by

Gugat Dewan Pers Insan Pers Jawa Timur Datangi DPRD

RADARINDONESIANEWS.COM, SURABAYA – Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 harus dijamin sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kemerdekaan berpendapat itu menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal itu pula yang menjadi salah satu landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers).
Dalam Pasal 2 UU Pers ditegaskan bahwa: ”Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Penegasan pasal ini jelas memposisikan pers sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Karena negara ini milik rakyat, maka pers perlu diberikan kebebasan seluasnya untuk melaksanakan amanat rakyat.
Namun sayang, lahirnya UU Pers ditangan Dewan Pers pasca-reformasi belum mampu menghentikan ancaman mengekang kemerdekaan pers sebagaimana dulu kerap dilakoni pemerintahan orde baru. Bahkan parahnya, bibit-bibit ancaman terkini tak hanya datang dari luar, internal pers pun mulai menggerogoti kemerdekaan pers itu sendiri.
Anggapan itu tak berlebihan dan bukan tanpa alasan. Beberapa waktu terakhir, tak hanya adanya upaya menambah delik-delik pers ke dalam RUU KUHPidana, masalah lain yang tak kalah gawat soal dugaan kesewenang-wenangan Dewan Pers.
Sejak berlakunya UU Pers, Dewan Pers menjadi lembaga independen yang dibentuk untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) karena kemerdekaan pers termasuk bagian dari HAM. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari pemerintah pada jajaran anggotanya. Kedudukan Dewan Pers tersebut jelas tertuang dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers): Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi antaranya melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
Selain melindungi kemerdekaan pers, dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf c dan d UU Pers menegaskan bahwa Dewan Pers juga memiliki wewenang: menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
Pasal 15 ayat (2) huruf a, c dan d tersebut sengaja dikemukakan oleh rekan rekan insan pers Jawa Timur, sebab Dewan Pers dalam praktiknya dirasa mulai keluar dari apa yang diamanatkan UU Pers. Bukan hanya soal verifikasi—rasa beredel—perusahaan pers yang belakangan banyak ditentang para pelaku media, namun yang menjadi sorotan insan pers kali ini mengenai PPR Dewan Pers.
PPR Rasa Beredel
PPR adalah singkatan dari Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. PPR dikeluarkan Dewan Pers sebagai salah satu upaya tindak lanjut atas aduan yang diterima dari masyarakat. Lebih jelasnya, PPR merupakan tindak lanjut Dewan Pers atas aduan masyarakat yang tidak berhasil diselesaikan melalui ajudikasi dan musyawarah mufakat. Artinya, ada sebuah proses dilakukan Dewan Pers sebelum mengeluarkan PPR tersebut.
Menjadi masalah besar ketika PPR yang dikeluarkan Dewan Pers malah menyimpang dari UU Pers dengan semangat kemerdekaannya. Rasa-rasanya, kondisi demikian sedang dialami insan pers di Indonesia , sebagai bukti banyaknya jurnalis yang direkomendasikan dewan untuk di kriminalisasikan dan bahkan kematian kematian para jurnalis akhir akhir ini yang tidak berfungsinya Dewan Pers saat ini,
Data banyak yang diungkapkan oleh insan pers Jawa Timur beberapa dan wartawan media “divonis” Dewan Pers via PPR—rasa KRIMINALISASI yang pada pokoknya menyatakan: Serangkaian berita cetak maupun online ,” tidak berimbang, tidak akurat, tidak uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi serta sebagian hanya menggunakan data sumber-sumber sekunder.
PPR Dewan Pers itu sering kali kemudian memutuskan bahwa media cetak dan online yang melakukan pelanggaran karena:
Memuat berita yang tidak memenuhi standar kualitas karya jurnalistik dari aspek teknis maupun etis;Tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan 6 UU Pers.
Menariknya, atas dasar itu kemudian Dewan Pers memberikan rekomendasi kepada pengadu untuk: “Menyerahkan kasus ini ke penegak hukum, dan meminta kepada pengadu atau pihak lain yang dirugikan untuk membuat laporan kepolisian.” Sekali lagi biar singkat dan jelas:
“Merekomendasikan pengadu membuat laporan kepolisian.”
PPR Dewan Pers No: 12/PPR-DP/IV/2017
Sampai saat ini para jurnalis ataupun perusahaan pers masih terheran-heran apa maksud melanggar pasal 3 dan 6 UU Pers kemudian pengadu didorong Dewan Pers melapor ke polisi. Rekan rekan insan pers hingga kini masih berupaya mencerna sambil menafsir-nafsir PPR Dewan Pers itu.
Dalih-dalih subjektif personel di Dewan Pers yang memeriksa teradu begitu kuat terasa. Mulai dari duduk kebenaran data yang terkesan digantungkan pada pengadu semata, hingga satu hal yang menarik mengenai penegasan soal kewajiban wartawan untuk melakukan verifikasi kembali sebelum mengolah data yang dipublikasi sebuah institusi resmi.
Pemahaman rekan rekan terkait ferifikasi demikian bukan tanpa dasar. Analoginya begini, ketika mengambil informasi berdasarkan pernyataan resmi juru bicara presiden lewat TV swasta (sumber sekunder), kan jadi lucu juga jika wartawan harus pula melakukan verifikasi langsung ke presidennya. Apalagi wartawan daerah yang jauh dari Istana Negara.
Kembali soal “vonis” Dewan Pers via PPR—rasa KRIMINALISASI —terhadap wartawan Anggaplah praktik jurnalistik dilakoni awak media daerah itu adalah pelanggaran kode etik. Kemudian yang jadi soal, lantas apa dasar Dewan Pers merekomendasikan via PPR agar pengadu menyelesaikan kasus itu ke kepolisian? PPR—rasa KRIMINALISASI
Bukankah PPR demikian sama halnya Dewan Pers turut mengaminkan delik-delik pers perlu dimasukkan dalam KUHP?Bukannya itu sama halnya Dewan Pers ikut menguatkan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tak pantas menyandang lex specialis dan delik pers harus diobok dengan KUHP peninggalan kolonial belanda itu?Bukankah itu sama halnya Dewan Pers ikut mengekang kemerdekaan pers?Apakah Dewan Pers lupa isi KEJ yang mereka tetapkan dan awasi pelaksanaannya?
Pertanyaan terakhir itu sengaja ditebalkan, mengingat KEJ menegaskan bahwa “Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.”
Begitu jelasnya uraian penutup KEJ yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, tertanggal 14 Maret 2006, di Jakarta.
Lalu, apa artinya kalimat penutup KEJ itu jika pada praktiknya, Dewan Pers malah merekomendasikan pengadu melapor perusahaan pers ke kepolisian. Bukankah ini sama saja Dewan Pers mengangkangi KEJ yang mereka tetapkan sendiri?
Tanpa Hak Jawab
Di sisi lain, beberapa insan pers menyampaikan dewan pers rasa-rasannya ada standar ganda dalam penanganan tiap delik pers?
Contoh bersumber dari putusan perkara pers nomor 04/Pdt.G/2015/PN,
Majelis hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangannya mengurai: Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 903 K/PDT/2005 menyebutkan bahwa kebebasan pers merupakan prinsip dasar yang dijamin dalam UUD dan sistem kenegaraan Republik Indonesia; oleh karena itu Hak Jawab dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pers merupakan prinsip yang mengatur keseimbangan lembaga pers dan individu ataupun kelompok; Maka penggunaan Hak Jawab dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pers merupakan tonggak yang harus ditempuh sebelum memasuki upaya hukum lain.
Mengenai “Hak Jawab”, beberapa insan pers Jawa Timur juga sempat berkata sejumlah PPR dikeluarkan Dewan Pers yang salah satunya bernomor: 37/PPR-DP/X1/2016. Dalam PPR tersebut terurai rentetan pelanggaran dilakukan salah satu situs berita yang bermarkas di Jakarta Pusat.
PPR itu menyebut akibat pemberitaan teradu, pengadu menjadi sasaran kebencian anggota masyarakat. Pun pemberitaan itu menimbulkan keraguan dari para anggota jemaat pengadu. Dari rentet uraian pelanggaran itu, kemudian Dewan Pers via PPR memberikan rekomendasi agar pengadu mengajukan Hak Jawab kepada media online itu alias pihak teradu.
Membaca PPR itu saja, kemudian disandingkan dengan PPR kepada kasus kasus yang dialamali insan pers rasanya ada disparitas yang begitu kontras
Media yang tergabung dalam Dewa Pers dengan segala pelanggarannya didorong agar pengadu memenuhi “hak jawabnya”. Sedangkan penerapan terhadap bebarapa media yang diluar Dewan Pers berbeda: tanpa hak jawab, pengadu didorong melapor ke polisi!
Menggugat Segugat-gugatnya Gugat
Para insan pers Jawa Timur mengikrarkan setia menjaga komitmen perjuangan melawan penindasan. Sekarang, perjuangan apa yang akan dilakukan? PPR Dewan Pers terasa begitu timpang! Menurut insan pers sudah sepantasnya dan mengambil langkah perlawanan dengan segala upaya, salah satunya menggugat dengan membubarkan dewan pers .
Adalah hak setiap orang maupun sebuah perusahaan sebagai subjek hukum untuk memperjuangkan haknya. Sama hal yang dilakukan pengadu, teradu pun punya hak yang sama tentunya. Apalagi hingga kini para insan pers harus menjalani efek PPR yang melahirkan rekomendasi rekomendasi dewan pers.
Kenapa menggugat segugat-gugatnya gugat perlu dilakukan? Tentunya bukan sebatas upaya menuntut mundur tapi lebih tegasnya bubarkan Dewan Pers , bahkan lebih dari itu, untuk mengembalikan citra postif Pers Indonesia di mata masyarakat beserta kepercayaan atas karya para jurnalis. [RAJAWALI]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =

Rekomendasi Berita