by

Hawilawati, S.Pd: Akankah OBOR Sehatkan Ekonomi Indonesia Dan Bebas Utang?

Hawilawati, S.Pd
Di saat bangsa ini masih sengit menghitung suara, siapa yang akan menjadi orang nomor satu di Indonesia. Pemerintah  juga sedang sibuk mengikuti perjanjian megaproyek One Belt One Road (OBOR) yang diinisiasi oleh China. Tujuannya yaitu membuka keran konektivitas dagang antarnegara di Eropa dan Asia melalui jalur sutera maritim.
OBOR  merupakan megaproyek paling ambisius yang digagas oleh  satu pemerintahan di era milenial ini dengan melintasi 65 negara dan menghubungkan antara Asia, Afrika hingga Eropa tersebut menelan dana mencapai US$ 8 triliun atau senilai Rp 113 ribu triliun. Kolaborasi ekonomi terbesar di abad ini akan meningkatkan pengaruh tiongkok bagi perekonomian dunia lewat jalur darat dan laut. (CNN Indonesia 25/04/2019)
Inisiatif yang sudah disosialisasikan melalui pidato presiden tirai bambu Xi Jinping di Kazakhtan dan Indonesia pada tahun 2013. Akhirnya Indonesia meneken 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) atau pengembangan 23 sektor usaha, antara pebisnis Indonesia dengan China setelah pembukaan KTT Belt dan Forum kedua di Beijing, Jumat (26/4/2019).
Penandatanganan kerja sama dengan skema Business to Business (B to B) bagi Indonesia  itu akan difokuskan pada empat koridor yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara serta Bali.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan bahwa proyek kerja sama empat koridor Indonesia dan China dengan nilai total US$14,2 miliar tersebut, bukanlah utang yang harus ditanggung pemerintah (Bisnis.com).
Namun akankah megaproyek itu benar-benar membantu memulihkan  ekonomi Indonesia yang sudah carut marut menjadi sehat, mandiri dan dipastikan  tidak akan menambah utang dan masalah baru?
Negara mana yang tidak mengenal potensi zamrud khatulistiwa nan elok ini. Memiliki sumber daya alam (SDA) yang berlimpah. Kekayaan darat dan lautan yang indah dan mempesona. Bonus demografi yang tinggi. Termasuk posisi silang yang strategis sebagai lintasan Sealane of Communications (SLOCs) yakni jalur perdagangan dunia yang selalu ramai, terletak di antara dua benua (Eropa dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Ditambah kondisinya yang memiliki ribuan pulau hingga terdapat  banyaknya pintu masuk baik jalur udara, laut maupun darat.
Tak heran dengan potensi diatas, membuat  negara kapital sangat terpincut dengan Indonesia. Indonesia pun kerap kali diikutsertakan dalam perjanjian-perjanjian ekonomi atau perdagangan dunia sekalipun indonesia bukan kategori negara industri besar. Karena pada dasarnya negara industri membutuhkan negara pasar (konsumen) yang akan terus dikondisikan bergantung dengan komoditasnya. Dan negeri-negeri berkembanglah yang dibidik sebagai negara pasar tak terkecuali Indonesia.
Tanpa OBOR saja investasi China terhadap Indonesia sangatlah besar, sebagaimana dilansir CNN.Indonesia  bahwa total investasi asal China dan Hong Kong sekarang sudah peringkat satu mengalahkan Singapura. Ini artinya hubungan dagang Indonesia-China besar sekali,” 
Bayangkan jika China sebagai investor terbesar di negeri ini, ditambah jalur OBOR yang langsung menghubungkan jalur perairan China ke Indonesia untuk memudahkan Jalur dagangnya, belum lagi dengan segala pembangunan infrastruktur dengan biaya pinjaman utang untuk mendukung megaproyek tersebut yang terus digelontorkan. 
Tak ada makan siang gratis, perlahan namun pasti maka negeri ini akan  berada dalam cengkramannya, mengancam ekonomi bangsa dalam jebakan utang kepada China. Hingga banyak merasakan kemudhorotannya.
Dengan proyek OBOR ini, bersiap generasi berikutnya juga akan menyaksikan dan turut  merasakan pergerakan arus orang, barang, budaya, uang, jasa, ide, idiologi, yang semakin bebas. Jika  negeri Islam ini tak memiliki nilai-nilai agama yang kuat maka dipastikan akan bermunculan masalah baru yang akan sangat membahayakan tatanan kehidupan masyarakatnya.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), organisasi non-pemerintah yang bergerak untuk isu lingkungan dan kelestarian alam, juga menilai kesepakatan OBOR tak sejalan dengan Paris Agreement yang telah diratifikasi Indonesia lewat Undang-undang Nomor 16/2016. Sebab, kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono, pasalnya , salah satu proyek yang dibiayai China dalam kerja sama tersebut adalah pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) yang tidak ada kaitannya dengan pengurangan emisi. 
Walhi pun ragu bahwa pendanaan China untuk program Belt and Road Initiative (BRI) tidak akan membebani negara meski sebelumnya pemerintah mengatakan skema pendanaan proyek tersebut di Indonesia tidak akan dicatat di dalam utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (CNN.indonesia)
Sekalipun Beijing menyebut proyek OBOR sebagai sama-sama menguntungkan bagi ambisi perdagangan globalnya dan bagi negara-negara berkembang yang butuh infrastruktur. Namun kenyataan di lapangan, kini sejumlah negara rentan terjebak dalam lilitan utang dari China, seperti Tajikistan, Montenegro, Zambia, dsb.
Begitupun yang dikutip dari CNN Money, Senin (20/8/2018) China diketahui membiayai proyek pelabuhan Hambantota yang terletak di pantai Selatan Sri Lanka melalui bantuan utang sebesar US$ 1,5 miliar. Bantuan tersebut diberikan pada tahun 2010.
Namun, pada 2017 Sri Lanka harus merelakan pelabuhan tersebut kepada China karena tidak mampu membayar utangnya. Keputusan tersebut dilakukan dengan menandatangani kontrak untuk melayani perusahaan milik negara China selama 99 tahun.
Tentu Indonesia tak ingin negerinya dikuasai China akibat jebakan utang yang berbalut kerjasama ekonomi, layaknya nasib buruk negeri berkembang yang sudah berada dalam perangkapnya dan berakhir duka mendalam.
Indonesia merupakan negeri muslim terbesar di dunia, sungguh Islam memiliki konsep ekonomi yang terbaik. Ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem Yang akan menjaga kesejahteraan rakyatnya dan menjaga kedaulatan negaranya. 
Sebagaimana diintisarikan dari kitab Nidzomul Iqtishodiy (Sistem Ekonomi Islam), bahwa Islam juga mengatur  hubungan ekonomi luar negeri (perdagangan) yang berlandaskan tuntunan syariat Allah, diantaranya :
1.Islam tidak akan mengizinkan aktivitas ekonomi disertakan dengan praktek ribawi (misal pembayaran atau utang piutang luar negeri dengan bunga).
2.Tidak dikendalikan dengan aturan kaum penjajah.
3. Ekonomi dikembangkan semata-mata  untuk kesejahteraan kemaslahatan rakyat bukan untuk kepentingan kaum pebisnis atau kapital.
4. Pengembangan ekonomipun diharamkan sampai merusak alam dan menswastanisai atau memprivatisasi sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah yang pada dasarnya adalah milik rakyat.
5.Islam tidak memperbolehkan eksport import komoditas haram.
6. Islam tidak mensyariatkan melakukan kerjasama perdagangan dengan negara yang jelas-jelas menunjukkan permusuhannya terhadap Islam dan kaum Muslimin. Karena pada dasarnya kaum penjajah hanya ingin mengeruk kekayaan negeri Islam dan menancapkan hegemoninya.
Sudah saatnya negeri-negeri Islam bersatu dan  membentengi ekonominya dengan sistem ekonomi Islam dan segala kebijakannya sesuai tuntunan Islam, bukan tuntunan ideologi  kapitalisme atau komunisme. Dan  yang akan melegalkan itu semua  adalah  Khalifah (kepala negara) dalam naungan  Khilafah Islamiyyah. 
Dengan kekuatan ideologi dan ekonomi Islam maka secara otomatis akan mudah mengamputasi sistem ekonomi kapitalis ataupun komunis yang selalu dibumbui dengan segala perjanjian-perjanjian manis yang sejatinya terus menggerogoti dan melemahkan tubuh negeri islam, yang berujung  hanya menguntungkan kaum kapital saja. Wallahu’alam’alam Bishowwab.[]

Comment

Rekomendasi Berita