Penulis: Murni, S.E | Kontributor Media
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Dana Moneter Internasional (IMF) melalui World Economic Outlook pada April 2024 mencatat tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,2 persen tertinggi dibandingkan enam negara lain di Asia Tenggara.
Menyusul Indonesia, seperti ditulis cnnindonesia, Filipina yang tahun ini berada di posisi kedua yakni 5,1 persen, disusul Brunei Darussalam yakni 4,9 persen, Malaysia 3,52 persen, Vietnam 2,1 persen, Singapura 1,9 persen, kemudian Thailand 1,1 persen.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana ditulis katadata.co.id, terdapat 937.176 orang pencari kerja pada 2023. Sedangkan total lowongan kerja yang tersedia tidak menyentuh seperempat dari total pencari kerja yakni sebesar 59.276 lowongan. Sementara di tahun 2021 jumlah pencari kerja sebanyak 2.737.799 orang dan lowongan kerja hanya tersedia sebanyak 507.799.
Pengangguran merupakan salah satu masalah besar yang masih dihadapi Indonesia dan tidak kunjung usai. Pengangguran muncul ketika jumlah pencari kerja yang ada secara relatif lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan lowongan kerja. Sehingga mengakibatkan sebagian pencari kerja tidak dapat terserap di pasar kerja.
Bila jumlah pengangguran di suatu negara tinggi, bisa dipastikan akan menjadi masalah. Hal tersebut menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja di negara bersangkutan tidak maksimal, sebab jumlah lapangan kerja tidak mampu mengimbangi banyaknya jumlah tenaga kerja.
Pemerintah membuka lowongan pekerjaan yang minim bagi rakyatnya. Tidak heran bila angka pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun. Rakyat yang tergolong dalam angkatan kerja usia 15-16 tahu kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Angka pengangguran yang semakin tinghi di suatu negara akan berdampak buruk bagi negara itu sendiri. Persaingan global, di mana banyak perusahaan terutama asing kian eksis di negeri ini, lebih memilih tenaga kerja dari negaranya sendiri dibanding tenaga kerja lokal yang kian hari makin meningkat.
Ketimpangan tersebut turut menyumbang angka pengangguran yang cukup besar di negeri ini. Tingginya angka pengangguran tentu berpengaruh pula terhadap kesejahteraan rakyat.
Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bahkan pengangguran di negeri uni semakin menjadi – jadi dengan kebijakan yang mempermudah tenaga kerja asing masuk dan ikut bersaing. Sebagai implementasi sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di negeri ini.
Padahal bekerja merupakan kunci utama bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Sementara dalam sistem kapitalisme justru menimbulkan kesenjangan yang tinggi antara pemenuhan kebutuhan, tingkat kesejahteraan dan ketersediaan lowongan pekerjaan.
Kesejahteraan akan sulit terealisasikan dalam sistem kapitalisme liberal. Belum lagi pendapatan yang digunakan untuk menanggung kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Maka bisa dibayangkan bila seorang ayah menjadi pengangguran, maka istri dan anak-anaknya hidup dalam kesulitan ekonomi dan kelaparan. Mirisnya kondisi ini terjadi di negeri yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah.
Disadari atau tidak, kapitalisme menjadi sumber persoalan meningkatnya pengangguran di negeri ini. Kapitalisme merupakan sistem buatan manusia yang menghilangkan kewajiban negara sebagai pengurus rakyat. Rakyat dibiarkan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa ada jaminan dari negara, seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang luas, pemberian pendidikan terbaik, meningkatkan skil dalam bekerja serta upah yang layak didapatkan oleh pekerja dan lain-lain.
Para kapitalis dengan modalnya yang besar diberi izin untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang sejatinya milik rakyat. Sebaliknya negara memungut pajak dari mereka. Belum lagi digaji dengan upah minimum dan seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian kapitalisme telah nyata menyumbang persoalan pengangguran di negeri ini semakin berkepanjangan.
Maraknya pengangguran menunjukkan kegagalan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, juga menunjukkan betapa lemahnya industrialisasi yang hanya diprioritaskan sesuai kemauan pesanan para oligarki.
Berbeda dengan penerapan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, negara memiliki visi menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan primer rakyatnya. Selain itu, rakyat juga diberikan akses demi memenuhi kebutuhan sekunder serta jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi rakyat yang kurang mampu. Selain itu, negara juga menjalankan mekanisme praktis dalam upaya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan hingga menumpas pengganguran.
Pemerintahan dalam konsep islam juga meningkatkan etos dan produktivitas kerja rakyat yang mampu bekerja. Dalam hal ini pemerintah menjamin setiap ayah atau wali mendapatkan pekerjaan layak sehingga memungkinkan mereka memperoleh harta untuk menafkahi keluarga.
Di samping itu, lapangan kerja juga disediakan seluas-luasnya oleh negara. Sebab sumber daya alam dikelola langsung oleh negara secara mandiri. Hal ini membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh warga. Setiap rakyat tidak lagi mengemis pekerjaan sebagaimana terjadi hari ini. Jika demikian, akankah negeri ini masih mendapat predikat tingkat pengangguran nomor satu se-ASEAN ?
Demikianlah solusi Islam dalam upaya mencegah dan mengatasi pengangguran. Semoga umat semakin sadar akan pentingnya Islam dalam roda kehidupan. Wallahu’alam bisshowab.[]
Comment