ini,
suami istri akan menghargai ikatan pernikahan dan tidak mudah tergoda oleh
bermacam-macam gangguan yang bisa meruntuhkan ikatan tersebut dan memalingkan
dari tujuan berkeluarga sebagaimana yang telah ditentuakan oleh syariat.
Landasan takwa juga akan menentukan visi dan misi keluarga. Saat takwa hilang,
keluarga akan kehilagan arah, visi dan misi yang benar.
Kedua,
terikat dengan hukum syara. Setiap anggota keluarga harus menjadikan Islam
(halal dan haram) sebagai standar dalam berbuat sesuatu, bukan hawa nafsu
termasuk dalam persoalan keluarga.
Ketiga, menjaga
hak dan kewajiban. Islam memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing
anggota keluarga. Pengalihfungs
ian masing-masing
anggota keluarga berarti menyalahi fitrah dan sunatullah serta merupakan wujud
ketidaktaatan pada syariat-Nya. Anak-anak juga anggota keluarga yang tidak bisa
dilepaskan dari ketentuan syariat-Nya.
Keempat,
penjagaan internal keluarga. Bekal pemahaman Islam pada setiap anggota keluarga
dapat menjadi mitra pengontrol berjalannya fungsi keluarga. Mereka akan
senantiasa beramar ma’ruf nahi munkar kepada sesama anggota keluarga dan saling
berlomba-lomba dalam kebaikan serta mengokohkan satu sama lainnya. Sebagaimana
dijelaskan dalam QS. At Tahrim ayat 6: “Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya
adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras,
yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
Rusaknya
keluarga, maka akan berdampak pada kerusakan masyarakat. Persoalannya bukan
terletak pada individu semata, tapi sudah menyentuh ranah sistem. Menerapkan
sistem Islam secara kaffah akan menjadikan suasana keimanan pada keluarga dan
anggota-anggota di dalamnya. Sehingga akan terwujudlah kebaikan dan kebajikan
bagi manusia seutuhnya.
Kelima, Negara memiliki peran sangat penting
untuk melindungi dan mengayomi keluarga. Negara harus menghindarkan segala
bahaya yang mungkin mengancam, baik dari dalam maupun dari luar.
Dari dalam,
negara harus menyediakan segala fasilitas untuk memberikan pemikiran dan
pemahaman yang benar, membentuk aqidah yang kuat, menerapkan seluruh aturan
Islam yang menjamin kesejahteraan, dan memberikan jaminan pendidikan.
Sedangkan dari
luar, negara harus membentengi keluarga dari pengaruh ide, pemikiran dan budaya
asing yang menyerbu melalui globalisasi seperti pemahaman kesetaraan
gender/feminisme, sekularisme dan lain-lain. Negara harus tegas menolak
berbagai campur tangan asing yang memberikan pengaruh negatif terhadap keluarga
seperti berbagai konvensi internasional. Dalam hal ini negara haruslah bersikap
mandiri, tidak tergantung pada bantuan internasional yang memberikan berbagai
persyaratan sebagai alat penjajahan.
Dengan demikian,
a
da keselarasan langkah dari seluruh anggota
keluarga
dan negara terhadap misi kebahagiaan keluarga dunia
dan akhirat
.

Saatnya harus
kembali pada sistem Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai teladan untuk
menuju kehidupan yang lebih baik, membentuk keluarga
-keluarga bahagia di dunia dan bahagia di akhirart (surga), yaitu di bawah
naungan Islam
.[] 

Gemi Wulandari, S.Pd adalah Penulis Buku Muslimah, Dimana Identitasmu?

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + six =

Rekomendasi Berita