Kebijakan Sertifikat Halal, Sudah Tepatkah?

Opini249 Views

 

Oleh: Azizah NF | Mahasantriwati CQC

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Agama mewajibkan pedagang makanan dan minuman termasuk pedagang kaki lima (PKL) memiliki sertifikat halal. Kewajiban pedagang makanan dan minuman memiliki sertifikat halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Aturan tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham mengungkapkan, pelaku usaha wajib mempunyai sertifikat halal pada masa penerapan pertama aturan ini yang berakhir 17 Oktober 2024. “Berdasarkan regulasi JPH (Jaminan Produk Halal), ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut,” kata Aqil seperti ditulis Kompas.com, Kamis (1/2/2024).

Pedagang yang wajib punya sertifikat halal, Aqil menjelaskan, ada tiga kelompok pedagang yang wajib memiliki sertifikat halal terhadap produk yang dijualnya. Pemilik usaha yang wajib memiliki sertifikat halal dari BPJPH di antaranya sebagai berikut:

1. Pedagang produk makanan dan minuman.

2. Pedagang bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.

3. Pedagang produk hasil sembelihan dan pemilik jasa penyembelihan.

Ketiga kelompok pedagang tersebut harus sudah memiliki halal pada 17 Oktober 2024. Dia mengungkapkan, pedagang yang belum mengantongi sertifikat halal melebihi tenggat tersebut bisa berpotensi mendapatkan sanksi. “Untuk itu kami imbau para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH,” kata Aqil.

Lebih lanjut Aqil mengungkapkan, pedagang yang menjual produknya tanpa sertifikat halal berpotensi mendapatkan sanksi. Sanksi yang akan diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Saksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021.

“Oleh karena itu, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami menghimbau seluruh kepada pelaku usaha, khususnya dengan ketiga kategori produk di atas untuk segera mengurus sertifikat halal produknya,” ujar Aqil.

Saat ini, BPJPH menyediakan fasilitas satu juta sertifikat halal gratis melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Fasilitas ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (self declare).

Pelaku usaha yang mengurus permohonan sertifikasi halal dengan mekanisme reguler akan dikenakan tarif layanan. Tarif tersebut terdiri dari komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan penerbitan sertifikat halal.

Sebagai gambaran, total biaya bagi usaha menengah produk makanan dengan proses/material yang sederhana adalah sekitar Rp 8 juta. (Situs Kemenag, 13-3-2022).

Makna pelayanan dalam Islam berbeda jauh dengan kacamata kapitalisme. Dalam pandangan Islam, fungsi negara adalah pelayan dan pengurus urusan rakyat. Sebagaimana pelayan, maka negara harus memfasilitasi apa saja yang menjadi kebutuhan asasi masyarakat. Maksud dari “memfasilitasi” ialah negara benar-benar menjamin dengan memberi kemudahan dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok mereka. Semisal, kemudahan mendapatkan pekerjaan, membeli tanah/rumah, dan harga pangan yang terjangkau dan murah.

Adapun terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, negara harus memberikannya secara gratis. Bagaimana dengan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat?

Dalam sistem Islam, ini termasuk bagian dari jaminan negara. Negara harus memastikan setiap pelaku usaha memahami produk yang mereka jual adalah produk sehat dan halal. Jaminan kehalalan ini dapat diberikan negara dengan melakukan uji produk halal secara gratis dan pengawasan secara berkala.

Jika ada ketentuan dan persyaratan yang tidak gratis, negara akan memberikan kemudahan administrasi yang cepat, murah, dan mudah. Semua ini dapat terwujud dengan penerapan sistem Islam secara kaffah.

Dengan konsep baitul mal, negara dapat memenuhi kebutuhan rakyat tanpa memalak atau membebani mereka dengan aneka pajak atau tarif. Di dalam baitul mal, terdapat bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya.

Untuk pemasukan, negara memiliki berbagai jenis harta yang bisa dikelola sesuai koridor syariat, termasuk pembelanjaan dalam memberikan pelayanan jaminan halal kepada rakyat.

Sejatinya, makanan dan minuman halal adalah perkara penting bagi kaum muslim. Sahabat Sahl ra. berkata, “Siapa saja yang makan makanan yang haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya,mau tidak mau.” (Lihat: Al-Ghazali, , Jilid 2, hlm. 91). Ihya ‘Ulum al-Din.

Maknanya, makanan yang haram itu akan cenderung mendorong seseorang melakukan kemaksiatan.

Rasulullah saw. juga bersabda, “Wahai Sa‘ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi Zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari.” (Lihat: Sulaiman bin Ahmad, , Jilid 6, hlm. 310). Al-Mu‘jam al-Ausath

Jadi, sangat penting bagi umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal karena ibadah bagi seorang muslim sangatlah berarti. Setiap niatan dan aktivitas ibadah seorang muslim bernilai pahala yang akan mendekatkannya ke surga. Apabila 40 hari ibadahnya tidak diterima, bisa dibayangkan betapa meruginya seorang muslim.

Islam telah menggariskan bahwa masalah halal dan haram merupakan perkara syariat yang mendasar. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah: 168, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dalam urusan umat, seperti kepastian halal pada produk-produk yang beredar, adalah tanggung jawab negara sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap agama. Rasulullah saw. bersabda terkait tanggung jawab pemimpin negara,

“Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.”(HR Muslim).

“Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Selain memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat itu halal, negara juga memastikan ada nya edukasi pemahaman kepada pedagang dan setiap individu rakyat agar sadar halal dan mewujudkan dengan penuh kesadaran.

Islam menjadikan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat, termasuk juga dalam melindungi akidah/agama. Oleh karena itu Negara harus hadir dalam memberikan Jaminan halal. Apalagi kehalalan produk berkaitan erat dengan kondisi manusia di dunia dan akhirat, baik secara jasmani maupun Rohani. Negara memberikan layanan ini secara gratis pula.

Ketika memecahkan masalah yang terjadi di tengah umat manusia, islam  menyediakan hukum yang lengkap bahkan terkait kecurangan pedagang yang memperjualbelikan khamr yang jelas-jelas adalah suatu hal yang diharamkan maka akan ada hukum ta’zir yang membuat jera.

Dalam Islam terdapat nizdhom ‘uqubat yang berbeda dengan hukum buatan manusia yang serba terbatas dan bisa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan manusia itu sendiri.

Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khaththab ra. melakukan berbagai langkah agar umat terlindungi dari berbagai praktik haram dan curang. Oleh karenanya, untuk mengontrol pasar, beliau ra. mengangkat qadhi khusus yang disebut qadhi hisbah.

Tindakan negara semacam ini adalah dalam rangka memastikan umat hanya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Tidak ada tendensi lain.

Jadi, ketika negara harus merugi dalam menjalankan tanggung jawabnya, hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebagaimana Umar, ia mengambil risiko berkurangnya penerimaan negara dari jizyah karena harus membayar harga babi yang dibunuh.

Namun, penerimaan syariat Islam ini niscaya akan dibalas dengan keberkahan dari Allah Ta’ala. Allah Swt. berfirman dalam QS.Al-A’raf: 96, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Hanya saja, negara yang akan mampu mengemban amanah ini hanyalah negara yang berpijak pada penerapan syariat Islam. Wallahu a’lam bishshawwab.[]

Comment