by

Hanif Kristianto*: Duka Pemilu dan Mimpi Revolusi Industri 4.0

  Hanif Kristianto
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Apa mau dikata, pesta lima tahunan berubah menjadi duka tak berkesudahan. Satu persatu petugas berguguran. Sementara, suara tuhan tetap dijaga bersama jutaan pasang mata. Di tengah gaung revolusi industri (RI) 4.0 tak mampu membawa dampak positif bagi keberlangsungan pemilu. Model komputasi dalam input data sering salah. Ujungnya human error. Lantas, apa guna making Indonesia 4.0 untuk membantu kemudahan pekerjaan manusia?
Tak hanya politik yang berevolusi. Perubahan revolusi industri ditandai dengan otomatisasi, sistem komputer, kecerdasan buatan, dan serba internet. Pemilu yang inginnya jujur dan adil malah tak menyentuh penggunaan teknologi. Input data dan daftar pemilih tetap menjadi persoalan pelik pada pemilu 2019. Lantas, apakah benar pemilu 2019 didesain bukan untuk suksesi kepemimpinan? Atau pemilu 2019 didesain dalam hegemoni kepentingan syahwat kuasa? Hal inilah yang menjadi perenungan besar bagi bangsa yang mencoba beranjak hebat.
Miskonsepsi Demokrasi
Demokrasi berbiaya mahal itu pasti. Pasca keruntuhan fasisme dan diktatorisme, demokrasi membuat konsep-konsep yang sulit diwujudkan. Berkaitan di Indonesia, demokrasi sekadar lipstik. Tak pernah ada demokrat sejati. Hal ini disebabkan, demokrasi yang diekspor ke Indonesia hanya dijadikan tameng kebangkitan Islam. Demokrasi menjadi alat untuk menerima Islam sebagian dan meniadakan sebagian lainnya. Artinya untuk menganalisasi gairah keberislaman seolah-olah demokrasi menerima Islam.
Miskonsepsi demokrasi yang tampak dari pemilu 2019 ialah ketertinggalan jauh dari penerapan teknologi, digitalisasi data, dan kecepatan hasil penghitungan suara. Justru sebaliknya, teknologi itu diakali oleh upaya kecurangan yang diduga demi memenangkan penguasa petahana. Inilah akibat kemajuan sains dan teknologi tidak diimbangi dengan kecerdasan iman.
Rakyat sudah terbuai dengan demokrasi. Suara rakyat suara tuhan, namun giliran rakyat menuntut perubahan dan kejujuran pemilihan dianggap inkonstitusional. Bukankah keculasan dan kecurangan dalam berpolitik itu inkonstitusional demokrasi? Miskonsepsi demokrasi di Indonesia sudah masuk pada tahapan akut. Malahan menjadi parasit yang jika dibiarkan, lagi-lagi rakyat menjadi korban. Tidak ditemukan politisi yang betul-betul membela rakyat dan umat.
Miskonsepsi demokrasi terjadi dikarenakan:
Pertama, sistem ini dibangun dengan ekspektasi tinggi tapi tidak sesuai realita. Kecerdasan pemikiran manusia penggagasnya tidak mampu menjangkau perubahan yang terjadi di masa depannya. Alhasil, seolah rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, namun sekadar urusan coblosan. Selebihnya, kepentingan individu, partai, dan kelompok yang lebih dominan.
Kedua, ladasan kebebasan dan pemisahan agama dari politik menjadikan demokrasi liar. Bergantung penggunanya. Jika di dalam hatinya ada niat jahat, maka demokrasi berubah menjadi diktator-demokratis. Jika di dalam hatinya ada niat mengeruk dan menumpuk kekayaan dunia, maka demokrasi berubah menjadi rakus-diktatoris. Demokrasi sesuai selera penguasa.
Ketiga, desain negara demokratis tidak untuk seluruh negara di dunia. Demokrasi bisa jadi cocok untuk Amerika, tapi tidak cocok untuk Indonesia. Hal ini disebabkan demokrasi tak mampu menjangkau alur kehidupan yang cepat berubah dengan keinginan manusia yang berbeda-beda. Model penyatuan dalam demokrasi bertumpu pada kepentingan, bukan pada rasa kebersamaan untuk mengurusi kehidupan rakyat.
Keempat, di Indonesia yang mayoritas muslim, sistem demokrasi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Semisal demokrasi membolehkan bebas kecurangan, namun Islam justru menganggapnya dosa dan harus mendapat hukuman. Demokrasi membolehkan politik uang, namun Islam melarangnya karena bisa terkategori suap. Pun demikian, praktik yang dianggap demokratis pun banyak yang tidak sesuai dengan Islam. Alhasil, upaya menyamakan Islam dengan demokrasi merupakan penyesatan istilah dan pengaburan fakta.
Bagaimana dengan RI 4.0?
Sangat rawan penyelewengan jika penggunaan misi revolusi industri 4.0 dalam bidang politik. Pasalnya upaya manipulasi data, pengaburan fakta, dan utak-atik angka disesuaikan kepentingan manusia yang haus kuasa. Sebaliknya, pemakaian RI 4.0 dalam politik yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan, akan memudahkan kinerja panusia. Misalnya proses input data bisa dilakukan cepat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban kinerja. Penyiapan infrastruktur teknologi dibangun demi kepentingan kecepatan, kecermatan, dan ketepatan.
Pengintegrasian big data, misal jumlah penduduk Indonesia dan daftar pemilih tetap (DPT) akan mudah terindentifikasi. Syaratnya ada kesinambungan dan kejujuran pemasukan data. Kondisi ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, amanah, jujur, dan takut dosa. Ketika kejelasan data ini baik dari tingkat pusat dan daerah terkoneksi, akan mudah urusan administratif apa pun. Kepentingannya tidak sekadar untuk pemilu, tapi juga untuk upaya penyejahteraan rakyat.
Berkaitan dengan RI 4.0 untuk politik negara juga harus melindungi data pemilih agar tidak digunakan untuk kepentingan bisnis. Sebab big data sudah menjadi bisnis baru dalam digitalisasi kehidupan. Karenanya negara harus memberi jaminan.
Jika carut marut pemilu sedemikian rupa, maka RI 4.0 sekadar mimpi. Upaya penggunaan teknologi hanya menjadi bumbu kosong kemajuan negeri ini. Negeri ini butuh pemimpin yang tak sekadar beretorika tapi betul-betul mau mengurusi urusan rakyatnya. Rakyat bukanlah kumpulan domba-domba tersesat. Rakyat juga butuh pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul-Nya serta mampu menggunakan teknologi untuk melindungi dan menyejahterahkan rakyatnya. Ke depan model pemilihan akan berbasis digital dengan pernak-perniknya.[]

*Analis politik dan media

Comment

Rekomendasi Berita