by

Manipulasi Data KTP TemanAhok Bisa Seret Basuki ke Pengadilan

Ahok.[Gofur/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar Fisip Universitas Indonesia
(UI), Muhammad Budyatna menyikapi kasus manipulasi dalam kegiatan
pengumpulan 1 juta KTP yang dilakukan TemanAhok, bukan hanya dapat
menjadi dasar untuk membatalkan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama
sebagai calon gubernur DKI, tapi juga bisa menyeret mereka ke ranah
pidana seperti yang sedang ditelusuri KPK (komisi pemberantasan
korupsi).
“Kalau TemanAhok kena harusnya basuki atau Ahok juga, karena tindakan
TemanAhok pasti diketahui oleh dia. Apa mungkin TemanAhok terima uang
tanpa restu Ahok? Kan TemanAhok katanya selalu mengabarkan ke Ahok
termasuk penjualan kaos dukungan Ahok,” kata Budyatna kepada wartawan di
Jakarta, Kamis (23/6).
Bahkan Budyatna melihat nampaknya ini bisa juga cara Ahok untuk
meninggalkan “TemanAhok” sebagai pedukung independennya, dan maju dari
jalur partai.
“Ini sah-sah saja karena tentunya Ahok akan lebih aman kalau maju
dari jalur partai dan Ahok tidak akan kehilangan muka dari TemanAhok,”
ujarnya.
Tapi menurut dia, ini bukan lagi sekedar pindah haluan dari
independen ke jalur partai, tetapi sudah menjadi masalah kejujuran.
Masalah pengumpulan KTP yang dilakukan dengan tidak jujur yang diakui
oleh relawan TemanAhok dengan cara membeli copy KTP dari counter penjual
kartu HP, mendapatkan dari kelurahan dan juga saling tukar dukungan KTP
adalah satu ketidakjujuran Ahok dan TemanAhok.
“Juga masalah sumbangan 30 Miliar oleh perusahaan-perusahaan
pengembang reklamasi. Ini harusnya sudah masuk ranah pidana,” tambahnya
lagi.
Budyatna yakin kalau semua ini masuk dan diselidiki secara pidana,
maka parpol-parpol yang sudah deklarasi mendukung Ahok, akan mundur dan
Ahok pada akhirnya tidak akan bisa mencalonkan diri.
Ketidakjujuran Ahok, menurutnya juga bisa dilihat ketika dia
membereskan kawasan lokalisasi Kalijodo dengan alasan ada prostitusi,
tapi dia tidak bergerak dan selalu mencari alasan untuk tidak
membereskan juga tempat-temoat prostitusi kelas atas.
“Disini terlihat bahwa Ahok tidak berani dengan pengusaha-penguasa
hitam itu dan beraninya cuma sama orang-orang kecil di Kalijodo. Kalau
gubernur dahulu, mereka nggak berani mengusik pengusaha-pengusaha hitam
ini, tapi mereka juga nggak mengusik orang-orang kecil seperti yang di
Kalijodo,” tutup Budyatna. (Denny/BB)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =

Rekomendasi Berita