by

Majlis Pakar Kahmi Pusat: Tak Ada Satu Kekuatanpun yang Boleh Melarang Rakyat Turun Ke Jalan

Jenderal (Pur) Anton Tabah Digdoyo
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Beberapa hari ini Menkopolhukam lalu Kapolri buat seruan melarang rakyat ke Jakarta agar tidak ganggu KPU mengumumkn hasil pilpres  22 Mei 2019. Penguasa tidak hanya melarang tapi juga mengancam dan menindak tegas bahkan disiapkan peluru tajam dan dijerat pasal makar menggulingkan pemerintah yang syah. 
Terkait hal itu, redaksi meminta tanggapan Majlis Pakar KAHMI yang juga mantan Petinggi Polri Jenderal Anton Tabah via telpon.
Anton menyatakan, banyak yang tidak memahami persoalan dan asal ngomong. Kalau mengacu konstitusi saat ini, kita belum ada pemerintahan yang sah. Karena baru di taraf Pilpres 2019. Saat ini rakyat sedang menuntut Pemilu curang sesuai UU,  rakyat minta KPU mendiskualifikasi Paslon yang dianggap curang.. 
“Inilah masalah yg membelit bangsa ini. Rakyat berhak menilai karena rakyat tidak mau memiliki presiden yang dihasilkan dari pemilu curang. Lalu di mana makarnya? Dimana rencana gulingkan pemerintahan sah? Seandainya ketika KPU umumkan si A pemenang pilpres tidak otomatis ybs sudah sah sebagai presiden, karena masih harus melalui tahapan2 berikutnya. Apa lagi sebagai pemerintahan? Apakah tuntutan rakyat semacam ini termasuk makar? Tidak.” Tegas Anton Tabah
Tuntutan rakyat ini lanjut Pengurus MUI Pusat ini, dijamin konstitusi UUD45 pasal 28 pra amandemen.
Diperkuat pasal 28E ayat 2 dan 3 pasca amandemen dan UU 9/1998 Tentang Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum rakyat tak perlu ijin dan cukup pemberitahuan ke pihak aparat. Klausul hukum tidak minta ijin hanya memberi tahu ini sangat dahsyat. 
Penguasa, katanya lagi, supaya tidak mudah melarang dengan alasan ganggu kamtibmas apa lagi sudah teruji apada aksi 411, 212, 313 degan  puluhan juta massa yang sangat  tertib. Secara agamapun dijamin oleh kitab suci Al-Quran (3/110) dan Hadits Riwayat (HR) Muslim 186. 
Keduanya menegaskan jika kita melihat kecurangan lawanlah dengan upaya sebisamu baik dengan lisanmu dan seterusnya jangan tinggal diam. Jika diam melihat kecurangan, maka kita termasuk dalam kecurangan tersebut. 
“Jadi tak ada satu kekuatan pun yang boleh melarang hak rakyat turun di muka umum untuk mrnyampaikan tuntutan, termsuk mereka  yang akan ke Jakarta  tak boleh dicegat, dan dilarang. ” Tegas Anton.
Semua elemen masyarakat lanjut mantan petinggi Polri ini, silakan gunakan haknya termasuk dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum, di mana  saja di wilayah NKRI dan kedubes Indonesia di seluruh dunia. 
“Pelajar mahasiswa pemuda orangtua , bapak-bapak, emak-emak, jangan takut atau ragu gunakan haknya. Pungkas mantan Jendral Polri ini.[]

Comment

Rekomendasi Berita