 |
| Hanif Kristianto |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Puisi pun beramunisi. Semenjak Neno Warisman melalui munajat 212 dalam membacakan puisi yang mendalam dan menggentarkan. Ada sebait cuplikan yang redaksinya mirip diucapkan oleh Nabi Muhammad tatkala mengharap kemenangan dalam jihad akbar. Polemik pun bertebaran, lebih khususnya dari kubu petahana. Publik pun paham jika Neno Warisman berada dalam barisan #2019GantiPresiden dan termasuk tim pemenangan Prabowo-Sandi.
Apa yang dilakukan Neno Warisman sama halnya dilakukan Khofifah Indarparawansah. Khofifah menyebutkan jika pilpres 2019 merupakan jihad memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di hadapan jejaring untuk meraup suara di kalangan muslimat dan santri. Tim BPN Prabowo pun tak merespon itu dengan mengatakan seolah-olah pilpres merupakan laga perang.
Polemik di antara polemik seputaran pilpres menjadi suguhan tersendiri. Pasalnya pemilu damai yang diharapkan mustahil terwujud. Secara adu fisik memang belum kentara, namun adu gagasan dan saling serang untuk menjatuhkan tampak nyata. Kondisi ini dipengaruhi oleh mekanisme demokrasi yang menghalalkan segala cara. Demokrasi tidak mengenal pahala dan dosa. Demokrasi tak mengenal baik dan buruk. Sebab asas demokrasi adalah kebebasan (liberalisme).
Jihad Akbar?
Bagi kubu oposisi yang direpresentasikan ‘kewarasan berfikir’ terwakilkan untuk ada perubahan. Meski perubahan masih bersifat parsial yaitu ganti rezim dan pemimpin. Sementara petahan menginginkan dua periode dengan segala cara. Keradikalan masing-masing pendukung terwakili untuk membela keduanya.
Politik identitas—baik kelompok Islamis maupun liberalis—terasa mewarnai kontestasi pemilu 2019. Kelompok petahana yang lebih banyak diisi dan didukung kalangan liberalis kerap menuding oposisi dengan politisasi agama. Meskipun ada kelompok Islam lebih sebagai pelengkap yang dikuasai liberalis.
Hal yang sering dilontarkan dalam kampanye gelap dengan monsterisasi khilafah, isu NKRI, Aswaja, dan perpecahan. Jelas arah petahana selain menyerang oposisi secara langsung juga menyerang Islam. Puisi Neno Warisman pun ditanggapi gegap gempita dengan menyalahkan seolah-olah memaksa Tuhan. Padahal di sisi lain mereka kerap memisahkan agama dan politik. Mendadak membela Tuhan ini pun aneh dan tidak konsisten dengan gagasannya.
Baru kali ini pun, ada seorang presiden yang sedikit penghormatannya dari rakyatnya. Ketika petahana salah dalam data, tak segan-segan rakyat merespon dengan nada sinis. Ragam julukan negatif dialamatkan pada petahana. Belum lagi penegakkan hukum yang masih tebang pilih. Memang pemimpin tidak secara langsung memerintahkan, namun alat-alat negara yang menjalankan itulah bukti kepanjangan tangan presiden. Bukti faktual kaitannya dengan ujaran kebencian dengan palu godam UU ITE.
Kubu petahana pasca debat kedua mengalami kegoncangan. Hal ini menjadi bola-bola panas untuk meruntuhkan pertahanan petahana. Kubu oposisi menemukan momentum untuk kian menyerang lawan. Bak suatu permainan, oposisi berada di atas angin. Kondisi ini pula yang menyebabkan bandar berhitung ulang dalam memberikan dukungan. Maklum, bandar dan man behind scene dalam kontestasi ini tidak nampak. Mereka bergerak sistemis dan terarah untuk mengumpulkan dukungan dari dalam dan luar negeri.
Jika pemilu 2019 ini dimaknai jihad akbar, maka perang bintang antar dua kubu tak terelakan. Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia berada dalam keterasingan. Posisinya terombang-ambing akibat tidak berpegangan pada politik Islam yang sahih. Di sisi lain, rakyat butuh segera perubahan dengan mengakhiri ragam kedzaliman dan ketidakadilan dalam hidup. Beban hidup kian meningkat. Kondisi sosial rakyat sia-siap mengalami pecah ban. Politik demokrasi tak mampu menyatukan hati rakyat yang sudah rapuh dan penuh keluh.
Arus Baru
Di tengah seteru ada arus baru dan pelajaran berharga dari polemik politik. Hal itu bisa diamati sebagai berikut:
Pertama, lambat laun rakyat mulai peduli politik. Kebangkitan politik perempuan dalam sebutan emak-emak sangat mendominasi.
Kedua, pengaruh komunikasi dalam dunia digital membawa pesan cepat untuk mengajak pada perubahan. Pesan berantai memasuki relung media sosial. Nah, penerima pesan harus waspada dari jebakan batman dan hoax yang sengaja dibuat.
Ketiga, selain keinginan ganti rezim ada arus baru ganti sistem. Kalangan yang mengusung politik Islam menemukan momentum yang tepat untuk melakukan sosialisasi dan pencerahan. Carut marutnya pengaturan negara. Pemimpin yang tidak mampu mengurusi urusan rakyatnya menjadi amunisi untuk meruntuhkan rezim.
Keempat, semua politisi dan calon pemimpin membutuhkan legitimasi publik. Maka jangan heran jika semua mendekat pada ulama, tokoh masyarakat, santri, dan rakyat. Kedekatan itu memiliki maksud agar kepemimpinannya merasa disetujui dan disepakati.
Kelima, publik pun akan semakin tahu karakter calon pemimpin dan politisi di negeri ini. Selama ini politisi jauh di hati rakyat dan cuma dekat di baliho. Komunikasi politik yang dibangun akan semakin menunjukan siapa dan bagaimana mereka.
Alhasil pemilu 2019 rakyat Indonesia harus berfikiran waras. Jiwanya harus bermartabat. Puja puji jangan terlalu berlebih. Sebab berharap pada manusia siap-siap rakyat kecewa. Sebaliknya, jika harapan rakyat hanya pada Allah dan sistem yang diridhoi Allah, niscaya kedamaian itu terwujud. Berkah negaranya bahagia rakyatnya. Perubahan dengan arus baru itu pasti. Karenanya kekuasaan itu akan silih berganti. Rakyat juga harus disiapkan dalam arus gerbong yang tidak hanya perubahan rezim, tapi juga perubahan sistem yang lebih baik (Islam).
Penulis adalah Analis Politik dan Media
Comment