by

Imbas BLBI, Gerakan HMS Berikan Data Resmi BCA Milik Rakyat Namun Ditolak KPK

Hardjuno Wiwoho saat aksi di KPK RI,[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pekan kedua bulan juli pasca perayaan Idul Fitri 1439 H atau tahun 2018, ribuan massa aksi mengatasnamakan Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) geruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berlokasi di Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan(17/7). Demonstrasi damai itu juga turun ke jalan kuningan raya dari tugu Proklamasi guna menuntut penuntasan kasus BLBI oleh KPK.
Kasim Belasa, salah seorang pendemo berorasi di depan gedung KPK RI menyerukan,”Budiono, Budihartono, dan Sri Mulyani adalah tiga (3) otak dalam kasus BLBI. Kasus tersebut terjadi pasca 1998 lalu, namun pada tahun 2002 dampaknya dalam bunga rekap obligasi tersebut,” serunya.
Kasim menambahkan, kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hampir dua (2) dekade itu berombas dan menyebabkan kemiskinan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
“Bahkan BCA, kalau dihitung hitung semestinya 93% milik pemerintah. Namun, saat itu yang kisaran 51% milik Pemerintah, Budihartono hanya membayar 5 triliun, padahal mestinya seharga 55 triliun ketika itu,” ujarnya kembali.
“Itu adalah hak bangsa Indonesia. Tuntaskan BLBI, karena kasus BLBI itu hingga tujuh (7) turunan belum tentu mampu kita bayarkan,” ungkapnya lagi.
Aksi unjuk rasa disertai dengan konser musik serta arak arakan oleh massa aksi itu diramaikan dengan tulisan spanduk, panji panji, umbul umbul, mobil komando, gambar Budiono, Sri Mulyani, serta Budihartono. Adapun isi spanduk berisikan tulisan,’KPK Harus Usut Penjualan Saham BCA,’ ‘
Panggil/Lidik Dan Periksa Budihartono cs yang diduga sebagai tukang tadah asset BCA pada 2002 senilai Rp117 triliun itu hanya dibeli 5 triliun saja,  Patut diduga ada konspirasi gelap’. Serta karangan bunga berisikan tulisan ‘Selamat Sukses Resolusi KPK 2018, Tuntaskan BLBI Gate dan Century Gate. Gerakan HMS’.
Nampak di kerumunan massa also turut hadir Syamsul Jalal, selaku Pembinan Gerakan HMS, dan Sekjen Gerakan HMS, Hardjuno Wiwoho. Selanjutnya, Sekjen Gerakan HMS, Hardjuno Wiwoho menyesalkan kehadirannya datang sembari membawa berkas Freud yang mana tadi ditemani oleh Pembinan Gerakan HMS, Mayjen Syamsul Jalal, akan tetapi tidak diterima.
“Tidak diterima oleh orang yang berada di atas angin, lembaga anti korupsi. Patut diduga lembaga pelindung koruptor,” ungkapnya kecewa.
Kedepan, kemukannya Insya Allah besok akan diterima oleh Jaksa Agung, Prasetyo.”Ini adalah gedung rakyat. BLBI, ini harus tuntas. Jangan hanya mau bicara tentang resolusi KPK tahun 2019,” ungkapnya.
“Kita akan terus menyuarakan panji panji perjuangan kita. Jangan seperti keinginan yang ingin diciptakan, SMI, Budiono, Darmin Nasution, yang sempat sebagai menteri keuangan negara – yang terus menerus menyengsarakan rakyat,” serunya, yang saat unjuk rasa turut pula sembari melantunan lagu-lagu persembahan Gerakan HMS,berjudul ‘BLBI’,’Trio Big Fish.’
“Demokrasi saat ini sudah tereduksi, padahal demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untul rakyat. Padahal ada data resmi BCA milik rakyat Indonesia, dirampok namun tidak diterima KPK,” pungkasnya.
Tujuan kehadiran kami ke KPK RI, lebih pada mengawal kasus skandal BLBI ini, dimana resolusi KPK 2019 kami turut mengucapkan selamat. Namun dalam kasus skandal BLBI mestinya dituntaskan, dan tidak diacuhkan lembaga penegakan hukum,”
“Total saham BCA pada 2002 sebesar 51%, dibeli Budihartono hanya sebesar 5 triliun rupiah saat itu. padahal minimal harapan kami semestinya komisioner KPK menerima kami untuk berdiskusi agar beban APBN bisa terhindar, dan beban fiskal,” tutupnya.[Nicholas]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =

Rekomendasi Berita