by

Ini Dia Modus Investor China Pakai TKA Ilegal

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Mencermati pemakaian Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh banyak investor
dari China, khususnya dalam bidang pertambangan, menurut
Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, hanyalah
bentuk upaya akal-akalan.bahkan terkesan seolah ingin mengeruk hasil
sumber daya alam Indonesia dengan harga murah meriah. Hal ini dikatakannya di Jakarta, Kamis (24/12).
Adapun modus
dan upaya itu, sambung anak buah Prabowo ini menjelaskan, bahwa seperti
sebuah perusahaan PMA dari RRC yang menginvestasikan puluhan triliun
rupiah uangnya di suatu wilayah masih ‘perawan’ (baca: tanpa
infrastruktur) di “pinggang” pulau Sulawesi. 
“Perusahaan ini membangun infrastruktur sendiri mulai dari dermaga, jalan,
tanur-tanur peleburan, power plants, area penimbunan bahan baku dan
barang hasil produksi, instalasi pengolahan air bersih dan ekstraksi
oksigen dari air laut, asrama pegawai, rumah sakit dan infrastruktur
lainnya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha peleburan bijih
nikel yang ditambang dari ratusan ribu hektar areal penambangan.” Ujar Arief.
Arief menambahkan, yang bekerja di perusahan tersebut 95% adalah TKA ilegal untuk
buruh kasar dan atau hanya 5% saja buruh kasar dari Indonesia. Total
pekerja lebih dari 5000 orang.
“Apa ya
kira kira yang didapat oleh rakyat Indonesia, pemilik asli dari
sumberdaya alam Indonesia dari kegiatan PMA itu?,” ungkapnya penuh tanda
tanya besar.
Dari pertanyaan standard dan umum
mengenai apakah lapangan pekerjaan (biasanya perusahaan PMA dari
Jepang, Eropah dan Amerika menawarkan banyak lapangan kerja kepada buruh
Indonesia yang relatif murah ? “Jelas tidak,  karena 95% lebih pegawai
perusahaan itu didatangkan dari China,” celetuknya menimpali.
Sedangkan untuk Corporate Income Tax mereka  sangat kecil atau nihil,
dan malahan lebih besar dan malah mengajukan restitusi. “Sebab
perusahaan mendapat berbagai fasilitas kemudahan penanaman modal
termasuk investment allowance dan pembebasan pajak-pajak atas impor alat
alat  karena Credit Withholding taxes justru refundable,” tukasnya.
Baik
dari sisi Pajak Penghasilan (pph21) dari TKA juga tidak kena hal itu
menurut Arief dikarenakan TKA RRC yang bekerja di perusahaan itu digaji
sebesar PTKP Indonesia dalam bentuk biaya hidup dan akomodasi yang
disediakan oleh perusahaan plus sedikit uang saku dan bayaran sisa gaji
lebih besar dibayarkan pada keluarganya di RRC.
Kemudian dari Pajak pertambahan nilai (ppn) perusahaan ini justru
kerjaannya minta restitusi PPN karena semua produksinya diekspor ke
RRC.
Arief menambahkan, yang didapat Pemerintah yaitu
Pajak Bumi dan Bangunan. Ini  satu satunya pajak yang mereka bayar.
Pasti murah karena objek pajaknya di remote area dan Royalty yang
dibayarkan pada pemerintah atas hak penambangan yang nilainya sangat
kecil karena tidak mudah  dipantau karena semua informasi tentang volume
kegiatan penambangan, smelting dan ekspor nikel yang tahu hanya
perusahaan PMA itu sendiri.
“Sebab
tidak ada Pihak pemerintah Indonesia yang “hadir” di lokasi untuk
mengawasi semua kegiatan pada setiap saat, hingga tidak bakal tahu
berapa sesungguhnya kekayaan Indonesia yang telah dikeruk,” bebernya
lagi.
“Prusahaan PMA dari China itu membeli
nikel dari pemerintah Indonesia, perusahaan itu dipersilakan mengambil
sendiri dan membayar sesuai yang ia mau tanpa ada kepedulian
pemerintah,” jelasnya.
Untuk Multiplier Effect
dari investasi sangat kecil sebab semua bahan untuk membangun
infrastruktur dan operasional perusahaan, sejauh dimungkinkan,
menggunakan produk dan teknologi China dan jasa subkontraktor juga
didatangkan dari negeri yang sama. 
Jadi kalaupun ada multiplier effect, akan lebih banyak untuk Industri di  China dan  bukan di Indonesia
Dua tahun yang lalu bapak berpidato dengan gagah di forum APEC di
China membentangkan karpet merah untuk para investor China tapi ya bukan
terus Menaker, Kementrian ESDM dan Dirjen Imigrasi tutup mata untuk
mendukung usaha tambang dari Investor China yang lebih banyak dapat
untung dibandingkan masyrakat Indonesia. 
“Ingat loh Mas Joko Widodo SDA itu Hak rakyat Indonesia yang diwariskan
oleh Tuhan yang Maha Esa. Mbok jangan diam seribu bahasa
pak dengan serbuan para bajak laut berkedok Tenaga Kerja Asing dan
Investor, ” imbuhnya.

Comment

Rekomendasi Berita