by

Mariyatul Qibtiyah, S.Pd: Berebut Paket Sembako, Haruskah Jadi Tradisi?

Mariyatul Qibtiyah, S.Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Setiap menjelang hari raya Idul Fitri, banyak diadakan bazar dan pasar murah Ramadlan. Berbagai macam barang ditawarkan di sana. Sebagian besar adalah barang kebutuhan saat Ramadlan serta hari raya. Mulai dari bahan makanan pokok, baju lebaran, mukena, hingga kue-kue lebaran. 

Yang banyak diserbu oleh masyarakat, tentu bahan makanan pokok. Apalagi jika ada paket sembako murah. Pasti pembelinya berjubel. Maklum saja, sembako lebih mereka butuhkan dibandingkan dengan yang lain.

Tak jarang, pemerintah daerah atau instansi pemerintah serta perusahaan swasta menggelar acara serupa. Biasanya, di acara ini dijual paket sembako dengan harga murah. Sebelum pelaksanaan acara, panitia akan mengedarkan kupon ke masyarakat terlebih dahulu. Pemilik kupon kemudian bisa membeli sembako dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Acara-acara seperti ini diselenggarakan sebagai wujud dari perhatian mereka terhadap masyarakat. Dengan paket sembako ini, sedikit banyak akan membantu masyarakat kecil.

Sayangnya, saat pembagian paket sembako itu seringkali diwarnai kericuhan. Tidak jarang, pemegang kupon berdesak-desakan hingga menimbulkan korban. Maklumlah, semua ingin segera dilayani dan semua ingin mendapatkan bagian. Karena itu, mereka rela datang satu atau dua jam sebelum acara dimulai. Mereka juga rela berdesak-desakan, bermandikan keringat dalam keadaan berpuasa. 

Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau instansi itu tidak salah. Hanya saja, perlu dicari teknis pelaksanaan yang lebih baik sehingga tidak terjadi kericuhan. Mungkin bisa dengan cara membagi waktu pelaksanaannya untuk mengurangi panjangnya antrian. Atau, yang lebih bagus lagi jika diantarkan langsung ke rumah-rumah warga. Ya, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khaththab ra.

Fenomena berebut paket sembako itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin di Indonesia. BPS memang pernah merilis hasil survey yang menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia mengalami penurunan. Tetapi, hal ini dipertanyakan kebenarannya. Mengapa? Karena standar kemiskinan yang dipakai sudah diturunkan. 

Standar kemiskinan terbaru yang digunakan oleh BPS adalah pendapatan di bawah Rp 11.000 per hari. Artinya, jika ada orang yang berpenghasilan kurang dari Rp 11.000 per hari baru bisa disebut miskin. Sementara, mereka yang berpenghasilan Rp 11.000 ke atas sudah termasuk kaya (www.Rimanews, 03-03-17). 

Dengan standar kemiskinan itu, jumlah penduduk miskin pada September 2017 menjadi 26,58 juta. Itu berarti terjadi penurunan sebesar 1,19 juta atau 10 persen dari bulan Maret 2017 yang berjumlah 27,77 juta (ANTARA News, 02-01-17)

Masalahnya, apakah dengan uang Rp 11.000 itu, cukup untuk memenuhi kebutuhan? Sepertinya tidak. Mungkin, uang itu cukup untuk makan. Tetapi, bagaimana dengan kebutuhan lainnya? Jaman sekarang, kalau hendak memasak harus menggunakan gas elpiji. Gas elpiji harus dibeli langsung 3 kilogram dalam satu tabung. Jadi, tidak bisa dibeli eceran setengah atau seperempat kilo seperti membeli minyak goreng. Berbeda dengan dulu saat menggunakan minyak tanah. Dulu, orang memasak dengan menggunakan kompor minyak tanah yang dibeli eceran. Jadi, minyak tanah bisa dibeli sesuai kemampuan kantong. 

Begitu juga dengan penerangan. Saat minyak tanah masih tersedia, mereka yang tidak memasang instalasi listrik karena tidak mampu, bisa menggunakan lampu minyak tanah. Sekarang, mau tidak mau mereka harus menggunakan listrik. Kalau tarif listrik murah, tidak mengapa. Masalahnya, tarif listrik semakin hari semakin mahal karena subsidi sedikit demi sedikit dikurangi.

Belum lagi biaya kebutuhan lainnya seperti air PDAM, biaya sekolah, dan sebagainya. Tidak heran, jika setiap diadakan program penjualan atau pembagian paket sembako murah, tidak pernah sepi peminat.

Jika pemerintah berniat sungguh-sungguh membantu masyarakat dan meringankan beban mereka, semestinya tidak dengan cara instan seperti ini. Cara ini memang cepat, tetapi hanya bersifat sesaat. Bahkan, kadang-kadang berbau politis karena digunakan sebagai sarana mendongkrak nama calon pemimpin.

Sebenarnya, ada cara yang lebih tepat dan bisa menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Yaitu, dengan menyerahkan pengelolaan SDA ke perusahaan milik negara. Pengelolaan SDA tidak diserahkan ke swasta, apalagi swasta asing. Disamping pihak swasta berorientasi laba, hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya penjajahan secara ekonomi. 

Jika SDA dikelola sendiri oleh pemerintah yang tidak berorientasi pada laba, otomatis, tarifnya akan turun. Dan rakyat bisa hidup sejahtera. Itulah yang semestinya menjadi fokus pemerintah sebagai penguasa. Karena penguasa sejatinya berkewajiban untuk memelihara semua urusan rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Setiap pemimpin adalah penggembala. Dan ia akan ditanya (dimintai pertanggungjawaban) atas gembalaannya.”

Jika setiap pemimpin memahami hadits ini, ia tentu akan melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga, tidak akan ada lagi berebut sembako murah. Tidak akan ada lagi kericuhan saat mengantri karena khawatir tidak kebagian. Lebih-lebih lagi, tidak akan ada lagi korban berjatuhan hanya untuk memperebutkan sebungkus paket sembako. Wallaahu a’lam bi ash shawaab.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 15 =

Rekomendasi Berita