by

Jenderal (pur) Anton T Digdoyo: Hati Hati Gunakan Pasal Makar

Jenderal (pur) Anton T Digdoyo

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Beredar luas di media terkait isu Kapolri akan gunakan pasal makar terhadap massa yang akan gelar people power (PP) tolak pengumuman KPU  jika jika memenangkn paslon 01 karena dari berbagai bukti dugaan KPU telah curang. Untuk itu redaksi minta tanggapan Pengurus MUI yang juga senior Polri Anton Tabah via selular, Rabu (8/5/2019).

Anton T Digdoyo katakan, PP  tak bisa masuk ke unsur makar apa lagi tuntutannya jelas ke KPU yang diduga curang bukan ingin menggulingkan pemerintah.  Pasal makar 107 KUHAP sudah cukup jelas unsurnya sangat berbeda dengan menuntut KPU agar tidak curang dan itu bukan makar. Anton ingatkan Kapolri yang pernah terapkan pasal makar terhadap tokoh-tokoh aksi 212 tapi gagal karena aksi 212 tidak masuk unsur makar. Kesalahan ini hendaknya dipedomani oleh Polri.

“PP hanyalah kumpulan rakyat lakukan unjuk rasa dan ini merupakan hak yang dijamin undang-undang asal tertib indah seperti aksi-aksi 411, 212 yang dikagumi dunia. PP itu tidak lain hanyalah bentuk penyampaian pendapat,” tegasnya.

Anton menambahkan, masyarakat datang meminta atensi KPU dan yang terkait dg aspirasi tidak menjadi masalah karena dijamin konstitusi.  Hak konstitusi rakyat ini harus diperlancar dan tidak boleh dihalangi oleh siapa pun. Apa lagi dengan dalih hoax.

Contoh KSAD mengatakan info dari Letkol AD tentang Babinsa punya C1 adalah hoax. Jangan mudah bilang hoax. Jangankan Babinsa orang awam saja boleh dapat C1 entah itu dalam bentuk copy atau difoto di era teknologi ini. Karna amanah UU pemilu secara jelas menyatakan bahwa C1 harus ditempel di papan pengumuman dari tingkat KPPS Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten,  Gubernuran sampai tingkat pusat.

“Untuk mendapatkan  C1 Babinsa tak perlu masuk ke tiap TPS sebaliknya  bisa didapat dengan meminta atau  memotretnya. C1 bukan rahasia bahkan wajib diketahui setiap warga.” Pungkas mantan Jendral Polri tersebu.(rd)

Comment

Rekomendasi Berita