by

Lisa Angriani: Adakah Penguasa Berpihak Pada Rakyat?

Lisa Angriani
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atas nya. (Kutipan Buya Hamka)
Kata bijak yang menggambarkan kondisi negeri saat ini, saat rakyat menuntut keadilan yang tak kunjung diberikan, kegagalan penguasa terus nampak di hadapan rakyatnya, harapan yang ditumbuhkan rakyat untuk sebuah keadilan hanya meninggalkan kekecewaan yang amat mendalam.
Peran pemerintah seakan menghilang ditelan bumi, seolah tutup mata dengan permasalahan dan kejadian yang terjadi di negeri ini. Bumi cendrawasih yang belum lama terkena bencana alam yang cukup besar dan menyeret perhatian sejumlah kalangan dan elemen masyarakat atas terjadinya bencana banjir bandang di papua, menyisakan cerita yang memprihatinkan.
Aparatur negara sebagai pelaksana pada setiap permasalahan dan bencana yang dirasakan oleh rakyatnya, sudah menjadi keharusan atau kewajiban untuk mengurus secara penuh musibah tersebut. Namun keberpihakan penguasa tidak sebanding dalam pendanaan korban bencana banjir bandang dan perbaikan daerah cendrawasi, dengan pendanaan pada Apel Kebangsaan. Letak kepedulian kemanusian penguasa seakan menghilang, saat kesedihan masih bertumpah ruah pada rakyat Papua, saat yang bersamaan pula penguasa menggelar Apel Kebangsaan yang meriah.
Kesedihan Yang Tak Berujung
Aktivitas kemanusiaan, Natalius Pigai prihatin di tengah musibah ini, mengatakan justru uang negara miliaran rupiah dihambur-hamburkan untuk penyelenggaraan apel kebangsaan. Apel kebangsaan ini diinisiasi pemerintah provinsi Jawa dan telah digelar dari (Minggu, 17/3/2019) mulai pagi hingga siang hari di simpang lima, semarang. “Nalar publik tercederai! Di saat musibah menimpa bangsa saya, tim Jokowi berpesta pora 18 miliar uang negara, uang rakyat kecil untuk sebuah acara musik yang dihadiri hanya 2 ribuan orang,” ujarnya, (Senin 18/3). http://politik.rmol.co
Senada dengan Natalius wakil ketua DPR RI Fadli Zon, juga melayangkan kritik yang sama terkait anggaran penyelenggaraan Apel Kebangsaan sebesar 18 miliar. Fadli beranggapan tak ada kesesuaian dan kewajaran yang ditampilkan pemerintah atas musibah yang terjadi di daerah Papua. Tak hanya itu, Fadli juga membandingkan dengan penyelenggaraan acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali. Saat itu pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp 855,5 miliar untuk menjadi tuan rumah. Apel kebangsaan 18 M, bantuan sentani 1 M, menjamu IMF 1 T. Fadli Zon dalam akun Twitternya @fadlizon pada selasa (19/3/2019). http://m.suara.com
Berbeda waktu dan hari kejadian yang cukup siknifikan antara apel kebangsaan dan musibah yang mendera pada daerah papua, menjadi sebuah hal yang membutuhkan perhatian pemerintah untuk menangani bencana tersebut baik dalam bentuk materi dan non materi. Saat sebagian rakyat kehilangan keluarga dan harta benda dengan bencana yang menimpa, disaat yang sama pula pemerintah menggelar kegiatan yang memakan dana yang cukup besar, menghamburkan uang atas penyelenggaraan Apel Kebangsaan. 
kecatatan atas keadilan terus ditampilkan dihadapan khalayak oleh kinerja pemerintah, menghadirkan polemik yang menjadi perhatian ditengah-tengah masyarakat atas apa yang ditampilakan oleh pemerintah. 
Harapan rakyat untuk sebuah naungan seakan sirna, kelayakan penguasa sebagai pengayom tidak tercipta ditengah-tengah masyarakat, kegagalan sistem terlihat atas kedzoliman yang dilakukan.
Menuju Kesejahteraan Hakiki Dalam Naungan Islam
Sungguh imam (khalifah) itu laksana perisai, orang-orang akan berperang dibelakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaanya (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’I, Abu Dawud dan Ahmad).
Betapa besar pengaruh yang dihasilkan pemimpin dan aturan sistem yang dijalankan untuk rakyat dalam sebuah negara, baik dan buruknya suatu negeri dan rakyat di dalamnya tergantung dengan sistem apa yang di embannya.
Di Indonesia, reformasi yang semula diangankan masyarakat dapat membawa kebaikan nampaknya jauh dari harapan dan tak ada hasil yang diharapkan. Reformasi kini justru semakin mengokohkan sistem thougut berupa sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan masyarakat dan negara. Suatu hal kewajaran apabila setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai aturan hidup rakyatnya tidak mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Faktanya, sebuah angan belaka karena aturan hasil buatan manusia yang lemah dan serba kurang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka. Sejatihnya kesempurnaan pembuat hukum hanyalah berasal dari hukum Allah. 
Saat landasan negara adalah akidah islam dan hukum-hukumnya, sistem yang dijalankan adalah syariat islam, maka rakyat akan merasakan keadilan dan kesejahteraan yang sesunggunya. Umat akan meraih kejayaanya sebab pelaksana negara semata-mata menjalankan amanah dari Allah tanpa ada sebuah kepentingan dari orang-orang tertentu. 
Dengan demikian kejujuran, menepati janji akan terealisasi dengan sempurna ketika sistem islam dijalankan dalam sebuah naungan negara.Wallahu’alam bis shawwab.[]

Penulis adalah mahasiswi Pend.Sosiologi UHO

Comment

Rekomendasi Berita