Penulis: Puput Hariyani, S.Si | Pendidik Generasi, Bisnis Woman
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Mencengangkan! Merujuk pada laporan World Economic Outlook April 2024, seperti ditulis kompas, International Monetary Fund (IMF) melaporkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024.
Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen per April 2024. Disusul angkatan pengangguran Filipina pada 2024 berada di bawah Indonesia dengan 5,1 persen dari total penduduk 114,16 juta orang. kemudian Malaysia ada 3,5 persen, Vietnam 2,1 persen, Singapura 1,9 persen, dan Thailand 1,1 persen.
Keempat negara yang disebut terakhir memiliki angka pengangguran lebih rendah daripada Amerika Serikat (4 persen) dan Inggris (4,2 persen).
Tingginya angka pengangguran di Indonesia jelas menyisakan pilu. Kalau dulu banyak pelajar yang berlomba untuk mendapat gelar sarjana dengan harapan mudah mendapatkan kerja, namun kini banyaknya lulusan sarjana maupun diploma justru masuk dalam lingkaran pengangguran, menunggu tanpa kepastian, di tengah pasar kerja yang kian selektif dan jenuh serta jamak dengan persaingan.
Berbagai disiplin ilmu terpaksa harus gigit jari ketika cita-citanya terenggut oleh pahitnya keadaan. Ada banyak gelar sarjana dan diploma yang banting setir menjadi sopir, office boy, pengasuh anak, pembantu rumah tangga, dll. Bukan berarti pekerjaan tersebut hina dan dipandang sebelah mata akan tetapi jauh dari keahlian yang selama ini ditekuni.
Dikisahkan alumni Fakultas Teknik Mesin di Universitas Wahid Hasyim, Heru Kurniawan, Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana diungkap bbcindonesia, setelah lulus kuliah pada 2023 lalu, sudah beberapa kali melamar ke sejumlah perusahaan namun hasilnya masih nihil hingga pada akhirnya menjadi sopir mobil rental.
Ironis memang, banyaknya lulusan dan besarnya SDA semestinya mampu menjawab kebutuhan pasar. Lantas mengapa pengangguran semakin besar? Perlu dicermati dengan seksama bahwa persoalan penggangguran bukan sekedar persoalan individual.
Pengelolaan lapangan kerja jelas seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk menyediaka. Namun hari ini peran tersebut nihil.
Cara pandang kapitalistik yang diadopsi negeri, memposisikan negara hanya bertindak sebagai regulator yang jelas hanya mementingkan para pemodal, tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sehingga kesenjangan antara lapangan pekerjaan dan para pencari kerja.
Negara justru malah menyerahkan tanggung jawab membuka lapangan kerja pada pihak swasta atau korporasi dengan membuka kran investasi seluas-luasnya dan penguasaan SDA pada swasta.
Sementara dalam Islam, negara adalah raa’in atau pengurus rakyat. Dia adalah pihak yang bertanggung jawab mensejahterakan rakyat. Dalam penerapan sistem Islam, negara menjamin berbagai kebutuhan rakyat sehingga tidak akan berlepas tangan – sebaliknya dia akan membuka lapangan kerja bagi rakyat secara memadai.
Pengolaan SDA dilakukan secara mandiri oleh negara dan haram diserahkan pengelolaannya kepada swasta (asing). Dengan demikian negara mampu membuka lapangan pekerjaan dari sektor industri yang cukup besar.
Semua ini akan terwujud jika negara menerapkan sistem ekonomi Islam, yang menjadi bagian integral dari penerapan sistem Islam sscara kaffah dalam setiap sendi kehidupan. Wallahu ‘alam bi ash-shawab.[]
Comment