by

Jokowinomic Bisa KO Tahun 2017 Dollar Tembus Rp 15.000

Jokowi.[dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Menjelang akhir tahun 2016, menurut pandangan Wakil
Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menyampaikan kalau indikasinya mulai
nampak sebuah kegagalan program -program pembangunan proyek
infrastruktur Joko Widodo. ” Seharusnya sudah clear dengan masalah
pendanaan. Ternyata justru makin tidak jelas dana tersedia untuk biayai
sejumlah proyek infrastruktur,” jelasnya, Sabtu (10/12) di Jakarta.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini
mengulas, sebagai ancaman adalah kegagalan  proyek pembangunan
pembangkit listrik 35 Megawatt yang dicanangkan Joko Widodo. “Belum ada
tanda-tanda aktifitasnya, begitu juga adanya  kesulitan dalam
pendanaannya. Hal ini karena adanya praktek broker proyek listrik 35
Megawatt yang sebabkan investor enggan mengalirkan dananya untuk mulai,”
urainya seraya mencurigai dan mengingatkan kembali lagi.
Begitu terjadinya defisit anggaran lanjut Arief, semakin
besar akibat target penerimaan pajak tahun 2016 yang sudah dikoreksi
menjadi 1137 triliun dari sebelum nya 1355 triliun dan baru tercapai Rp
956 trilyun dan masih minus 172 trilyun hingga saat ini dan program tax
amnesty yang jadi andalan juga. belum terlihat hasil untuk mengatasi
defisit anggaran yang membengkak hingga 2.7% dari PDB dari target 2.35%
di tahun 2016 
” UU Tax Amnesty yang diharapkan
bisa menjadi sweetener bagi ketertarikan untuk program pulang kampung
dana milik WNI ke Indonesia justru belum bisa diharapkan banyak. Malah
dijadikan alat melegalkan uang panas milik WNI di luar negeri dan dalam
negeri dan setelah bersih uang tersebut kembali ke habitatnya,” tukas
Arief Poyuono.
Bila ditelisik lebih
mendalam terhadap program Repatriasi modal ke Indonesia, menurut pandangan
Waketum Gerindra tersebut, sebaliknya justru makin menyebabkan devisa
negara keluar dan yang didapat hanya kertas kertas saham bukan dana yang
likuiditas. 
 
“Sebab banyak WNI yang punya kekayaan di luar negeri dalam
bentuk  perusahaan offshore di negara haven tax yang memiliki saham
mayoritas dan saham pengendali  pada perusahaan Perusahaan di
Indonesia,” ungkapnya.
“Ini justru melepaskan
sahamnya dengan hanya membayar pajak penjualan sebesar 2% dengan
mengunakan fasilitas TA tapi tetap bisa mengendalikan perusahaan itu
karena juga memiliki saham mayoritas perusahaan tersebut,” paparnya.
Ia
pun memberikan permisalan, seperti contoh penjualan saham saham BCA
oleh pemegang saham kendali yang dimiliki perusahaan yang berbadan hukum
 di negara Mauritius yaitu Farindo   yang juga memiliki saham mayoritas
di BCA. Yang akhirnya BCA Indonesia membeli dengan melepaskan sebanyak
116,3 juta lot saham BCA ditransaksikan di pasar negosiasi. Lewat
transaksi tutup sendiri,  saham bank swasta terbesar di Indonesia ini
dihargai Rp 15.224 per saham atau senilai total Rp 177 triliun. Berlaku
sebagai broker jual dan beli saham BCA tersebut adalah BCA Securities.
“Dana sebesar 177 trilyun rupiah atau 13.1 milyar dollar US dari hasil
pelepasan saham BCA milik harus diterbang ke Mauritius setelah dipotong
pajak kekayaan 2% dengan fasilitas tax Amnesty,” tandasnya.
Apalagi
pertumbuhan ekonomi  Indonesia, bila ditinjau kembali kondisinya saat
ini lebih banyak ditopang oleh ketergantungan konsumsi masyarakat serta
ekspor ke China, sedangkan pertumbuhan ekonomi China sendiri saat
diperkirakan akan turun menjadi 5% – 6%. “Jelas akan makin berpengaruh
negatif terhadap ekpor komoditas Indonesia ke China,” jelasnya. 
Arief menjelaskan, sudah
dipastikan FED dalam akhir tahun 2016 ini akan menaikan suku bunga nya
dan ini menunjukan kalau Amerika Serikat (AS) seakan bakal lebih fokus
menguatkan ekonomi dalam negerinya dan ini berdampak pada nilai tukar
rupiah terhadap US dollar dimana USD  pulang kampung ke pemiliknya.
Sedangkan, Arief Poyuono, bahwasanya
langkah pemerintah Indonesia untuk menjadikan Yuan China menjadi alat
transaksi perdagangan antara Indonesia tidak akan banyak membantu. “Sebab hutang hutang luar negeri baik oleh swasta dan pemerintah dalam
mata uang US dollar,” jelasnya.
“Justru hasil
devisa ekspor Indonesia ke China dalam bentuk mata Yuan China bila
digunakan untuk bayar utang luar negeri harus dikonversi ke US dollar,
malahan berakibat debitur indonesia  menanggung selisih kurs antara yuan
dan USD yang tidak sedikit,” urainya.
Patut
diperhitungkan untuk kedepan, apabila tidak ada sebuah strategi jitu
yang dilakukan oleh tim ekonomi Joko Widodo. ” Maka sangat dimungkinkan
kurs USD terhadap Rupiah akan tembus 15 ribu rupiah/ USD,” ungkapnya
memprediksikan.
“Sebaiknya, sekalipun Yuan China sudah menjadi mata uang untuk transaksi internasional belum bisa
memberikan dampak positive pada penurunan hutang LN Indonesia dalam
bentuk USD,” jelasny.
Maka untuk ke depannya
nanti ancaman yang akan terjadi semua transaksi perdagangan dengan
China mengunakan Yuan China, Arief juga berpandangan situasinya maka
Indonesia akan ibaratnya seperti Zimbabwe yang saat ini mata uang yuan
sudah menjadi mata uang resmi Zimbabwe.
“Welcome krisis ekonomi bagi Jokowinomic jika terus mengelola negaranya
masih pakai manajemen tambal menambal model memproduksi Mebel,”
paparnya.
“Tapi mudah mudahan krisis ekonomi tidak terjadi di tahun 2017, karena
jika terjadi akan makin cepat pemerintahan Joko Widodo jatuh. Apalagi
situasi politik nasional terkait Ahok dan penangkapan aktivis
pro-demokrasi masih akan menjadi bara api yang menyebabkan investor dan
dana Repatriasi  enggan untuk masuk ke Indonesia,” tutupnya.[Nicholas]

Comment