Penulis: Herni Susita | Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA- Memasuki tahun ajaran 2026/2027, sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di berbagai daerah menghadapi persoalan serius berupa minimnya jumlah peserta didik baru. Fenomena ini terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Lampung, Banten, hingga Jawa Timur, dengan beragam faktor yang melatarbelakanginya.
Salah satu contohnya adalah SDN 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung, yang pada tahun ajaran ini hanya menerima dua siswa baru. Sebelumnya, sekolah tersebut bahkan sempat diusulkan untuk ditutup.
Namun, rencana itu ditolak oleh masyarakat sekitar karena sekolah tersebut dinilai memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari perjalanan pendidikan warga setempat.
Rendahnya jumlah pendaftar di sekolah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain menjamurnya sekolah swasta di sekitar lokasi serta perubahan demografi yang menyebabkan berkurangnya jumlah anak usia sekolah dasar.
Di sisi lain, banyak sekolah dasar swasta, terutama sekolah berbasis agama dan sekolah internasional, justru menutup pendaftaran lebih awal karena kuota telah terpenuhi.
Orang tua rela mengantre sejak dini hari, mengikuti berbagai tahapan seleksi, bahkan menyiapkan biaya pendidikan hingga puluhan atau ratusan juta rupiah demi memperoleh satu kursi bagi putra-putrinya.
Fenomena ini dilaporkan terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, hingga sejumlah kota besar lainnya selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Paradoks tersebut patut menjadi bahan renungan. Mengapa sekolah negeri yang nyaris tanpa biaya justru kekurangan murid, sementara sekolah swasta dengan biaya tinggi semakin diminati?
Apakah persoalannya semata-mata karena angka kelahiran yang terus menurun, atau justru masyarakat sedang menyampaikan pesan yang lebih mendasar mengenai kualitas pendidikan nasional?
Jika pertanyaan tersebut tidak segera dijawab, Indonesia bukan hanya menghadapi krisis murid di sekolah negeri, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap lembaga pendidikan yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan sumber daya manusia.
Sebagian kalangan berpendapat bahwa penyebab utamanya adalah penurunan angka kelahiran. Memang, Indonesia tengah memasuki fase transisi demografi dengan tingkat fertilitas yang terus menurun dibandingkan dua dekade sebelumnya.
Akibatnya, jumlah anak usia sekolah dasar ikut berkurang sehingga persaingan antarsekolah semakin ketat.
Namun, penjelasan demografis saja belum cukup. Jika persoalannya hanya karena jumlah anak yang berkurang, mengapa sejumlah sekolah swasta justru harus menolak ratusan calon peserta didik setiap tahun?
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang lebih dominan, yakni kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan.
Di sisi lain, tingginya biaya hidup akibat berbagai persoalan ekonomi membuat sebagian pasangan muda menunda bahkan enggan memiliki anak.
Urbanisasi yang terus meningkat juga memunculkan berbagai persoalan baru, seperti kepadatan penduduk di perkotaan, berkurangnya kawasan produktif di pedesaan, meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, hingga menurunnya kualitas lingkungan.
Selain itu, banyak orang tua mulai memprioritaskan sekolah yang memberikan pendidikan agama lebih kuat dibandingkan sekolah negeri. Pilihan tersebut mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi moral generasi muda di tengah berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin kompleks.
Dalam perspektif penulis, kondisi tersebut tidak terlepas dari penerapan sistem sekularisme dan liberalisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Sistem ini dinilai mengikis nilai-nilai moral, memicu krisis identitas, serta mengaburkan batas halal dan haram.
Akibatnya, sebagian generasi muda menjadi lebih rentan terhadap pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, budaya hedonisme, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya karena kebahagiaan lebih diukur dari pemenuhan kepentingan duniawi.
Dampak yang dinilai muncul dari sistem tersebut antara lain krisis moral dan spiritual, meningkatnya pergaulan bebas dan berbagai bentuk penyimpangan, berkembangnya materialisme dan hedonisme, serta melemahnya peran negara dalam menjaga moral masyarakat.
Dalam pandangan penulis, perubahan kurikulum yang berulang kali dilakukan juga belum mampu mengatasi akar persoalan yang dianggap bersifat sistemik.
Solusi Islam
Menurut pandangan Islam, pendidikan merupakan kebutuhan dasar sekaligus pilar penting dalam membangun peradaban. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, merata, dan gratis bagi seluruh rakyat.
Sistem pendidikan Islam berlandaskan akidah Islam dengan tujuan membentuk generasi yang berkepribadian Islam sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Negara juga berkewajiban menyediakan tenaga pendidik yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta seluruh fasilitas pendukung agar pendidikan dapat berlangsung secara optimal.
Lebih jauh, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, bukan sekadar pada upaya menyelamatkan anak dari berbagai bentuk kerusakan moral, tetapi juga pada pemahaman bahwa berbagai persoalan tersebut merupakan dampak dari sistem yang diterapkan saat ini.
Oleh karena itu, dakwah politik dipandang penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar mendorong perubahan menuju sistem Islam yang diyakini mampu melahirkan pendidikan yang berkualitas sekaligus membentuk generasi berakhlak mulia.[]
Comment