by

Fitriani S.Pd: Hard Killer Dalam Sistem Demokrasi

 Fitriani S.Pd
RADARIDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Video documenter “Sexy Killer“ produksi Watchdoc sukses mencuri perhatian public beberapa waktu terakhir ini. Bagaimana tidak, dari film ini mata kita seolah terbuka. Menjadi mengetahui bahwa dibalik kemewahan dan fasilitas listrik yang kita nikmati, ternyata ada jiwa-jiwa yang kehilangan rumahnya, desanya bahkan kehilangan nyawanya. Ya, lewat film ini kita bisa melihat sisi gelap pertambangan batubara di Kalimantan Timur. 
Film ini diawali dengan memberikan gambaran yang sangat apik tentang perusahaan batubara di Kaltim, yang telah sukses membuat lubang bekas tambang hingga 632 lubang menganga, yang kini telah terisi dengan air hujan, ditutupi atau di reklamasi. ( Jawapos.com, 3 /12/2018). Padahal sesuai perjanjian, harusnya apabila proses penambangan telah usai, maka kewajiban perusahaan untuk bertanggungjawab menindaklanjuti lubang-lubang menganga yang dihasilkan. 
Cnnindonesia.com (19/12/2018) mengungkapkan bahwa ada 1.569 perusahaan tambang yang belum menyetor dana reklamasi. Menurut laporan Koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya migas, pertambangan, dan sumber daya alam PWYP (Publish What You Pay ), data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pada Juni 2018 mencatat masih terdapat 1.569 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau 60 persen dari total 2.579 pemegang IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak menempatkan dana jaminan reklamasi. 
Sementara hingga Juli 2018, data Ditjen Minerba juga mencatat terdapat hampir 8 juta hektar lubang tambang yang belum direklamasi. Catatan PWPY yang mengutip data Kementerian ESDM merinci, daerah dengan pemegang IUP tambang yang belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi terbanyak, berada di wilayah Sulawesi Tenggara sebanyak 176 pemegang IUP. Disusul Kalimantan Timur sebanyak 147 pemegang IUP, dan Kalimantan Tengah sebanyak 118 pemegang IUP. 
Lubang inipun seketika menjadi lubang mematikan yang seolah terus meminta korban jiwa. Hal ini terjadi karena lokasi bekas tambang yang sangat berdekatan dengan pemukiman warga. Termutakhir, Lubang bekas tambang batubara di Kalimantan Timur ini, telah merenggut nyawa 31 orang. Pada Minggu (4/11) siang kemarin, lubang bekas tambang itu kembali merenggut korban. A (13), menjadi korban ke-31 tewas di lubang bekas tambang, di Desa Bukit Raya, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Saat kejadian dia sedang bermain dan berenang di kolam bekas tambang itu. ( Merdeka.com, 5/11/2018 ). 
Belum lagi PLTU yang berada dekat dengan pemukiman warga dan proses pengoperasiannya yang menghasilkan berbagai bahan kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup sekitarnya, seperti merkuri, PM 2.5 dan berbagai gas berbahaya, yang apabila dihirup oleh manusia bisa menimbulkan penyakit asma hingga kanker. 
Inilah secuil fakta tentang dampak negative lubang menganga bekas perusahaan tambang bagi alam dan juga manusia di sekitarnya. Tentu saja Kalimantan Timur yang di jadikan lokasi pemutaran film sex killer ini hanyalah salah satu sisi hitam dari hasil sekian banyaknya penambangan yang terjadi di negeri ini. 
Penguasa Sejati : Para Kapitalis 
Dalam film sex killer menampilkan adanya keterlibatan para pejabat dan purnawirawan pada sektor pertambangan ini. Skema inipun menunjukkan tampang asli siapa penguasa sejati, yakni para kapitalis itu sendiri. Yang mana jika para kapitalis menduduki kursi emas kekuasaan, maka tentu semua gerak geriknya bisa dijamin oleh konstitusi. 
Maka wajar jika fakta yang terindra adalah, perusahaan-perusahaan tambang itu tetap memiliki izin beroperasi, walau dana reklamasi belum jua dicairkan. Bahkan tak ada langkah yang nyata ataupun penegasan dari pemerintah terkait dampak yang lahir akibat perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Pengerukan terus terjadi sesuka hati, tanpa memperhatikan dampak buruk nan mematikan bagi alam dan juga masyarakat. Para kapitalis ini hanya fokus kepada seberapa banyak keuntungan yang akan diraup tanpa peduli berapa nyawa yang telah melayang. 
Inilah fitrahnya system kapitalisme sekularisme yang masih bercokol di negeri ini. System ini memiliki pandangan bahwa asas manfaat adalah segalanya. Menjadikan keterikatan atas dasar kebahagiaan bergelimang materi adalah kuncinya, bukan aturan pencipta yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. 
Maka segala cara diraih agar tujuannya dapat terwujud dengan baik. Tidak ada sedikitpun kepedulian terhadap masyarakat, karena asasnya adalah memperkaya diri dan menimbun materi. Sehingga tidak berlebihan jika system ini dikatakan telah terbukti gagal mensejahterakan rakyat. Sumber daya alam yang berlimpah seperti batubara tidak dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Malah di keruk habis-habisan dan menjadikan rakyat sebagai tumbalnya. Inilah “hard killer” atau pembunuh kejam yang akan terus terjadi jika sistem yang diterapkan masihlah sekularisme kapitalisme. Pengelolaan Sumber daya alam seperti batubara di system politik demorasi dan system ekonomi kapitalis dalam kendali korporasi yang tentu fitrahnya merusak lingkungan dan menimbulkan banyak penderitaan. 
Pengelolaan SDA dalam Islam 
Islam hadir tidak hanya sebagai agama ritual dan akhlak belaka. Namun, Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan. Memiliki konsep yang khas dalam mengatur segala hal, termaksud dalam pengelolaan kekayaan alam seperti batubara. 
Islam memandang bahwa kekayaan alam seperti batubara merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau asing. Diantara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada Sabda Rasulullah SAW “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal air, rumput, dan api.” (HR. Ahmad) 
Islam mengatur, bahwa kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Dan kepemilikan ini wajib dikelola oleh negara, bukan swasta atau asing, dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Negara sebagai raa’in (pengurus), bertanggung jawab mengurus hal ini dengan baik. Negara harus memerhatikan pula aspek lingkungan, kesehatan, maupun sosial masyarakat dengan adanya pengelolaan tambang. 
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kezhaliman terhadap masyarakat atas pengelolaan tersebut. Negara juga tidak akan membiarkan kekayaan umat dikuasai oleh pihak-pihak asing secara langsung maupun melalui korporasi-korporasi keji seperti yang terjadi disistem kapitalis saat ini. 
Maka untuk memutus rantai komodifikasi PLTU, dan sumber daya alam negeri seperti batubara oleh kapitalis, serta agar kekejaman kapitalis terhenti. Tidak ada cara lain kecuali mencampakkan sistem kapitalisme demokrasi dan kemudian mengambil sistem Islam. Menerapkan seluruh aturan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Agar tak ada lagi hard killer yang melayangkan banyak nyawa. Wallahu a’lam Bissawab

Comment

Rekomendasi Berita